Masa Jokowi menjabat presiden RI masih dua tahun lagi, namun publik sudah ramai membicarakan suksesi. Kesan seolah tidak sabar menunggu perubahan mulai terasa. Sementara pilkada di depan mata cenderung dilupakan. Jika harus dibicarakan, magnetnya selalu dihubungkan dengan pilpres 2019. Pilpres 2019 terasa lebih dekat dari pilkada 2018. Ada apa?

Keadaan ini seperti menjelaskan adanya kekecewaan yang mendalam bagi rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi. Kekecewaaan ini terkait dengan kapabilitas, integritas dan pola komunikasi. Soal kapabilitas menyangkut pertama, ekonomi yang semakin terpuruk dan mengakibatkan daya beli rakyat melemah. Kedua, hutang negara yang terus membengkak hingga dikhawatirkan sampai ambang batas kemampuan membayar.

Integritas Jokowi pun banyak pihak yang mempersoalkan. Hal ini menyangkut pertama, subsidi yang terus dicabut dengan kenaikan listrik, tol, dan lain-lain. Kedua, operasi hukum yang diduga semakin massif menyasar mereka yang berseberangan dengan penguasa. Sejumlah pihak merasa gerah karena tersandera sejumlah kasus hukum. Ketiga, serbuan proyek dan tenaga kerja asing maupun aseng. Keempat, rencana penjualan aset milik negara yang semakin menghawatirkan.

Selain soal kapabilitas dan integritas, pola komunikasi Jokowi sering dianggap bermasalah, terutama dengan ulama dan umat Islam sebagai penduduk mayoritas.

Ulama dan umat Islam yang mana? Pertanyaan ini justru menjadi sesuatu yang kontrproduktif untuk memperbaiki elektabilitas yang semakin melemah. Akan lebih produktif jika energi istana digunakan untuk merangkul pihak-pihak yang berseberangan dari pada mengangkat tongkat untuk memukul.

Kekecewaan ini telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan konsolidasi lebih dini sebagai persiapan suksesi 2019.

Gerakan "Reuni 212" adalah salah satu bentuk nyata dari konsolidasi itu. Meski didesign sebagai proyek ukhuwah (persaudaraan umat), tetapi tidak bisa dipungkiri adanya kaitan dengan agenda 2019.

kekecewaan yang terus tumbuh menjadi salah satu faktor penting menurunnya elektabilitas Jokowi. Keyakinan bahwa Jokowi bisa dikalahkan semakin menumbuhkan optimisme "sejumlah pihak" untuk terus memassifkan gerakan perlawanan. Semangat ini terbukti telah membuat istana cukup panik.

Kendati hingga saat ini elektabilitas Jokowi paling tinggi, tetapi posisinya di bawah 40%. Ini rawan dan menghawatirkan. Yang jelas angka di bawah 40% itu tidak aman. Namun, angka elektabilitas ini masih ada kemungkinan naik, bisa juga turun. Hal ini bergantung track record Jokowi menjalankan tugasnya di sisa jabatannya ini. Terutama soal komunikasi dan membangun sikap dengan semua unsur di negeri ini.

Jika komunikasi Jokowi dengan "umat" bisa diperbaiki, ini akan menjadi ikhtiar yang kemungkinanya bisa menaikkan tingkat elektabilitas. Namun, tanda-tanda itu belum kelihatan. Istana lebih memilih membuat sekoci tandingan dengan mendekati NU struktural dan ICMI.

Selain dengan umat, hubungan istana dengan Gatot Normantiyo juga menuai badai. Panglima TNI dari matra AD diberhentikan hanya empat bulan sebelum masa pensiun. Ini bukan semata-mata soal konstitusi, tapi lebih pada pola komunikasi yang akan menambah kekuatan terhadap sekoci lawan.

Simpati umat Islam kepada Gatot sempat naik ketika Gatot mendukung aksi 212. Naik lagi ketika bersuara menentang PKI dan menginstruksikan semua prajurit nobar G30S/PKI. Begitu juga saat Gatot menghawatirkan gelombang pekerja aseng. Namun sempat turun ketika di depan kader nasdem Gatot menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Simpati terindikasi naik lagi ketika Gatot dicopot Jokowi.

Perhitungan istana seringkali tidak cermat. Lepas dari apapun dasarnya, komunikasi dan langkah istana seringkali tidak taktis dan terperangkap dalam blunder politik.

Potensi Ditinggalkan Partai Koalisi

Jokowi punya modal untuk kembali maju di pilpres 2019 jika angka elektabilitasnya tetap bertahan di atas 30%. Jika turun dari itu, posisinya sangat rawan. Potensinya cukup besar untuk ditinggalkan partai koalisi.

Tidak ada jaminan incumbent ini akan mendapatkan partai pengusung mengingat hubungannya dengan PDIP sebagai induk semangnya tidak selalu linier, malah cenderung fluktuatif. Sementara partai koalisi terbesar yang selama ini dirawatnya yakni Golkar sedang mengalami pecah kapal. Mengandalkan PKB yang sedang kecewa dengan kasus pilgub Jawa Timur agak riskan. Apalagi jika mengingat kelincahan ketua umumnya yang tidak mudah dipantau radar istana. Sedangkan PPP sibuk membenahi jaringnya yang robek. Ada PAN yang terus asik bermain peta umpet. Tersisa Nasdem dan Hanura yang masih memasang bendera "yes sir". Sayangnya, suaranya tidak terlalu signifikan.

