Beberapa Dewan Perwakilan Rakyat akhir-akhir ini sepertinya sedang membentuk opini publik “HUMBANG HASUNDUTAN CACAT HUKUM” melalui media sosial (facebook). Sebuah praktik demokrasi yang memalukan kukira, karena DPRD Humbang harusnya mengingat fungsinya sebagai legisalasi, anggaran, dan pengawasan. Sebelum melakukan pernyataan atau pertanyaan di media facebook, DPRD mempunyai wadah rapat paripurna di KANTOR DPRD untuk membicarakan hal-hal yang menjadi kekurangan pemkab humbang hasundutan untuk kemudian ditindak lanjuti melalui dasar perundang-undangan.

Dalam pergulatan politik di Humbang Hasundutan, sepertinya memang terjadi ketidak-singkronan diantara badan legislatif. Berbagai isu-isu miring yang selama ini terbentuk di masyarakat belum terklarifikasi sampai saat ini dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang merupakan tugas dan wewenang untuk memberikan transparansi sebagai hasil dari kinerjanya kepada masyarakat.  Maka pertanyaan besar apakah DPRD masih berada di bawah naungan rakyat, atau malah dikungkungi oleh kepentingan partai politik.

“Bulshit DPRD!” kami katakan. Berbicara banyak tanpa makna dan tujuan yang menguntungkan rakyat. Rakyat sudah memberikan fungsi legitimasi dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga topik “Humbang Hasundutan Cacat Hukum,” tidak sepantasnya dilontarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Humbang sebelum mengkaji dan menganalisis terlebih dahulu sesama anggota Dewan dan berkonfirmasi dengan badan eksekutif. Kalau saja DPRD sudah membuat opini buruk di facebook, bagaimana lagi respon masyarakat humbang pada isu yang tidak jelas ini? DPRD Humbang Hasundutan harusnya tidak memperkeruh keadaan, tapi justru secepatnya melakukan tugas sebagai mana mestinya. Karna itu semakin membuat rakyat tidak bersimpati.

Ikuti tulisan menarik Azari Tumanggor lainnya di sini.