Seporsi Pendidikan di Piring Makan

Janji politik terbesar negeri ini yang termuat dalam konstitusi, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan pendidikan berkualitas

***

Reorientasi! porsi anggaran pendidikan pada APBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah. Namun sebagian diantaranya tersedot untuk alokasi program makan bergizi gratis, sekitar Rp223 triliun. Sisanya lalu terbagi lagi menjadi beragam program. Perlu orientasi ulang tentang makna pendidikan.

Secara substansi, kerangka kehidupan bernegara ditopang oleh kepentingan bersama untuk memastikan seluruh potensi sumberdaya manusia. Melalui pendekatan tersebut, maka sektor pendidikan dan kesehatan sudah seharusnya menempati posisi penting dalam pembangunan.

Benar bahwa sesuai teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow, posisi terdasar adalah pemenuhan fisiologis. Termasuk diantaranya adalah tentang konsumsi pangan, mengantisipasi pepatah, “hungry people become angry people”.

Perlu kejelasan kebijakan berbasis bukti, agar program bertujuan mulia tidak hanya menjadi proyek berbasis anggaran, karena ini soal masa depan generasi bangsa. Peran pendidikan disitir Nelson Mandela, sebagai senjata yang paling ampuh untuk dapat mengubah dunia.

Persoalan stunting bahkan gizi buruk dan kelaparan adalah sisi lain dari fenomena gagalnya derap kebijakan dalam menyentuh kelompok miskin, jelas perlu perhatian serius. Prinsip no one left behind harusnya dipergunakan dalam merumuskan bentuk skema kegiatan bagi mereka yang tertinggal.

Korelasi antara perut kosong dan hilangnya konsentrasi pelajar dalam menyerap pelajaran, tentu menjadi pencermatan tersendiri. Tetapi menempatkan secara agresif program intervensi makan bagi target sasaran pelajar memerlukan uji publik mendalam, sebelum dikebut kencang.

Dalam berbagai pemberitaan, kita mengetahui bahwa ada kendala yang perlu diperbaiki. Termasuk kendala diantaranya, variasi pilihan menu sajian, keracunan hingga makanan tersisa. Program ini perlu disesuaikan agar menjadi realistis serta bertahap, menyikapi ketersediaan anggaran dan luasnya sasaran.

Pendidikan melalui mandatory spending -kewajiban penganggaran yang 20 persen dari APBN, memerlukan komitmen utuh dari pengambil kebijakan. Penelitian Esther Duflo, Abhijit Banerjee dan Michael Kremer yang diganjar Nobel 2019 tentang pendekatan eksperimental dalam pengentasan kemiskinan global menarik untuk dipelajari.

Salah satu lokus penelitiannya adalah Indonesia, dengan bentuk kebijakan yang diteliti adalah pembangunan sekolah Inpres. Temuan penelitian mengemukakan bahwa dalam kasus Indonesia, program di era 1970-an tersebut berkontribusi pada upaya mengatasi kesenjangan, meningkatkan upah dan pada akhirnya memberi dampak besar pada ekonomi.

Merujuk kajian Duflo, Banerjee dan Kremer maka penting agar kebijakan dibentuk terarah bagi hasil akhir yang berdampak efektif secara keseluruhan. Perspektif “memberi kail bukan sekedar ikan” perlu menjadi pertimbangan, agar menimbulkan efek kemandirian dalam jangka panjang.

Program distribusi makan gratis bagi pelajar tentu memiliki pengaruh baik, dan membangun multiplier effect dalam ekosistem rantai pasoknya. Tetapi sesuai Duflo, Banerjee dan Kremer diketahui bahwa upaya mengatasi kemiskinan tidaklah tunggal, maka proporsinya perlu dibenahi, terlebih hal ini beririsan dengan anggaran program pendidikan yang sebelumnya sudah sarat muatan.

Socrates menyebut pendidikan layaknya menyalakan api, membangun kesadaran sebagai insan manusia. Dengan pemahaman itu, kita patut menyebut bila janji politik terbesar negeri ini yang termuat dalam konstitusi, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan pendidikan berkualitas yang berkontribusi pada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.