Pengawasan Pungli, Maladministrasi yang Harus Ditangani

Kamis, 13 Juni 2024 12:26 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Seringkali didapati masyarakat memaklumi pungli dengan alasan “kasihan dan tidak mau ribet”. Bahkan tak jarang masyarakat dengan sadar memberikan uang sebagai imbalan kepada pelaksana layanan masyarakat. kebiasaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum nakal.

Pungli (pungutan liar) adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 junto. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime ) yang harus diberantas.

Istilah pungli cukup popular belakangan ini. Banyak pihak yang sudah mulai menyadari betapa buruk dan merusaknya perilaku pungli. Pungli dalam pelayanan publik sadar atau tidak telah banyak kita saksikan. Namun, dalam hal pemberantasan pungli, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah pun cukup kewalahan. Bahkan keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pun belum cukup efektif dalam artian masih dirasa kurang memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan pungli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pungli (pemerasan) adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dr. Syarief Makhya dalam buku Krisis Pemerintahan : Esai Tentang Politik Kebijakan dan Urusan Publik (201) menjelaskan bahwa pungli adalah Upaya yang dilakukan apparat pemerintah untuk meminta imbalan atau uang tambahan di luar biaya resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pungli juga merupakan salah satu bentuk contoh maladministrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tindakan pungli di pelayanan publik yang sering terjadi adalah pada saat Masyarakat mengurus administrasi kependudukan, Kesehatan, ataupun keuangan. Dengan cara meminta pembayaran uangg yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang

diberikan kepada pengguna layanan. Pungli merupakan salah satu bentuk contoh maladministrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sering sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap Masyarakat, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, antaranya pelayanan-Nya sangat berbelit – belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka meminta imbalan, kurang ramah, lamban dalam fasilitas layanan.
Dalam proses pelayanan publik, posisi Masyarakat sangat rentan menjadi korban pungli karena daya tawar yang rendah. Mereka meminta uang kepada Masyarakat agar proses pengurusan bisa lebih cepat atau agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, Akibatnya, Masyarakat terpaksa membayar uang tambahan, agar begitu bisa mendapatkan pelayanan yang seharusnya sudah menjadi hak mereka.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, disebabkan karena ketidak jelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawasan internal.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menimbang bahwa praktik pungutan liar telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan Masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan Upaya yang tegas, terpadu, efektif, dan efisien untuk memberantasnya serta menciptakan efek jera. Untuk itu, unit sapu bersih pungutan liar ( SABER PUNGLI ) dibentuk.
Dengan adanya Sapu Bersih Pungutan Liar, diharapkan :
1. Pembatasan pungutan liar dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan personal, satuan kerja, dan sarana prasarana yang ada di lingkungan pemerintah daerah.
2. Terjadi perubahan mindset dalam pelayanan publik dari aparatur negara dengan prinsip zero pungli, namun tetap memberikan pelayanan prima.
3. Terbentuknya sikap tegas dan kesaran Masyarakat untuk menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

Tugas Tim SABER PUNGLI meliputi merumuskan rencana aksi dalam mencegah (preventif), melakukan penindakan, dan meningkatkan pemahaman aparatur sehingga terbentuk budaya anti pungutan liar di instansi pemerintahan layanan publik.
Menurut saya, Langkah awal dalam mencegah pungli adalah dengan meningkatkan kesadaran diri kita untuk tidak terlibat dalam memberikan atau meminta pungutan yang tidak sah dan tidak didasrkan pada hukum yang berlaku. Diperlukan Kerjasama antara pemerintah dan Masyarakat untuk mencegah praktik pungli. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Bagikan Artikel Ini
img-content
Karina Kurnia Wati Nasution

Mahasiswi PMM 4 Fakultas Hukum Unej

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua