Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025: Apa Isi dan Dampaknya?

Pemerintah salurkan bantuan pangan 10 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk 18,3 juta keluarga dengan anggaran Rp6,5 triliun.

***

Pada 1 Oktober 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025 yang dikenal sebagai program 8‑4‑5. Paket ini terdiri atas delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan pada 2026 dan delapan program yang bertujuan menyerap tenaga kerja.

Pemerintah menargetkan agar stimulus ini mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 5,2 %–5,3 % di tengah perlambatan permintaan global. Program tersebut juga diluncurkan bersamaan dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di bank‑bank Himbara untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit.

Pengumuman ini disampaikan setelah rapat koordinasi yang dihadiri Presiden, para menteri ekonomi, serta perwakilan lembaga terkait. Airlangga menegaskan bahwa stimulus akan menyasar konsumsi rumah tangga, sektor pariwisata, UMKM, dan pekerja informal. Berikut paparan lengkap paket stimulus beserta analisis dampaknya.

Rincian Program Stimulus

Program akselerasi 2025

Airlangga menjelaskan bahwa delapan program utama ini ditujukan untuk mendorong konsumsi, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat. Rincian utama meliputi:

Program lanjutan 2026

Selain 8 program utama, pemerintah menyiapkan 4 program lanjutan pada 2026. Perpanjangan ini meliputi PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, perpanjangan PPh final 0,5 % untuk UMKM, kelanjutan program padat karya tunai, dan subsidi PPN perumahan hingga 2026. Program lanjutan ini bertujuan memberi kepastian terhadap investasi dan mendorong sektor properti.

Program penyerapan tenaga kerja

Paket stimulus juga memuat 5 program penyerapan tenaga kerja yang lebih terfokus. Menurut analisis Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fithra Faisal, program ini diarahkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan perlindungan bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Program tersebut meliputi:

• Pemagangan fresh graduate: menyiapkan 20 ribu lulusan baru dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan.

• Padat karya tunai: proyek padat karya di Kementerian Perhubungan dan PUPR untuk membangun infrastruktur desa dan transportasi.

• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja melalui pengembangan koperasi dan UMKM.

• Kampung Nelayan Merah Putih: revitalisasi kampung nelayan untuk menampung lebih dari 200 ribu pekerja.

• Revitalisasi tambak: pembangunan tambak 20 ribu hektare di Pantai Utara (Pantura) untuk meningkatkan produksi perikanan dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah mengakselerasi deregulasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 28/2025 yang bertujuan menyederhanakan perizinan, modernisasi kapal nelayan, dan revitalisasi tambak. Upaya deregulasi ini diharapkan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas.

Konteks Perekonomian: Mengapa Stimulus Diperlukan?

Pertumbuhan ekonomi yang melambat

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 % (year‑on‑year) pada kuartal II 2025, lebih tinggi dari 5,05 % pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, stimulus fiskal seperti bansos, gaji ke‑13, dan libur panjang. Investasi dan ekspor juga tumbuh, tetapi konsumsi masih menjadi motor utama. Sementara itu, inflasi September 2025 tercatat 0,21 % bulan ke bulan (0,21 % mtm) dengan laju inflasi tahunan 2,65 %, menunjukkan tekanan harga masih terjaga tetapi perlu antisipasi jika stimulus meningkatkan permintaan.

Beberapa ekonom memperkirakan pertumbuhan kuartal III 2025 dapat melambat ke bawah 5 % seiring pelemahan ekspor dan belanja pemerintah sebelum stimulus. Airlangga menyatakan bahwa paket 8‑4‑5 dirancang agar pertumbuhan tetap di kisaran 5,2 % pada akhir 2025. Dengan ekonomi global yang tertekan, pemerintah memandang perlu menebalkan bantalan konsumsi domestik.

Tantangan tenaga kerja muda dan pekerja informal

Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 sekitar 5,45 %. Lulusan perguruan tinggi dan pekerja informal menjadi kelompok rentan. Program magang nasional bertujuan mengurangi jumlah lulusan baru yang menganggur, sedangkan diskon iuran JKK/JKM mengurangi beban pekerja transportasi daring. Fithra Faisal menilai bahwa paket tersebut menjadi jawaban terhadap tuntutan lapangan kerja berkualitas dan jaminan bagi pekerja lepas.

