“Penggusuran” merupakan istilah yang paling viral akhir-akhir ini. Menurut wikipedia.org, kata penggusuran adalah suatu tindakan merobohkan bangunan yang telah dibangun sebelumnya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan beberapa sebab, yaitu; untuk merapikan dan menata ulang kembali suatu tempat atau wilayah, untuk memberi ruang bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang dibangun tanpa izin atau melanggar hukum, dan untuk menertibkan bangunan-bangunan yang dapat merusak alam. Penggusuran bukanlah bermaksud untuk menghancurkan atau merampas hak milik masyarakat, melainkan diperlukan demi melindungi hak masyarakat yang lain, serta demi kebaikan masyarakat itu sendiri.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di Pulau Rempang, di Kepulauan Riau, baru-baru ini telah terjadi penggusuran secara biadab oleh aparat negara terhadap penduduk asli Pulau Rempang yang sudah tinggal selama ratusan tahun dan beberapa generasi. Penyebab utamanya adalah karena di Pulau Rempang akan segera dibangun “Rempang Eco City” yang merupakan kawasan industri dan wisata. Dengan demikian, Pulau Rempang harus segera dikosongkan. Dan semua penduduk dan pemukim asli yang berada di Pulau Rempang harus segera direlokasi, atau digusur demi masuknya investasi ke Indonesia.
Dari keterangan di atas, disebutkan dan dijelaskan bahwa penggusuran bukanlah bermaksud untuk menghancurkan atau merampas hak milik masyarakat, melainkan diperlukan demi melindungi hak masyarakat yang lain, serta demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita perlu bertanya kepada pemerintah, apakah penduduk dan pemukim asli Pulau Rempang itu digusur karena demi melindungi hak masyarakat yang lain serta demi kebaikan masyarakat itu sendiri? Rasanya tidak demikian. Karena sumber nafkah dan kehidupan masyarakat yang akan digusur tersebut pastinya akan hancur, sehingga masa depan anak-anak dan cucu-cucu mereka akan menjadi suram. Dan penggusuran itu akan merampas juga semua hak miliknya atas sumber daya kehidupan, aset tanah dan bangunan, hanya demi kepentingan dan keuntungan orang-orang lain dari negara-negara asing.
Sekarang mari kita renungkan bersama sejenak nasib aspal Buton. Sejatinya, nasib aspal Buton itu ada persamaannya dengan tragedi penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang. Aspal Buton sudah tergusur selama 43 tahun lebih oleh aspal impor. Dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan, maka aspal Buton telah digusur oleh aspal impor. Aspal Buton adalah simbol dari kearifan lokal di Pulau Buton. Tindakan penggusuran ini telah menghancurkan dan merampas masa depan aspal Buton, dan kesejahteraan rakyat Buton. Adapun, peristiwa mana yang lebih tragis antara penggusuran aspal Buton oleh aspal impor selama 43 tahun lebih, atau penggusuran penduduk asli Pulau Rempang dari tanah adat dan kampung halamannya? Semua penggusuran adalah tidak manusiawi, karena rakyat yang paling dirugikan.
Peristiwa penggusuran di Pulau Rempang telah membuka mata hati kita bahwa penggusuran itu telah terjadi juga terhadap aspal Buton. Dan sekarang bergantung kepada rakyat Buton sendiri. Apakah rakyat Buton masih mau aspal Buton digusur terus oleh aspal impor? Atau sekarang sudah tiba saatnya bagi rakyat Buton untuk mulai berjuang bersama-sama dengan penduduk asli Pulau Rempang untuk berani menentang penggusuran? Aspal Buton harus berani menentukan sikapnya untuk melawan penggusuran demi mempertahan marwah dan tanah kelahirannya dari penjajahan gaya baru berkedok investasi dan pembangunan infrastruktur.
