x

Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2025 dikukuhkan secara langsung Gubernur H.Rusdy Mastura dengan tujuan mendorong implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam dunia bisnis di Provinsi Sulawesi Tengah.

Iklan

HUMAS LPKA PALU

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 Desember 2023

Kamis, 21 Maret 2024 13:22 WIB

Gubernur Resmi Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulteng 2023-2025

Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2025 dikukuhkan Gubernur H Rusdy Mastura dengan tujuan mendorong implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam dunia bisnis di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2025 dikukuhkan Gubernur H Rusdy Mastura dengan tujuan mendorong implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam dunia bisnis di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini berlangsung secara virtual diruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (19/3).

Turut hadir, Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov Sulteng Hermansyah Siregar beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Sulteng Rony Hartawan, Ketua Komnas HAM Sulteng Dedi Askary, Ketua KADIN Sulteng, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta para pejabat terkait.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan terbentuknya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur H.Rusdy Mastura berharap gugus tugas tersebut menjadi wadah bagi stakeholder terkait untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan berwawasan HAM, melalui sinergi dan kerjasama yang baik.

Ia pun menyadari betapa pentingnya peran bisnis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, dalam proses pengembangan bisnis, hak-hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimnana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia dan telah ditindaklanjuti melalui SK Gubernur Nomor : 500.2.2.1/14/RO.HUKUM-G.ST/2024 tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2025.

Bidang lain, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM diwakili Direktur Kerjasama Dr.Harniwati,SH,MM mengucapkan selamat dan apresasi atas terbentuk gugus tugas ini.

Tugas dari gugus tersebut tentunya tidak ringan dengan segala permasalahan yang ada, namun dengan komitmen yang kuat, pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi prinsip-prinsip bisnis bernuansa HAM bagi kemakmuran masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

 

Biro Administrasi Pimpinan

Ikuti tulisan menarik HUMAS LPKA PALU lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Penumbra

Oleh: Taufan S. Chandranegara

10 jam lalu

Terpopuler

Penumbra

Oleh: Taufan S. Chandranegara

10 jam lalu