Tekanan daya beli

Meski inflasi relatif terkendali, kelas menengah menghadapi tekanan harga pangan dan energi. Bantuan pangan dan diskon pajak diharapkan menurunkan pengeluaran rumah tangga. Analisis Fithra menjelaskan bahwa bantuan sosial dan subsidi iuran akan meningkatkan disposable income dan menjaga daya beli. Harbolnas dan diskon transportasi juga mendorong konsumsi selama musim liburan.

Dukungan terhadap investasi

Dari sisi supply, paket stimulus mencakup deregulasi perizinan, penyaluran kredit murah melalui program penempatan dana Rp200 triliun di Himbara, modernisasi kapal nelayan, dan revitalisasi tambak. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menilai paket Rp16,23 triliun ibarat injeksi adrenalin yang memberi pesan bahwa mesin ekonomi harus berlari lebih cepat. Ia menekankan bahwa stimulus menjaga daya beli sambil memperkuat kapasitas produksi melalui modalitas seperti revitilisasi tambak dan deregulasi.

Potensi Dampak terhadap Perekonomian

1. Peningkatan konsumsi dan daya beli

Bantuan pangan, subsidi iuran BPJS, diskon pajak, serta program ritel dapat menaikkan belanja masyarakat. BPS mencatat bahwa konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Dengan menebalkan bantalan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat, pemerintah berharap konsumsi tetap terjaga hingga akhir tahun. Program transportasi berpotensi meningkatkan mobilitas dan belanja pada musim liburan.

Namun, efek ke daya beli tergantung pada seberapa cepat penyaluran bansos dan insentif diterima masyarakat. Jika distribusi terlambat, dampak terhadap pertumbuhan kuartal IV bisa minim. Pelaksanaan program ritel juga perlu didukung promosi sehingga UMKM dan pelaku ritel dapat memperoleh manfaat.

2. Penyediaan lapangan kerja

Melalui program magang nasional, padat karya, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan revitalisasi tambak, pemerintah menargetkan penyerapan ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja. Pelaksanaan padat karya tunai memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh pendapatan. Magang bagi fresh graduate berdurasi enam bulan membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan gaji setara UMP.

Namun, keberhasilan program ini bergantung pada komitmen perusahaan untuk menyerap peserta magang dan kesinambungan setelah masa magang berakhir. Program padat karya perlu diarahkan pada proyek yang produktif agar memberikan nilai tambah jangka panjang.

3. Penguatan sektor pariwisata dan transportasi

Perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja pariwisata serta diskon tiket transportasi dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. Data BPS menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,52 % pada kuartal II 2025 karena peningkatan jumlah penumpang. Stimulus pada akhir tahun diharapkan mempertahankan momentum tersebut dan mendukung pelaku UMKM di destinasi wisata.

Risiko yang perlu diawasi adalah potensi kenaikan inflasi musiman karena peningkatan permintaan, serta ketersediaan infrastruktur transportasi untuk menampung lonjakan penumpang. Perpanjangan diskon pajak hingga 2026 memberikan kepastian bagi pelaku industri wisata.

4. Dukungan bagi UMKM dan sektor properti

Perpanjangan tarif pajak final 0,5 % bagi UMKM hingga 2026 memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha mikro. Program perumahan (MLT) serta PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar mendorong sektor properti dan industri terkait. Namun, warta ekonomi mencatat perbedaan target unit perumahan (1.500 versus 100.050 unit), sehingga penting memastikan data yang akurat.

5. Penempatan dana Rp200 triliun di bank Himbara

Salah satu pilar paket adalah penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di bank Himbara untuk memperkuat likuiditas perbankan. Ketua Apindo Shinta Kamdani mengingatkan bahwa meski desain kebijakan penting, eksekusi menjadi kunci; jika Rp200 triliun hanya menumpuk di bank, efeknya minim. Dana ini seharusnya disalurkan ke sektor produktif sehingga meningkatkan investasi dan menyerap tenaga kerja.

Penempatan dana harus disertai pengawasan agar tidak diselewengkan. Pemerintah juga harus memastikan bank non‑Himbara tidak kesulitan likuiditas akibat penyaluran dana ke bank BUMN. Transparansi dalam penggunaan dana akan meminimalkan risiko moral hazard.

Tantangan dan Catatan

1. Efektivitas penyaluran – Sejumlah ekonom menilai stimulus bersifat temporer dan konsumtif. Airlangga menargetkan pendaftaran magang dibuka 15–18 Oktober 2025, namun perbedaan tanggal pengumuman menimbulkan kebingungan. Koordinasi antarkementerian harus diperbaiki agar publik memahami jadwal dan mekanisme.

2. Daya serap anggaran – Realisasi belanja pemerintah seringkali lambat. Percepatan penyaluran bansos, subsidi pajak, dan program ritel memerlukan kesiapan birokrasi dan sistem digital. Jika realisasi mundur ke awal 2026, dampak ke pertumbuhan 2025 akan berkurang.

3. Keterbatasan fiskal – Total anggaran paket 8‑4‑5 hanya Rp16,23 triliun dibanding PDB Indonesia sekitar Rp20 ribu triliun, sehingga efek makronya mungkin terbatas. Stimulus ini diproyeksikan meningkatkan pertumbuhan sekitar 0,1–0,2 poin persentase. Oleh karena itu, paket tersebut harus dilengkapi reformasi struktural seperti penyederhanaan regulasi, pengurangan biaya logistik, dan peningkatan produktivitas.

4. Inflasi dan ketidakseimbangan regional – Dorongan konsumsi bisa memicu kenaikan harga pangan dan jasa jika suplai tidak meningkat sejalan. Bantuan pangan perlu dipastikan tepat sasaran agar tidak memicu distorsi pasar. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di Jawa dan Sulawesi; stimulus harus memperhatikan daerah yang pertumbuhannya lebih rendah.

5. Transparansi dan akuntabilitas – Penempatan dana Rp200 triliun dan program besar lainnya memerlukan pengawasan ketat. Pengusaha dan akademisi menuntut monitoring system yang memastikan penyaluran cepat, transparan, dan tepat sasaran. Tanpa pengawasan, stimulus berpotensi menjadi beban fiskal tanpa hasil signifikan.

Kesimpulan

Paket stimulus ekonomi 8‑4‑5 yang diumumkan pemerintah pada awal Oktober 2025 merupakan upaya agresif untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah perlambatan global. Program ini memadukan bantuan sosial, insentif pajak, program padat karya, deregulasi, penempatan dana ke perbankan, serta dukungan untuk pariwisata, UMKM dan sektor properti. Targetnya jelas: menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi agar pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 tetap berada di kisaran 5,2–5,3 %.

Dari sisi positif, stimulus diyakini akan meningkatkan disposable income, memperkuat sektor ritel dan pariwisata, menyerap tenaga kerja muda, dan mendorong aktivitas di sektor perikanan, konstruksi, dan perumahan. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi motor pertumbuhan, sehingga penebalan bansos dan diskon pajak berpotensi mempertahankan tren tersebut. Tenaga Ahli Fithra Faisal menyebut bahwa paket ini bukan hanya jawaban atas tuntutan masyarakat tetapi juga strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan.

Namun, efektivitas stimulus sangat bergantung pada pelaksanaan. Perbedaan jadwal peluncuran program, besaran anggaran yang relatif kecil dibanding PDB, serta risiko konsumsi yang bersifat sementara menjadi catatan penting. Ketua Apindo Shinta Kamdani menyoroti bahwa eksekusi dan pengawasan menjadi penentu utama; tanpa penyaluran cepat, penempatan dana Rp200 triliun di bank Himbara tidak akan berdampak. Tantangan lain mencakup potensi inflasi, ketimpangan regional, dan perlunya reformasi struktural untuk mengurangi biaya logistik dan regulasi.

Dengan perencanaan yang matang, koordinasi antarkementerian, dan pengawasan ketat, paket stimulus ini dapat menjadi katalis yang memperkuat perekonomian nasional. Jika tidak, stimulus berpotensi hanya menjadi program jangka pendek tanpa mengatasi masalah fundamental. Masyarakat dan pelaku usaha kini menunggu implementasi konkret dari setiap program, termasuk jadwal magang, penyaluran bansos, pembagian diskon transportasi, hingga penyaluran kredit dari bank Himbara. Keberhasilan program ini bukan hanya mengukur ketepatan kebijakan, tetapi juga menjadi cermin kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi 2025–2026.