x

Iklan

Indŕato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 12 Juli 2020

Selasa, 19 Maret 2024 17:36 WIB

Sekali Aspal Buton, Tetap Aspal Buton

Apabila pemerintah tak mampu menuntaskan masalah aspal Buton , maka aspal Buton akan mencari dan menemukan jalan hidupnya sendiri.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Bagaimana cara kita meyakinkah kepada pemerintah bahwa potensi aspal Buton sejatinya adalah sangat besar untuk mensubstitusi aspal impor? Aspal Buton sudah berusia 1 abad. Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Indonesia sudah 7 kali berganti presiden. Dan Indonesia sudah 45 tahun mengimpor aspal. Apa yang dapat kita simpulkan dari data-data dan fakta-fakta ini? Kesimpulannya adalah Indonesia masih belum merdeka, karena Indonesia masih dijajah oleh aspal impor. Apakah ini berarti bahwa Indonesia masih belum merdeka untuk mau menjadi Tuan Rumah di negeri sendiri?

Merdeka artinya mampu menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Tetapi apakah Indonesia sekarang sudah mampu untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri? Khusus untuk aspal Buton, apakah pemerintah sudah hadir untuk menentukan nasib dan masa depan aspal Buton? Kok, rasanya masih belum ya? Apakah hal ini berarti bahwa Indonesia belum merdeka? Atau aspal Buton yang masih belum merdeka? Atau asa, hasrat, dan pikiran kita sendiri yang masih belum merdeka?

Mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu berhenti melangkah, dan menengok sejenak kebelakang. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea keempat, termaktub empat tujuan utama kemerdekaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat tujuan kemerdekaan tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari keempat tujuan kemerdekaan di atas, tujuan ke berapakah yang paling pas, dan yang ada hubungannya dengan aspal Buton? Adapun tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan kemerdekaan yang paling sesuai untuk dikaitkan dengan aspal Buton. Mengapa? Karena aspal Buton sebagai sumber daya alam Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Tetapi apa yang sekarang sedang terjadi? Pemerintah lebih suka melaksanakan impor aspal daripada mau memanfaatkan dan mengolah aspal Buton. Apakah kita salah untuk mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkaitan dengan aspal Buton selama ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah?

Dan kalau pemerintah sendiri tidak mau melaksanakan tujuan kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, apa yang harus kita, sebagai rakyat, lakukan? Kita hanya ingin mengingatkan dan mengkritisi bahwa ada satu tujuan kemerdekaan yang berhubungan dengan aspal Buton, yang masih belum mampu pemerintah laksanakan. Pemerintah belum mampu memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Mungkin tulisan ini akan dibaca oleh presiden baru periode 2024-2029 untuk menjadi bahan masukan, introspeksi diri, dan tindak lanjutnya.

Tentu pemerintah mempunyai alasan-alasannya tersendiri, mengapa sudah selama 78 tahun Indonesia merdeka masih tidak mau memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Silahkan pemerintah menjelaskannya di depan forum resmi di hadapan wakil-wakil rakyat di DPR. Dan tidak perlu harus menunggu undangan dari DPR. Mengapa? Karena pemerintahan pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus berani dan cepat-cepat menjelaskannya kepada rakyat, mengapa di dalam era 2 periode pemerintahan pak Jokowi masih belum mampu berswasembada aspal? Padahal pak Jokowi sendiri sudah memutuskan dengan tegas, bahwa pada tahun 2024, sekarang ini, untuk stop impor aspal.

Banyak orang yang menyesalkan tindakan pemerintah yang cuek dan tidak peduli, karena tidak mau mendengarkan dan menerima masukan dan kritikan. Bukan saja dari rakyat, tetapi juga dari pejabat-pejabat negara sendiri. Pada tahun 2021, Bapak Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, sudah pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton guna stop impor aspal. Dan pada tahun 2022, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, sudah pernah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa Indonesia sudah harus memiliki target khusus untuk berswasembada aspal. Tetapi mirisnya, tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut pemerintah untuk mau menanggapi masukan dari para penjabat negara ini.

Dari kejadian ini, kita bisa membayangkan, bahwa masukan-masukan dari pejabat-pejabat negara saja tidak digubris oleh pemerintah, apa lagi masukan-masukan dari rakyat. Dari fenomena ini, rakyat dapat menilai bahwa kebijakan impor aspal sudah merupakan harga mati. Tidak boleh diganggu gugat lagi. Keputusan ini sudah final. Titik. Apakah betul demikian?

Rakyat memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah bukan untuk melarang pemerintah stop impor aspal. Tetapi rakyat memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah untuk memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Dan seandainya saja pemerintah tidak setuju dengan usulan ini, maka seharusnya pemerintah memberikan tanggapannya. Jadi bagaimana solusi terbaik untuk aspal Buton? Bukankah hanya dengan berdiam seribu bahasa tidak akan dapat menyelesaikan masalah? Sehingga rakyat selalu bertanya-tanya? Ada apa dengan aspal Buton? Apa salah aspal Buton? Aspal Buton mau dibawa kemana?

Untuk menjelaskan kepada pemerintah bahwa potensi aspal Buton adalah sangat besar untuk mampu mensubstitusi aspal impor, maka pemerintah seharusnya mau membuka diri. Kalau memang sejatinya aspal Buton mampu mensubstitusi aspal impor, berapa persen dari aspal impor yang bisa disubstitusi oleh aspal Buton?. Bukankah kebutuhan aspal di dalam negeri tiap tahunnya akan meningkat terus? Seharusnya selalu ada jalan tengah, dan kompromi, seandainya pemerintah mampu dan mau berpikir merdeka. Bebas dari berbagai prasangka buruk dan ketakutan bahwa aspal Buton itu hanya merupakan mitos. Dan bukan fakta.

Pemerintahan pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian akan digantikan oleh presiden baru periode 2024-2029. Antara pak Jokowi dan presiden baru, seyogyanya harus akan ada pembicaraan serius dan serah terima, khusus mengenai kasus dan masalah aspal Buton. Karena apabila masalah aspal Buton ini pemerintah tidak mampu dan mau mengkoordinasi dan memfasilitasi untuk menemukan solusi dan jalan keluarnya, maka aspal Buton akan mencari dan menemukan solusi dan jalan hidupnya sendiri. Karena rakyat sudah menyatakan kebulatan tekadnya: “Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sekali aspal Buton, tetap aspal Buton”.  

Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan