Menurut pasal 1 Ayat 3 UUD 1955 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".
Penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat pemerintah ataupun lembaga negara yang mengkoordinir ketertiban dan keadilan dengan menggunakan perangkat atau alat kekuasaan negara. Penegak hukum memiliki peran sebagai menentukan bagaimana kualitas penegakan hukum di sebuah negara.
Sistem hukum Menurut Bellefroid, Sistem Hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah perpaduan yang di dalamnya ada sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara Eropa.
Lantas, bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia? Dan apakah sistem hukum di Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik?
Di Indonesia, penegak hukum sering kali dianggap tidak memuaskan bagi masyarakat. Hukum yang digunakan untuk menegakkan keadilan malah sebaliknya tidak menegakkan keadilan. Masyarakat juga menilai sistemnya sudah baik, akan tetapi pelaksanaannya yang tidak sesuai.
Banyaknya penegak hukum yang melanggar hukum itu sendiri yang membuat masyarakat kurang percaya dengan penegak hukum. Sebagai contohnya mantan Kapolsek Astanaanyar, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi digerebek bersama 11 anak buahnya karena menggunakan narkoba jenis sabu. Tercatat pada tahun 2020 dari data Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri ada 1.024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.
Bukan hanya aparat saja yang melanggar hukum, petinggi politik pun juga banyak tersandung kasus hukum. Di mulai dari adanya tindakan korupsi, tindakan suap menyup, maupun penyalahgunaan wewenang. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terlibat kasus korupsi membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster merupakan salah satu contoh kasus petinggi politik.
Jadi, masyarakat juga banyak bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab permasalahan hukum. Apakah karena kualitas sistem hukum? Atau kurangnya pemahaman? Atau kualitas manusianya yang kurang menjalankan? Peraturan hukum di Indonesia banyak yang sudah baik akan tetapi tidak dijalankan dan juga adanya tindakan intervensi kekuasaan. Moralitas yang rendah juga menyebabkan maraknya kasus hukum, dimulai dari kasus hukum yang besar hingga yang kecil.
Kasus hukum di Indonesia masih banyak yang tebang pilih dimana seorang pelajar yang membunuh begal yang menghadang motornya pada januari 2020 dan kini terancam penjara seumur hidup.
Kualitas masyarakat merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum. Masih banyaknya masyarakat yang tidak jera dan tidak takut untuk melanggar hukum.
Dalam persoalan ini juga perlu adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum serta keadilan tanpa memandang suku, ras, serta agama seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pemahaman tentang bagaimana hukum itu sangat penting dan juga bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aparat penegak hukum seperti Jaksa, Kepolisian, maupun Hakim harus menangani sebuah kasus hukum yang didasari dengan nilai kejujuran, sikap yang adil, serta melakukan proses-proses hukum yang transparan.
Masyarakat juga jangan hanya melihat bahwa hukum tidak dijalankan, tetapi masyarakat juga dapat membantu untuk melaksanakan ketaatan hukum. Penegakan hukum sangat penting untuk dilaksanakan dan ditaati. Taat atas hukum tidak hanya untuk anggota aparat maupun petinggi negara atau politik, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dapat menciptakan keharmonisan, keadilan, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Upaya untuk melaksanakan dan menaati penegakan hukum juga bisa di mulai dari jenjang pendidikan. Memberikan penghargaan kepada Kepolisian, Hakim, atau Jaksa yang menegakkan hukum dengan adil dan transparan. Hal ini bisa membuat masyarakat menjadi paham bagaimana pentingnya hukum dan membuat para aparat penegak hukum menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya.
Permasalahan hukum di Indonesia tidak terlepas dari kurangnya pemahaman tentang hukum, kelemahan hukum, kesadaran akan hukum, dan tanggung jawab sebagai warga negara maupun penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dan sistem hukum tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat juga harus memahami kalau melanggar hukum merupakan perbuatan yang salah bukan perbuatan yang patut di banggakan.
Jika masyarakat mentaati peraturan yang ada, membuat tingkat kriminalitas yang berkurang dan menjadi lebih tertib. Aparat penegak hukum juga bisa mengikuti tindakan tersebut serta memiliki moralitas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bisa terjadi dengan baik tidak hanya karena masyarakat ataupun hanya penegak hukum saja, tetapi harus dari setiap kalangan masyarakat membantu dan bekerjasama untuk mentaati dan melaksanakan peraturan. Pemerintahan juga harus ikut andil dalam menegakkan hukum di Indonesia, dengan cara menyempurnakan serta melengkapi perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada.
Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum.
Ikuti tulisan menarik Farraz Pangeran Hidayat lainnya di sini.
