Memperingati 1 Abad Aspal Buton dengan Membuat Petisi kepada Pemerintah

Rakyat Buton ingin berkata jujur kepada pak Jokowi: “Pak Jokowi tidak perlu repot-repot berjanji untuk memutuskan stop impor aspal. Toh, janji tersebut tidak mampu pak Jokowi tepati. Karena apabila Indonesia sudah mampu berswasembada aspal, maka tanpa harus pak Jokowi berjanji akan memutuskan stop impor aspal, impor aspal itu sudah akan berhenti dengan sendirinya”.

Aspal Buton untuk pertama kali ditemukan 1 abad yang lalu. Berarti pada tahun 2024 sekarang ini, aspal Buton sudah berusia 100 tahun. Mirisnya, aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor. Padahal Indonesia seharusnya sudah mampu berswasembada aspal sejak lama dengan memanfaatkan dan mengolah aspal Buton yang jumlah depositnya sangat besar.

Fenomena mengapa aspal Buton sampai saat ini masih belum mampu berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat Buton, adapun penyebabnya diduga kuat adalah karena pemerintah sudah 45 tahun mengimpor aspal, sehingga pemerintah sudah terjerumus masuk sangat dalam di dalam jurang jebakan perangkap kebijakan impor aspal, dan sudah tidak mampu untuk keluar lagi.

Apakah fenomena ini akan kita biarkan berjalan terus selamanya?. Tanpa ada upaya-upaya yang bijak dan cerdas untuk menghentikan dan mengingatkan kepada pemerintah, bahwa harga aspal impor itu lebih mahal daripada harga aspal Buton ekstraksi. Dan oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mulai sadar dan paham, bahwa aspal Buton sejatinya sudah siap sejak lama untuk menggantikan aspal impor.

Bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi dan gagasan rakyat Buton kepada pemerintah, bahwa sejatinya aspal Buton memiliki kualitas yang lebih baik daripada aspal minyak impor, dan harga aspal Buton ekstraksipun lebih murah daripada aspal minyak impor? Kalau kita harus menunggu DPR akan mau menggunakan hak Interpelasi atau hak Angket untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, tentu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus mencari alternatif solusi tepat sasaran yang segera dan bijak untuk dapat menyampaikan aspirasi rakyat Buton ini secara legal dan bermartabat.

Aspal Buton sudah berusia 1 abad. Sudah sangat tua sekali. Adapun aspal Buton memiliki potensi yang sangat luar biasa besar untuk menyejahterakan rakyat Buton. Kalau upaya-upaya lain untuk mengingatkan dan menyadarkan pemerintah sudah gagal, dan masih belum juga berhasil, maka dirasakan perlu bahwa satu-satunya cara yang paling efektif, elegan, dan tidak melanggar aturan atau perundang-undangan, seyogyanya rakyat Buton harus membuat sebuah petisi kepada pemerintah.  

Apakah petisi itu? Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Hak petisi ada pada warga negara dan juga badan-badan pemerintahan, seperti kotapraja, kabupaten dan provinsi agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan kepentingan daerahnya.

Kebetulan pada tahun 2024 rakyat Buton sedang memperingati 1 abad aspal Buton. Momentum bersejarah ini adalah peristiwa yang paling tepat sekali bagi rakyat Buton untuk menyampaikan hak petisi kepada pemerintah. Mungkin petisi ini akan lebih seru dan heboh lagi seandainya sebagian besar rakyat Buton akan mau ikut menandatangani petisi ini, sehingga pemerintah akan lebih paham dan merasa yakin, bahwa petisi tersebut adalah murni berasal dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat Buton.

Mengapa bukan Gubernur atau Bupati yang sebaiknya membuat petisi? Karena Gubernur dan Bupati adalah pejabat daerah atau aparat sipil negara yang telah diangkat oleh pemerintah. Tentu saja mereka akan takut dan kuatir, seandainya gara-gara telah membuat petisi, maka karirnya yang masih panjang akan terhenti. Semua perbuatan atau tidak mau berbuat akan selalu ada resikonya. Pilihan ada pada kita sendiri untuk memilih resiko mana yang paling kecil, dan paling aman.

Apa kira-kita isi dari petisi yang akan disampaikan kepada pemerintah? Isi dari petisi tersebut harus singkat, tetapi padat, sehingga akan lebih mudah dapat dicerna dan dipahami dengan baik oleh pemerintah.

Adapun usulan isi petisi adalah sebagai berikut: “Dalam memperingati 1 abad aspal Buton, kami seluruh rakyat Buton meminta dengan hormat kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkrit untuk mulai berswasembada aspal dengan memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Adapun permintaan rakyat Buton ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3. Seandaikan pemerintah tidak mau mengabulkan permintaan kami ini, maka pemerintah diminta untuk berani mempertanggungjawabkan alasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, mengapa pemerintah masih belum mampu untuk berswasembada aspal”.

Petisi ini sudah cukup singkat dan jelas, karena yang dituntut oleh rakyat Buton adalah hanya satu hal. Yaitu; pemerintah harus mau memulai berswasempada aspal dengan memanfaatkan aspal Buton. Dan kalau pemerintah tidak mampu, maka pemerintah diminta untuk menjelaskan alasan-alasannya tersebut di hadapan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Dan kalau pemerintah setuju dengan petisi rakyat Buton ini, maka mungkin langkah yang paling tepat, cepat, dan mudah untuk mewujudkannya adalah dengan menugaskan dan menunjuk Pertamina sebagai perusahaan BUMN untuk memanfaatkan dan mengolah aspal Buton.

Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada rakyat Buton yang mau secara sukarela, ikhlas, dan berani membuat petisi seperti yang diusulkan di dalam tulisan ini? Tulisan ini hanyalah merupakan sekedar sebuah opini dan pemikiran dengan maksud dan tujuan untuk menyadarkan dan memberi pemahaman kepada pemerintah, bahwa sejatinya ada hutang janji dari pak Jokowi yang masih belum dilunasi. Yaitu; Indonesia stop impor aspal pada tahun 2024.

Bagaimana mungkin Indonesia akan mampu stop impor aspal pada tahun 2024, kalau Indonesia sendiri saja masih belum mampu berswasembada aspal?. Pak Jokowi sebagai seorang Presiden tidak selalu dan selamanya benar. Oleh karena itu, rakyat Buton merasa perlu untuk sedikit mengkoreksi dengan menyampaikan petisi ini, seolah-olah rakyat Buton ingin berkata jujur kepada pak Jokowi: “Pak Jokowi tidak perlu repot-repot berjanji untuk memutuskan stop impor aspal. Toh, janji tersebut tidak mampu pak Jokowi tepati. Karena apabila Indonesia sudah mampu berswasembada aspal, maka tanpa harus pak Jokowi berjanji akan memutuskan stop impor aspal, impor aspal itu sudah akan berhenti dengan sendirinya”.