Pemerintah menyatakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal meskipun saat ini Indonesia tengah dilanda musibah pandemi Covid-19. Rencananya Ibu Kota Negara Baru ini akan dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Konsep Nagara Rimba Nusa merupakan desain Ibu Kota Negara Baru yang mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia yang menyatu dengan lingkungan hidup, air, dan hutan yang asri. Didukung dengan adanya ruang-ruang publik yang monumental, dan sistim urban yang nyaman sebagai smart dan intelligent city.

Yang paling menarik perhatian rakyat dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini adalah bagaimana kiat-kiat pemerintah dalam memanfaatkan produk-produk lokal untuk menggantikan produk-produk impor dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini. Khususnya di bidang aspal, dimana Indonesia pada saat ini masih mengimpor 1 juta ton per tahun aspal minyak, atau senilai US$ 500 juta per tahun. Hal ini adalah sangat krusial mengingat sampai saat ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit. Sudah banyak upaya-upaya pemerintah untuk menangani masalah-masalah defisit anggaran belanja negara ini dengan mengoptimalkan penggunaan aspal Buton. Tetapi sangat disayangkan bahwa upaya-upaya tersebut sampai saat ini masih belum juga berhasil.

Pada tanggal 4 Pebruari 2020, saat rapat kerja Komisi XI dengan Bappenas dengan tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dan persiapan pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Bapak Fauzi Amro meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui Menteri Bappenas untuk memanfaatkan potensi aspal Buton untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk memberikan multiplier effect pada sektor ekonomi, pembangunan di daerah, penghematan devisa negara, dan penyerapan tenaga kerja. Padahal sejak tahun 2015, Bapak Presiden Joko Widodo sendiri dalam berbagai kesempatan sudah sering kali mengarahkan untuk memaksimalkan penggunaan aspal Buton. Namun hingga saat ini, pemanfaatan aspal Buton yang baru dapat terserap tidak lebih dari 100 ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan aspal nasional 1,5 juta ton per tahun, dan 1 juta ton per tahun masih impor. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan nasional dan political will pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aspal Buton, agar dapat digunakan baik untuk jalan-jalan kabupaten/kota provinsi maupun jalan-jalan negara, termasuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Apakah permintaan Bapak Fauzi Amro kepada Bapak Presiden Joko Widodo ini sekarang sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Bappenas? Walahu a’lam bish-shawabi ...

Mengapa masalah aspal Buton ini perlu kita angkat ke permukaan sehubungan dengan pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini? Pertama-tama, karena pada tahun 2024 nanti, aspal Buton akan genap berusia 100 tahun. Dan rencananya pada tahun 2024 juga, Ibu Kota Negara Baru akan diresmikan. Jadi kedua faktor ini ada kaitannya secara historical dan emosionalnya satu sama lainnya. Dengan demikian aspal Buton tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini. Meninggalkan aspal Buton, dan menggunakan aspal minyak impor, berarti sama saja pemerintah dengan sengaja melukai hati nurani rakyat yang sudah sekian lama menantikan berkah dari aspal Buton. Hal ini sama sekali tidak boleh terjadi, karena sekarang waktunya masih belum terlambat. Jangan sampai aspal Buton hanya dijadikan sebagai penonton manis saja dalam gairah hiruk pikuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini. Karena meskipun aspal Buton sendiri memang tidak berdaya, tetapi rakyat pencinta aspal Buton masih bisa mengekspresikan asa nasionalismenya. 

Kedua, pembangunan Ibu Kota Negara Baru memerlukan persiapan yang matang, mulai dari pembuatan Master Plan, konsep disain wawasan, membuka lahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan, dan perkantoran, dll. Apabila pemerintah memang serius ingin mengembangan industri aspal Buton, maka sekarang inilah saat yang paling tepat. Sejak dari awal tahap pembuatan Master Plan penggunaan produk-produk lokal, termasuk aspal Buton ini, sudah harus dimasukkan ke dalam daftar perencanaan pengadaan materialnya. Berapa panjang jalan-jalan yang akan dibangun, dan berapa banyak perkiraan jumlah aspal Buton yang akan dibutuhkan?. Tentunya dari tahap-tahap perencanaan ini sudah dapat diperkirakan berapa banyak jumlah aspal Buton yang akan digunakan, dan kapan harus sudah tersedia. Oleh karena aspal Buton yang akan dibutuhkan untuk keperluan pembangunan jalan-jalan di Ibu Kota Negara Baru ini jumlahnya sangat banyak, maka mulai dari sekarang sudah harus mulai dipikirkan bagaimana proses pengadaannya. Direkomendasikan untuk segera mengadakan tender pengadaan aspal Buton, sehingga masih ada kesempatan waktu yang cukup bagi pengusaha-pengusaha dan investor-investor untuk melakukan persiapan-persiapan pengadaan aspal Buton tersebut. 

Ketiga, dengan dikeluarkan tender pengadaan aspal Buton oleh pemerintah untuk membangunan jalan-jalan di Ibu Kota Negara Baru, maka hal ini merupakan konfirmasi dan jaminan dari pemerintah bahwa aspal Buton akan digunakan untuk menggantikan aspal minyak impor. Dengan demikian akan mempercepat upaya-upaya para pengusaha nasional untuk dapat bekerjasama dengan para investor asing untuk segera membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton. Selama ini para investor masih menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mengembangkan industri aspal Buton. Dan langkah-langkah strategis ini harus segera mendapatkan perhatian yang sangat serius dan tindaklanjut nyata dari Bapak Presiden Joko Widodo, karena tanpa adanya sentuhan tangan dingin dari Bapak Presiden, aspal Buton hanya akan tetap menjadi wacana selamanya. 

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini akan berjalan sesuai dengan jadwal. Sudah ada beberapa negara sahabat yang sangat tertarik untuk berinvestasi, seperti lembaga keuangan Soft Bank dari Jepang, Sovereign Wealth Fund dari Uni Emirat Arab, International Development Finance Corporation dari USA. Dan yang terakhir adalah para investor dari Turki. Jadi untuk mendapatkan sumber dana kelihatannya bukan merupakan sesuatu hal yang sulit. Tetapi yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus adalah bagaimana memanfaatan produk-produk lokal sebanyak-banyaknya, termasuk penggunaan jasa-jasa tenaga kerjanya. Dan hal ini harus dipersiapkan mulai dari sekarang juga, dan dilaksanakan setransparan mungkin. Inisiatif ini untuk mencegah adanya persepsi yang keliru sehingga nanti akan menghambat kelancaran jalannya pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini. Dan seandainya saja nanti kontribusi pemanfaatan produk-produk lokal dan tenaga-tenaga kerja lokal adalah sangat minimal, maka rakyat Indonesia akan bertanya dengan lantang: ”Pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini sebenarnya untuk siapa sih?”.

Ikuti tulisan menarik Indrato Sumantoro lainnya di sini.