Masa jabatan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla segera berakhir April 2019 mendatang. Namun sejak dilantik 2014 hingga sekarang, belum banyak perubahan berarti yang dirasakan masyarakat, baik sisi Ekonomi, Sosial dan lainya dari pasangan yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Hanura dan Partai Golkar ini di empat tahun pemerintahannya.
Sejak dilantik, pasangan ini hanya menimbulkan masalah baru bagi masyarakat tanah air. Hal ini bisa dilihat dari naiknya kurs mata uang Dolar terhadap Rupiah yang kini masih diatas Rp15 ribu perdolarnya. Bukan hanya itu, fungsi Presiden yang juga berfungsi sebagai petugas partai kerap membuat keputusan sepihak tanpa memikirkan kondisi taraf perekonomian masyarakat yang semakin turun ditiap tahunya.
Kegagalan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengelola Negara bisa dilihat dari beberapa kali naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak stabilnya kondisi keamanan negara dari serangan terorisme, hingga pecahnya umat muslim yang dianggap radikal dengan salah satu contoh pembubaran organisasi Islam Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu. Tak terkecuali banyaknya perusahan-perusahaan harus gulung tikar karena semakin sulit beroperasi karena melemahnya nilai mata uang Rupiah. Dengan begitu, banyak para pekerja di rumahkan alias Putus Hubungan Kerja (PHK) dan semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.
Kritikan atas sedikitnya lowongan pekerjaan bagi kaum muda disampaikan Calon Wakil Presiden RI 2019-2024, Sandiaga Uno terhadap rezim Jokowi-JK.
Menurut pengusaha muda dan idola emak-emak ini, lapangan kerja kurang diperhatikan pemerintah.
"Salah satunya juga dengan lapangan pekerjaan. Saat ini sudah masuk ke teritori pesimis. Lebih dari setengah anak muda yang lulus sulit mendapatkan pekerjaan," kata Sandiaga kepada wartawan belum lama ini.
Belajar dari masa jabatan Presiden sebelumnya yang menjabat lebih lama yakni dua periode (10 tahun), masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia masih dalam kondisi aman dan stabil dari segi Ekonomi dan Keamanan Sosial dan Politik.
Dijelaskannya lebih rinci, pasangan dari Prabowo Subianto ini mengungkapkan berdasarkan survei internal, dimana terdapat 65% masyarakat Indonesia merasakan beratnya beban biaya hidup, mulai dari bahan pokok hingga pembayaran listrik.
"Memang aspirasi dari masyarakat menyebutkan, mereka berat biaya hidupnya dan harga bahan pokok, tagihan listrik atau tagihan keseharian mereka," imbuhnya menambahkan.
Selain itu, permasalahan lainya yang belum kunjung dikelola dengan baik oleh rezim Joko Widodo cs ialah tidak tegas terhadap hubungan luar negeri dalam hal ini Singapore yang masih membiarkan Kapal dari negara bersimbolkan Singa tersebut membuang limbah kotor kapal di perairan Kepulauan Riau, Batam. Hal lainya karena lemahnya instruksi selaku kepala negara terhadap menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja jilid dua terkesan tidak berkordinasi dengan baik.
Ikuti tulisan menarik yoyo tuna lainnya di sini.
