Aspal Buton pertama kali ketemukan oleh Geolog Belanda H.Z. Hetzel pada tahun 1924 di pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Sekarang sudah tahun 2016, dan tidak terasa 8 tahun lagi, kita akan menjelang tahun 2024, dimana kita akan memperingati 1 abad sejak ditemukannya aspal Buton. Apakah kita perlu memperingati 1 abad sejak diketemukannya aspal Buton ?
Aspal Buton adalah karunia Allah SWT yang sangat luar biasa bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Sudah tentu kita harus mensyukuri nikmat Allah swt yang sangat luar biasa ini, karena aspal Buton hanya ada satu di dunia, yaitu di Indonesia. 1 abad adalah 100 tahun, dan ini adalah kurun waktu yang sangat lama apabila kita mengukur perkembangan suatu industri di Indonesia. Marilah kita menengok ke belakang sejenak untuk mengenal sejarah aspal Buton.
Perjalanan panjang menuju cita-cita realisasi industri aspal Buton tampak tertatih-tatih dan akhirnya mandeg sama sekali. Menjelang 1 abad sejak diketemukannya aspal Buton, industri aspal Buton masih belum kelihatan bentuknya. Pemerintah masih terus asyik mengimpor aspal minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan aspal Nasional. Padahal aspal Buton mempunyai deposit yang sangat besar dengan jumlah diperkirakan sebesar 650 juta ton.
Selama hampir 1 abad ini aspal Buton sedang menantikan datangnya investor untuk mengolah aspal Buton menjadi aspal Buton "full" ekstraksi untuk menggantikan aspal minyak import. Namun, investor yang dinantikan itu tidak kunjung tiba. Masih berapa lama lagikah aspal Butonharus menunggu? Apakah menunggu hampir 1 abad itu masih belum cukup ? Padahal devisa negara sudah terkuras hanya untuk membeli aspal minyakimport dari luar negeri setiap tahunnya, sementara aspal Buton dibiarkan menunggu investor tanpa adanya kepastian. Dimanakah letak kesalahan Republik ini?
Permasalahan aspal Buton bukan saja masalah teknis, tetapi juga masalah non-teknis. Tetapi, yang sebenar-benarnya menjadi masalah adalah karena Pemerintah sudah merasa nyaman dan berada dalam "comfort zone" untuk mengimpor aspal minyak dari luar negeri setiap tahun. Semua orang menganggap bahwa apa yang sedang terjadi selama ini adalah hal yang wajar-wajar saja. Kurang lebih 80% dari kebutuhan aspal nasional, yang berjumlah 1,5 juta ton aspal minyak per tahun, masih harus diimpor dari luar negeri, karena masih belum dapat dipenuhi oleh produk aspal minyak dari Pertamina. Solusi yang paling cepat dan paling mudah adalah dengan mengimpor aspal minyak dari luar negeri. Lalu sampai kapan kita masih harus terus menerus mengimpor aspal minyak?
Sudah banyak sekali studi, penelitian, seminar, makalah, diskusi dan rekomendasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait mengenai rencana pembangunan dan pengembangan industri aspal Buton, tetapi hasilnya masih baru di atas kertas saja, alias NATO: No Action Talk Only. Notulen rapat dan rekomendasi dibaca dan kemudian dilupakan. Belum ada langkah-langkahkonkret dari Pemerintah yang berarti dari tahun ke tahun yang dapat memberikan harapan. Bahkan semakin hari terasa semakin apatis dan putus asa, karena ada kesan bahwa Pemerintah sudah tidak memperdulikan lagi dengan nasib aspal Buton.
Lalu, mau dibawa kemana aspal Buton sekarang ini? Pihak siapa yang seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat mengenai nasib aspal Buton? Dalam janji-janji kampanye Pemilihan Presiden pun masalah aspal Buton tidak pernah disinggung sama sekali. Padahal kekayaan alam aspal Buton ini melimpah dan merupakan karunia Allah SWT yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia yang perlu segera diolah untuk kepentingan menyejahterakan rakyat.
Dengan dicanangkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo, aspal Buton sudah mulai dilirik Pemerintah. Tetapi waktu terus berjalan dan sampai hari ini pun masih belum kelihatan akan adanya tanda-tanda yang menggembirakan untuk merealisasikan rencana pembangunan dan pengembangan industri aspal Buton. Sudah banyak wacana dan janji-janji Pemerintah yang dapat kita baca di media mengenai rencana pembangunan dan pengembangan industri aspal Buton, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan, bahkan masih perlu dipertanyakan lagi kesungguhannya. Sekarang kita mau memulai dari mana dan mau melangkah ke arah mana untuk membangun dan mengembangkan industri aspal Buton ini?
