x

Iklan

SYAHIRUL ALIM

Menulis, Mengajar dan Mengaji
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pesantren dan Politik

Jika ada adagium “suara rakyat suara Tuhan”, maka berlaku dalam dunia pesantren, “suara kiai suara santri”, dimana kultur pesantren yang kental patronase

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Daya tarik pesantren sebagai sebuah “magnitude” politik apalagi disaat-saat menjelang kontestasi tak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan, pesantren semakin menarik untuk dilirik, karena “suara”  mereka yang cukup signifikan pengaruhnya dalam memetakan kecenderungan pilihan politik mereka. Jika ada adagium “suara rakyat suara Tuhan”, maka berlaku dalam dunia pesantren, “suara kiai suara santri”, dimana kultur pesantren yang kental dengan nuansa patronase—kiai-santri sebagai perwujudan patron-klien—dapat dimanfaatkan sebagai mesin pendulang suara disaat-saat menjelang pemilu. Hal ini sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, terlebih jika setiap pemimpin pesantren terafiliasi dengan berbagai kekuatan politik yang ada. Sulit untuk beranggapan bahwa pesantren benar-benar “bersih” dari unsur politik, karena pesantren dan politik, telah menjadi dua entitas yang telah sejak dulunya berkelindan, saling membutuhkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) barangkali adalah sosok presiden yang paling rajin mengunjungi pesantren di hampir seluruh pelosok Nusantara. Bahkan, setahun belakangan ini, setiap kunjungannya resminya ke berbagai daerah, dirinya selalu menyempatkan diri menyambangi para kiai yang memimpin berbagai pondok pesantren. “Setiap ke daerah, saya selalu berkunjung ke pesantren, entah satu, dua, atau tiga, untuk melihat langsung problem-problem yang sering disampaikan para pemimpin pondok pesantren, para kiai” demikian kutipan pernyataan Jokowi yang ditulis dalam laman Koran Tempo, 12/03/2018.

Pesantren tidak saja menarik secara politik, namun juga perwujudan dari satu-satunya model pendidikan paling “genuine” yang ada di Nusantara, sehingga selalu menarik para pemerhati sosial yang ingin mengungkap secara utuh tradisi dan kultur masyarakat Indonesia. Akulturasi budaya dan agama yang saat ini masih tetap utuh, hanya dapat dirasakan dan diwujudkan dalam dunia pesantren, selain itu, tak ada lagi cerminan budaya Nusantara yang terikat dalam mata rantai panjang seperti tradisi pesantren. Itulah kenapa, Karel A Steenbrink menyebut “pesantren” erat kaitannya dengan istilah “priesterscholen” atau sekolah calon “pastor Islam”. Gambaran pesantren masa lalu, memang mirip dengan “sekolah kepasturan” yang mendidik dan membentuk sosok-sosok manusia yang ahli dalam bidang agama, khususnya agama Islam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan laporan dari Steenbrink, dulu para santri setiap hari Kamis, selalu berjalan berkeliling ke setiap kampung untuk meminta sedekah dari warga sekitar, mirip dengan tradisi Hindu-Budha dimana para biksu berkeliling untuk memperoleh sedekah dari masyarakat. Itulah kenapa kemudian muncul istilah “pengemis” yang tak lain dan tak bukan adalah cara para santri memperkenalkan dirinya ke masyarakat sekitar setiap hari Kamis, terkadang memberikan pelajaran agama kepada masyarakat dan mendapatkan bekal sekembalinya mengajar. Istilah “pengemis” menurut Steenbrink, erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang mengirimkan para santrinya setiap hari Kamis berkeliling dan berhasil menumbuhkan simpati warga masyarakat untuk kemudian mengirim anak-anak atau keluarganya belajar keagamaan di pesantren-pesantren.

Tradisi pesantren tentu saja mengurat akar dalam budaya Indonesia, sehingga wajar jika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut pesantren sebagai “sub-kultur” yang tak dapat diabaikan dalam sejarah perkembangan Islam Nusantara. Membaca sejarah budaya Indonesia secara luas, tak mungkin melepaskan pengaruh dunia pesantren dalam perkembangannya, karena ia menyatu dan mempengaruhi sikap, prilaku, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati kepada yang lebih tua atau menghargai yang lebih muda, ketaatan kepada orang tua yang melahirkan, toleransi dalam setiap perbedaan, bahkan bersikap “akomodatif” terhadap penguasa adalah “kultur” pesantren yang mewujud dalam relasi-relasi sosial dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perjalanannya, wajar jika kemudian pesantren sulit dilepaskan dari berbagai dimensi politik, karena politik juga sesungguhnya terkait erat dengan segala kegiatan bagaimana menyerap setiap “kultur sosial” kedalam tradisi politik. Setiap partai politik, pasti akan mengusung ideologi-ideologi yang memiliki kesesuaian dan atau penguatan terhadap entitas kultur yang bersifat kebangsaan yang diambil dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Partai “merah” misalnya, cenderung terkait dengan ideologi nasionalisme yang juga lekat dengan nuansa “abangan” yang digambarkan oleh Clifford Geertz sebagai kelompok sosial yang secara sinkretis mengamalkan tradisi agama dan budaya sekaligus. Sehingga tak aneh, jika tradisi politik aliran yang disebut oleh Geertz terpolarisasi dalam kultur santri, abangan, dan priyayi terus mewarnai perjalanan politik di Indonesia.

Sulit untuk melepaskan politik aliran yang mewujud dalam berbagai partai politik di Indonesia, walaupun sejauh ini mereka senantiasa mengklaim sebagai “partai modern” yang lebih mengedepankan cara pandang politik demokratis yang relatif lebih rasional. Buktinya, hampir disetiap momentum kontestasi politik, ideologi-ideologi politik aliran selalu muncul mewarnai langkah-langkah taktis kepolitikan mereka. Pesantren, selalu saja menjadi ramai disaat-saat momentum kontestasi yang terus “dieksploitasi” demi tujuan-tujuan kepentingan politis. Anehnya, para kiai pemimpin pesantren-pun tampaknya mengapresiasikan cara pandang politiknya kepada siapa yang lebih banyak memberi keuntungan kepada mereka. Saya kira, apresiasi para kiai NU kepada Jokowi yang sejauh ini tampak menguat, adalah sejalan dengan kunjungan-kunjungan dirinya ke berbagai pesantren NU di Indonesia.

Pesantren dan politik seakan berkelindan menjadi semacam simbiosis mutualisma, saling membutuhkan dan saling berkontribusi didalamnya. Pesantren tentu saja butuh pengakuan secara politik sebagai bagian dari penegasan identitas dirinya ditengah masyarakat budaya. Identitas “kesantrian” yang mewujud dalam diri para politisi, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, atau para aktivis sosial menjadi sangat penting dan berpengaruh ditengah kecenderungan yang masih kental terhadap perspektif politik aliran yang sampai saat ini masih belum juga memisahkan diri dari  ruang-ruang budaya politik. Jokowi, secara tidak langsung juga berharap identitas dirinya sebagai pemimpin politik yang dekat dengan kalangan pesantren, semakin meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terkait keinginan dirinya terpilih kembali dalam ajang kontestasi politik nasional.

NU dipilih Jokowi, semata-mata karena ormas inilah yang masih kuat mentradisikan “gaya hidup” pesantren dalam setiap lingkup kehidupan sosial-politiknya, bahkan NU memiliki serangkaian sejarah panjang sebagai pemelihara tradisi pesantren dan penjaga atas keberadaan “sub-kultur” masyarakat Indonesia. Sebagai pewaris, pemelihara, dan penjaga “sub-kultur”, NU dan pesantren tentu saja lekat dengan ideologi politik kebangsaan yang cenderung selalu akomodatif terhadap penerimaan beragam perbedaan, baik sosial, budaya, bahkan agama. Sejauh ini, faktor kedekatan ideologis antara “santri” dan “abangan”, tampak lebih cocok dibanding santri-priyayi, yang kemudian mewujud dalam bentuk formal koalisi politik dalam iklim pemenangan kontestasi. Itulah kenapa tak heran, jika belakangan Jokowi tampak semakin dekat dengan pesantren karena “kesamaan” ideologi politik kebangsaan yang sama-sama dianutnya. 

Ikuti tulisan menarik SYAHIRUL ALIM lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler