Pada 14 Februari 2024 lalu masyarakat Indonesia telah melangsungkan pemilihan umum serentak untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD dan Presiden. Pemilu ini merupakan pemilu nasional yang diselenggarakan oleh Indonesia pascareformasi 1998.
Pemilu serentak menjadi bagian dari perkembangan politik di Indonesia, namun yang menjadi sorotan publik nasional maupun internasional adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, hal tersebut menjadi fokus utama karena untuk menghasilkan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Tetapi, seperti pemilu-pemilu sebelumnya, polarisasi politik dan politik identitas akan menjadi kekhawatiran publik pasca pemilihan, yang dapat mempengaruhi keseimbangan masyarakat Indonesia.
Peranan pemerintah dan elite politik dalam mencegah polarisasi, dan modal sosial masyarakat untuk menepis ketakutan tersebut.
Polarisasi Masyarakat Pasca Pemilu Presiden 2024
Melansir dari Tempo.co, polarisasi masyarakat adalah fenomena yang terjadi ketika masyarakat terbelah dalam dua kutub bersebrangan karena isu, kebijakan, atau ideologi. Polarisasi masyarakat ini berpengaruh pada pemilihan presiden dan membentuk dua atau lebih kelompok berpaham dan pandangan yang berbeda secara politis. Polarisasi masyarakat dapat berdampak negatif, seperti meningkatkan konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terhambatnya pembangunan.
Untuk mencegah polarisasi di masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya seperti mengubah perilaku pemilih menjadi rasional, mengubah sifat komentar yang berisi provokasi atau polarisasi menjadi yang lebih rasional, dan mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
Dalam upaya mencegah terjadinya polarisasi pasca pemilu, pemerintah perlu menjadi bagian untuk mencegah polarisasi tersebut karena hal tersebut akan mempengaruhi kestabilan politik dan pemerintahan Indonesia saat ini.
Pemerintah dan elite politik memiliki peranan penting dalam mencegah polarisasi politik pasca pemilu presiden 2024. Seperti yang dijelaskan di Kompas.id, pemerintah dan elite politik diharapkan memiliki komitmen serius untuk mencegah keterbelahan, serta mengurangi polarisasi politik. Sebagai contoh, penegakan hukum terpadu dapat menjadi harapan untuk mencegah dan menangani polarisasi politik, politik identitas, dan politik uang.
Modal Sosial Masyarakat untuk Menepis Polarisasi
Modal sosial masyarakat dapat menjadi faktor yang penting dalam mencegah polarisasi politik pasca pemilu presiden 2024. Seperti yang dijelaskan di Kompas.id lebih kurang tiga perempat responden meyakini masyarakat bisa tetap bersatu di masa pemilu ini, dan sebagian dari responden sangat yakin akan terjaganya kerekatan antarmasyarakat. Besarnya modal sosial yang dimiliki masyarakat harus dibarengi dengan komitmen dari pemerintah dan elite politik.
Ikuti tulisan menarik sonny xavier setiawan lainnya di sini.