Tidak lama lagi kita akan memperingati 1 abad sejak diketemukan aspal Buton pada tahun 2024. Apakah yang sudah kita perbuat untuk aspal Buton? Apakah sudah ada "Master Plan" pembangunan dan pengembangan industri aspal Buton? Jangan sampal Allah SWT akan melaknati bangsa dan negara Indonesia, karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah SWT atas karunia aspal Buton yang sangat luar biasa ini.
Kita yakin bahwa di setiap kesulitan, selalu ada kemudahan. Dan demikian juga halnya dengan masalah aspal Buton yang sudah hampir selama 1 abad ini belum ada tindak lanjut yang konkret dari Pemerintah. Diharapkan dalam waktu dekat ini akan ada titik-titik terang penyelesaiannya. Rakyat Indonesia mengharapkan Bapak Presiden Joko Widodo bersedia segera turun tangan langsung untuk mencarikan jalan keluar yang bijak dan sebaik-baiknya untuk membangun dan mengembangkan industri aspal Buton demi kepentingan menyejahterakan rakyat.
Dengan adanya Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2014 yang menyatakan melarang perusahaan tambang mengekspor barang mentah dan harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi barang jadi atau barang setengah jadi untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk memulai membangun dan mengembangkan industri aspal Buton sekarang juga. Mengapa? Karena bahan baku aspal Buton sudah tidak boleh diekspor lagi, maka dengan demikian satu-satunya upaya untuk meningkatkan nilai tambah adalah dengan membangun dan mengembangkan industri aspal Buton. Aspal Buton dapat diolah menjadi aspal Buton "full" ekstraksi untuk menggantikan aspal minyak impor. Dan dengan demikian bangsa dan negara Indonesia akan mendapatkan nilai tambah dengan menghemat devisa yang cukup banyak. Dan nilai tambah yang tidak kalah besarnya adalah dengan terbukanya lapangan kerja yang luas untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, sehingga hal ini akan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Jumlah deposit aspal Buton adalah salah satu yang terbesar di dunia. Berdasarkan penelitian, kualitas aspal alam Buton pun lebih baik dari pada kualitas aspal minyak impor. Jadi tidak ada alasan apa pun mengapa Pemerintah tidak segera memanfaatkan aspal Buton untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Yang menjadi kendala selama ini adalah karena belum ditemukannya teknologi untuk melakukan proses ekstraksi aspal Buton menjadi aspal Buton "full" ekstraksi secara ekonomis dalam skala komersial. Namun, kendala ini sekarang sudah dapat diatasi dengan adanya teknologi Hydrocarbon Recovery dari Eco Logic Environmental Engineering Inc. yang diyakini sangat efektif, efisien dan ekonomis untuk melakukan proses ekstraksi aspal Buton menjadi aspal Buton "full" ekstraksi dalam skala komersial.
Dengan menggunakan prinsip Solvent Extraction, maka 99 % kandungan bitumen yang terdapat dalam batuan aspal Buton dapat diekstraksi dan hanya kehilangan pelarut sebanyak 3% per siklus. Pelarut yang digunakan sangat unik, karena tidak terbakar dan tidak beracun, sehingga aman untuk lingkungan. Di samping itu pelarut ini tidak bereaksi dengan bitumen, sehingga hasil dari aspal Buton "full" ekstrasi adalah murni sesuai dengan kandungan bitumen yang terdapat di dalam batuan aspal Buton tersebut. Dengan demikian kendala tehnis sudah ada solusinya dan sekarang tinggal bagaimana Pemerintah bersedia memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mensinergikan semua potensi-potensi yang sudah ada, sehingga dapat merealisasikan rencana untuk membangun dan mengembangkan industri aspal Buton ini.
Hampir selama 1 abad aspal Buton menunggu datangnya investor untuk membangun dan mengembangkan industri aspal Buton. Pada saat ini aspal Buton diproduksi masih dalam bentuk aspal butiran, dan pemanfaatannya pun untuk pembangunan infrastruktur masih boleh dikatakan sangat sedikit. Memang, idealnya aspal Buton harus diproduksi dalam bentuk aspal Buton "full" ekstraksi, karena dapat menggantikan aspal minyak impor.
