Puan Maharani tampil sebagai salah satu menteri yang pandai menerjemahkan instruksi Presiden, Joko Widodo. Bukan hanya menerjemahkan, tapi dalam beberapa kesempatan Puan Maharani menjadi wakil dari pemerintah, atas nama Presiden. Sehingga wajar ketika Puan Maharani tetap bertahan, karena kemampuan koordinasinya yang begitu handal. Bukan persoalan teknis di lapangan saja, tapi Kementerian koordinasi, tugasnya memang untuk mengoordinasi dan mengomunikasikan.
Kita bisa melihat Puan Maharani begitu semangat untuk membagikan KIP, KIS, PKH, PMT. Dari daerah ke daerah, dalam posisi mendampingi atau mewakili Presiden, Puan Maharani tampil di garda terdepan untuk membagikan “kartu sakti” sekaligus sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah rakyat. Semangatnya untuk melakukan perbaikan dalam lingkungan Kementerian yang dipimpinnya atau yang berada di bawah garis koordinasinya begitu tampak, terutama ketika melihat fakta bahwa beberapa Kementerian tersebut mendapatkan apresiasi yang baik di masyarakat, seperti Kemendikbud, Kemensos, Kemenkes, dll.
Dalam konteks koordinasi, Puan Maharani adalah jagonya. Memang tidak terlihat keren dan heboh seperti ngebom perahu nelayan (yang mestinya bisa diberdayakan dengan memberikannya pada nelayan kita), tapi gaya koordinasi Puan Maharani menjadi kunci atas beberapa agenda besar yang ada di negeri ini.
Beberapa waktu yang lalu, persoalan sertifikat tanah sempat disentil secara langsung oleh Presiden karena tidak memenuhi target yang ditentukan. Terlepas dari isu politik yang kemudian menguap, tapi apa yang dikatakan oleh Presiden menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kerja Kementerian yang berkaitan. Maka, ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa Tengah, Puan Maharani didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, ikut membagikan (secara simbolis) sekitar 6.057 sertifikat tanah untuk masyarakat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Bagi Puan Maharani, pemberian sertifikat tanah tersebut adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara dalam pemenuhan hak masyarakat di bidang pertanahan. Ini merupakan strategi cantik dari koordinasi Puan Maharani, bagaimana pemberian sertifikat tanah juga bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian “kartu sakti” lainnya, dimana Presiden akan menyaksikannya secara langsung. Cara seperti ini selain membuktikan, bahwa para menteri bekerja, juga sebagai strategi yang baik untuk melakukan akselerasi dalam pemberian sertifikat tanah, yang tentu saja masih banyak mengalami kendala, terutama persoalan dana.
Dalam persoalan yang semacam ini, Puan Maharani dapat dengan cerdas dan cantik menerjemahkan keinginan dan instruksi Presiden. Tidak hanya dalam sertifikasi tanah ini, tapi dalam banyak kerja yang sudah terbukti, terutama kehandalannya dalam melakukan koordinasi.
Ikuti tulisan menarik Samsul Khairuman lainnya di sini.
