Cara Main Aman Nasdem, PKS, dan PDIP di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran resmi mengumumkan Kabinet Merah-Putih tanpa perwakilan dari Nasdem, PKS, dan PDIP. Keputusan ini diduga sebagai strategi politik untuk menjaga fleksibilitas manuver dan belajar dari pengalaman kabinet pemerintahan Jokowi sebelumnya.

***

Pada 20 Oktober 2024, Indonesia resmi memasuki era pemerintahan baru dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini berlangsung di Gedung MPR pada siang hari, dan pada malam harinya, Prabowo langsung mengumumkan kabinet barunya di Istana Negara. Kabinet ini diberi nama "Kabinet Merah-Putih."

Namun, ada hal yang menarik dari pengumuman tersebut. Tidak ada perwakilan dari partai Nasdem, PKS, dan PDIP di kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengingat ketiga partai tersebut sebelumnya telah secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo.

Ketiga partai tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa mereka hanya ingin mendukung pemerintahan Prabowo tanpa menyodorkan kadernya. Namun, banyak pihak skeptis terhadap langkah ini, terutama mengingat Nasdem, PKS, dan PDIP adalah partai besar yang memiliki pengaruh signifikan di parlemen.

Alasan Nasdem, PKS, dan PDIP Absen di Kabinet Prabowo-Gibran

Setidaknya ada dua kemungkinan besar alasan mengapa ketiga partai besar ini memutuskan untuk tidak mengirimkan kader mereka di Kabinet Merah-Putih. 

1. Mempermudah Manuver Politik

Nasdem dan PKS sebelumnya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Dukungan tersebut memberikan mereka coattail effect, menarik dukungan dari basis pemilih Anies. Ketika Nasdem dan PKS kemudian bergabung mendukung Prabowo-Gibran, hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung Anies, terutama bagi PKS yang selama ini sangat identik dengan Anies.

Dengan tidak menyertakan kader mereka di kabinet, Nasdem dan PKS dapat meredam kekecewaan pendukung Anies. Selain itu, strategi ini juga mempermudah mereka untuk bermanuver di masa mendatang. Mereka dapat dengan cepat beralih mendukung kandidat lain di Pilpres 2029 jika diperlukan, tanpa ada beban politik terkait keterlibatan kader mereka di kabinet.

Hal serupa juga mungkin menjadi pertimbangan bagi PDIP. Pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo, tetapi kemudian melihat Gibran—yang adalah kader PDIP—justru menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Ini mempertegang hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Tanpa adanya keterlibatan kader PDIP di kabinet, partai ini memiliki fleksibilitas untuk menarik diri jika hubungan mereka dengan Gibran kembali memburuk, berbeda dengan situasi di kabinet Jokowi yang banyak diisi kader PDIP.

2. Belajar dari Pemerintahan Jokowi

Selain alasan manuver politik, ketiga partai ini mungkin belajar dari pengalaman pemerintahan Jokowi, terutama pada periode kedua. Pada periode tersebut, menteri-menteri yang berasal dari partai-partai yang berseberangan dengan Presiden Jokowi terkait pencalonan presiden kerap kali tersangkut kasus pidana, terutama korupsi.

Kondisi ini merusak citra partai dan membuat mereka tersandera, karena beberapa kader yang terlibat kasus hukum diancam penjara jika berani berseberangan dengan Presiden. Nasdem, PKS, dan PDIP mungkin mempertimbangkan risiko ini dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, mengingat mereka sudah memiliki pengaruh besar dan dikenal publik tanpa harus berada di kabinet.

Dari kedua kemungkinan alasan partai-partai tersebut tidak menyodorkan kader mereka itu memperlihatkan sikap bermain aman ketiga partai ini jika sewaktu-waktu pemerintahan Prabowo di kemudian hari tidak disambut baik oleh masyarakat sehingga mereka bisa berpindah dengan mudah jika diperlukan.

Terlepas dari alasan di balik langkah ketiga partai besar ini, keputusan tersebut menunjukkan strategi politik yang cermat. Kita hanya bisa berharap bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran beserta kabinetnya, Kabinet Merah-Putih, dapat membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.