Untuk membangun Pabrik Ekstraksi Aspal Buton diperlukan dana yang tidak sedikit. Dari manakah Pemerintah akan dapat memperoleh dana untuk membangun Pabrik Ekstraksi Aspal Buton ini? Selama ini dana yang diharapkan akan diperoleh dari investor asing. Tetapi, kenyataannya sudah hampir dari 1 abad investor asing hanya mengobral janji untuk mengolah aspal Buton, tetapi kenyataannya sampai saat ini pun belum ada realisasinya sama sekali. Jadi sekarang sudah tiba saatnya bagi Pemerintah untuk bertindak tegas dan cerdas mengambil terobosan keputusan politik untuk segera membangun dan mengembangkan industri aspal Buton, dan jangan ditunda-tunda lagi.
Dengan disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty, maka akan ada penerimaan negara yang diperkiraan sebesar Rp 165 triliun dari implementasi Undang-Undang Tax Amnesty yang akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan, pihaknya sedang merumuskan investasi di sektor riil yang dapat dibiayai dari repatriasi dana Tax Amnesty tersebut untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan-jalan tol, bendungan-bendungan untuk pembangkit tenaga listrik, dan projek-projek air minum. Namun, kelihatannya Bapak Menteri mungkin masih melupakan untuk mengagendakan pembangunan dan pengembangan industri aspal Buton ke dalam rumusannya tersebut. Padahal rakyat Indonesia sudah menunggu selama hampir 1 abad akan tibanya kesempatan emas seperti yang terjadi pada saat ini.
Semua persyaratan untuk membangun dan mengembangkan industri aspal Buton sekarang ini sudah terpenuhi. Deposit aspal Buton yang melimpah sudah ada. Kebutuhan aspal nasional untuk pembangunan infrastruktur yang berjumlah 1,5 juta ton per tahun, dimana 80% pengadaannya masih diimpor dari luar negeri. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah ada dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan untuk menggunakan aspal Buton untuk pembuatan jalan. Teknologi Hydrocarbon Recovery dari Eco Logic untuk mengekstraksi aspal Buton menjadi aspal Buton "full" ekstraksi secara ekonomis dalam skala komersial sudah ada. Dan, dana untuk membangun Pabrik Ekstraksi aspal Buton dari hasil implementasi Undang-Undang Tax Amnesty akan tersedia tidak berapa lama lagi. Kesimpulannya, semua potensi untuk membangun dan mengembangkan industri aspal Buton sudah tersedia, sekarang tinggal menunggu gebrakan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan harapan rakyat ini.
Menjelang 1 abad sejak diketemukannya aspal Buton, dari sekarang kita masih mempunyai 8 tahun lagi untuk mencapai tahun 2024. Apakah dalam kurun waktu 8 tahun ini pembangunan dan pengembangan industri aspal Buton sudah akan dapat direalisasikan? Mengapa tidak? Dengan semangat nasionalisme yang tinggi untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri guna menggantikan produk impor, seharusnya dalam kurun waktu 5 tahun pembangunan dan pengembangan industri aspal Buton sudah dapat dicapai asalkan Bapak Presiden Joko Widodo bersedia turun tangan langsung mengarahkan dan mengawal pelaksanaannya.
Masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo tinggal 3 tahun lagi. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus dapat dilaksanakan dengan cepat. Mudah-mudahan pada saat memperingati 1 abad sejak diketemukan aspal Buton pada tahun 2024 nanti jalan-jalan Tol Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua sudah dapat menggunakan aspal Buton "full" ekstraksi. Harapan rakyat Indonesia sangat besar bahwa industri aspal Buton akan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kebenaran ini akan kita buktikan pada tahun 2024, pada saat kita akan memperingati 1 abad sejak ditemukannya aspal Buton.
Harapan rakyat ini akan dapat dipenuhi asalkan Pemerintah tidak hanya berbicara wacana dan mengobral janji-janji, melainkan harus kerja, kerja, dan kerja. Semoga dalam memperingati 1 abad sejak ditemukan aspal Buton nanti akan merupakan titik balik untuk bangsa dan negara Indonesia untuk berswasembada aspal, yang akan dikuti juga dengan swasembada pangan dan swasembada produk-produk dalam negeri lainnya sesuai dengan Nawa Cita butir 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Indrato Sumantoro, Eco Logic Environmental Engineering Inc.
Ikuti tulisan menarik Indrato Sumantoro lainnya di sini.