Politik "gaya sandera" memang efektif untuk strategi jangka pendek, tetapi riskan untuk jangka panjang. Sejumlah ketua partai yang merasa tersandera akan mencari celah untuk keluar di saat situasi memungkinkan. Menjelang pilpres 2019, celah itu biasanya terbuka di injury time.

Memang, hampir tak ada incumbent yang gagal nyalon untuk kedua kalinya. Kelengkapan amunisi telah dimiliki. Persiapan tempur sudah tersedia. Bahan bakar lebih dari cukup untuk menggerakkan kapal. Ini kelebihan setiap incumbent untuk menarik dukungan partai politik. Umumnya, incumbent justru paling banyak dapat dukungan partai karena faktor kelengkapan alat perangnya. Bagi partai politik, ini dianggap berkah lima tahunan.

Sebagai incumbent, Jokowi berpeluang untuk menjadi calon presiden 2019. Magnet incumbent tetap kuat berbasis posisi yang memberikan keleluasaan untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh non incumbent. Itupun dengan catatan elektabilitas Jokowi tidak terus turun dan sejumlah partai koalisi tidak tergoda oleh calon lain yang "aduhai".

Ada dua contoh terkait soal incumbent yaitu SBY dan Mega. SBY sukses, tapi tidak dengan Mega. Memahami variabel keduanya menjadi penting untuk mengukur majunya incumbent di pilpres 2019. Ini sekaligus membantu untuk menjawab pertanyaan: setelah Jokowi, siapa presiden berikutnya? Jawabnya: bisa Jokowi lagi, bisa bukan.

Eforia dan simpati publik terhadap SBY sangat tinggi untuk pencalonan kedua tahun 2009. Bahkan publik meyakini jika SBY dipasangkan dengan sandal jepitpun, ia akan menang. Persoalan cawapres tidak terlalu menjadi pertimbangan elektabilitas karena kuatnya figur SBY saat itu. Berbeda dengan Mega di tahun 2004, imagenya memburuk ketika berseteru dengan menkopolhukamnya.

Angka elektabilitas bagi incumbent bisa menjadi alat ukur sementara untuk menghitung kekuatan politiknya. Persepsi publik terhadap Jokowi saat ini mirip Mega. Posisi ini rawan. Karena itu, butuh terobosan-terobosan baru bagi Jokowi dan timnya untuk menaikkan elektabilitas jika ingin punya peluang untuk melanjutkan di periode kedua.

Jokowi bisa melakukan terobosan; pertama, selesaikan semua proyek andalan yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat tanpa mengganggu situasi ekonomi. Jika proyek unggulan seperti infrastruktur berhasil, tapi rakyat terus menjerit soal daya beli dan subsidi yang terus menurun, maka simpati rakyat tetap akan ikut turun. Ibarat menambal kain sarung dengan merobek dan mengambil kain tambalan dari sarung yang sama. "Gali lubang tutup lubang" itu namanya.

Kedua, komunikasi dengan semua simpul rakyat, terutama umat islam, perlu terus diperbaiki. Ukuran keberhasilannya adalah jika tak tampak menguat perlawanan terhadap kekuasaan. Yang terjadi selama ini adalah sebaliknya. Penetrasi hukum justru akan menjadi serangan balik jika terus dimainkan.

Dua strategi di atas jika dilakukan akan sangat efektif mengurangi tensi perlawanan.

Penantang Jokowi

Elektabilitas yang tidak aman ini merangsang kelompok yang kecewa dengan kepemimpinan Jokowi, termasuk "umat" bersemangat untuk melakukan perlawanan. Tokoh yang saat ini menguat sebagai calon penantang Jokowi adalah Anies Baswedan dan Gatot Nurmantiyo.

Di luar tokoh pemerintahan ini ada nama Bachtiar Nasir. Ketua GNPF Ulama ini belum muncul namanya di survey lantaran dianggap tidak punya minat terjun di politik praktis. Namun, aspirasi Umat Islam bisa menjadikannya sebagai tokoh alternatif jika calon yang tersedia dianggap tidak mampu merepresentasikan kepentingan umat.

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Gatot Nurmantiyo cocok diposisikan sebagai antitesa Jokowi. Gatot berhasil membangun image tentang dirinya sebagai "nasionalis-religius". Sementara Jokowi seringkali diasumsikan sebaliknya.

Politik itu wilayah image, opini dan asumsi. Inilah yang akan menjadi "brand" bagi masing-masing kandidat. Namun demikian, kekecewaan berulangkali yang dialami rakyat dalam memilih pemimpin harusnya menjadi evaluasi lebih serius agar rakyat tidak lagi menggunakan image semata-semata dalam memilih pemimpin. Proses yang selektif mesti dilakukan agar tidak lagi menyerahkan negeri ini kepada orang yang salah.

Sementara Anies Baswedan adalah Gubernur DKI yang beberapa kebijakannya dianggap beririsan dengan kepentingan rakyat. Image "Anies Pro Rakyat" semakin menguat sejak mantan menteri pendidikan dan kebudayaan yang diberhentikan Jokowi ini menghentikan proyek reklamasi dan menutup Alexis.

Anies dan Gatot adalah dua tokoh yang diberhentikan Jokowi. Keduanya berpeluang menjadi penantang Jokowi di 2019. Hanya saja, kedua tokoh ini bukan kader partai. Karena itu, keduanya mesti berlomba untuk menaikkah elektabilitas sampai batas yang meyakinkan terhadap partai.

Ikuti tulisan menarik tony rosyid lainnya di sini.