Peristiwa penggusuran ini tidak hanya terjadi di Pulau Rempang dan Pulau Buton saja. Tetapi penggusuran-penggusuran ini juga terjadi di tempat-tempat lain di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu penggusuran ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus dilawan. Karena kalau dibiarkan saja akan menggerus harga diri dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara yang telah 78 tahun merdeka.
Terjadinya penggusuran-penggusuran di berbagai tempat dengan alasan investasi telah meresahkan rakyat Indonesia. Dan hal ini dikuatirkan tidak akan ada investor dari negara-negara lain yang akan mau berinvestasi lagi di Indonesa, kecuali dari negara China. Pak Jokowi sudah pernah menawarkan industri hilirisasi aspal Buton kepada para Investor. Tetapi mirisnya, tidak ada satupun Investor yang tertarik, meskipun sudah diimimg-imingi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan dan berlipat ganda. Hal ini tentunya sungguh sangat memprihatinkan dan mengherankan. Mungkin karena para Investor masih merasa trauma dengan adanya penggusuran aspal Buton oleh aspal impor. Sehingga mereka terpaksa harus menunggu saat yang paling tepat untuk berinvestasi di bidang hilirisasi aspal Buton. Yang pasti waktunya bukan pada saat ini.
Kapan para Investor akan mulai melirik dan tertarik kepada industri hilirisasi aspal Buton adalah sebuah misteri yang sangat sulit dijawab. Sebabnya, adalah karena selama aspal Buton masih tergusur oleh aspal impor, sampai kapanpun aspal Buton tidak pernah akan pernah bisa maju dan berkembang. Oleh karena itu, cara kita memperjuangkan aspal Buton agar mendapatkan perhatian dari para Investor adalah dengan meyakinkan kepada para Investor bahwa tahun 2024 adalah tahun momentum dari kebangkitan aspal Buton.
Tahun 2024 adalah tahun emas bagi aspal Buton, karena usia aspal Buton akan genap 1 abad. Ini merupakan sebuah momentum yang terbaik untuk kebangkitan aspal Buton. Karena pada tahun 2024, selain aspal Buton akan berusia 1 abad, pada tahun ini akan terpilih presiden yang baru, pengganti pak Jokowi. Tahun 2024 adalah harapan besar aspal Buton untuk menjadi Tuan Rumah di negeri sendiri. Semua faktor-faktor pendukung untuk terwujudkan hilirisasi aspal Buton sudah siap dan tersedia. Di harapkan dengan adanya presiden baru nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru mengenai program hilirisasi bahan mineral. Khususnya mengenai hilirisasi aspal Buton. Karena hilirisasi aspal Buton adalah program pemerintah yang paling siap untuk dapat segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara signifikan dan cepat.
Apa justifikasi dan alasan yang kuat bahwa hilirisasi aspal Buton ini sangat menarik bagi para Investor? Hal yang pertama-tama kali harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah membuat Undang-undang aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Undang-undang ini adalah bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Tenggara, khususnya rakyat Buton terhadap kebijakan penggusuran aspal Buton oleh aspal impor. Selama Undang-undang aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor ini masih belum ada, maka para Investor masih merasa takut, dan harus berpikir-pikir terlebih dahulu sebelum untuk mau berinvestasi di bidang industri hilirisasi aspal Buton.
Tahun 2024 adalah tahun penuh harapan bagi aspal Buton. Dengan terpilihnya presiden baru, diharapkan presiden baru ini akan melakukan banyak perubahan-perubahan. Apalagi hilirisasi aspal Buton ini sudah menunggu selama 43 tahun lebih untuk dapat diwujudkan. Dan apabila presiden baru nanti akan menyetujui disahkannya Undang-undang aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, maka dampak positifnya para Investor akan mulai berani untuk mau berinvestasi di bidang industri hilirisasi aspal Buton. Mereka mulai berani, karena upaya-upaya untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton sudah dilindungi secara hukum oleh Undang-undang negara. Sehingga dengan demikian, siapapun yang masih berani dan nekad mau menggusur aspal Buton, maka akan berhadapan langsung dengan petugas dan aparat hukum.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
