Kartu Tani Menjerat Petani Bawang - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Kartu Tani Menjerat Petani Bawang

    Dibaca : 402 kali

    Pencabutan subsidi pupuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menjadi penyebab harga pupuk dan obat-obatan pertanian melambung tinggi dikawasan Brebes, Jawa Tengah.

    Untuk mendapatkan bantuan dana atau subsidi pupuk, Petani pun diharuskan memiliki Kartu Tani agar mendapatkan subsidi pupuk. Syarat dan ketentuan memiliki Kartu ini menjadi salah satu alasan petani tidak mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari pemerintah setempat.

    Sehingga panen yang diterima para petani pun tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan tiap musimnya.

    Para petani bawang merasakan dampak dari tidak adanya subsidi menjadikan hidup mereka sulit jauh dari kata sejahtera.

    Tentu kondisi seperti ini sangat bertolak belakang di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, petani disubsidi pupuk dan obat-obatan pertanian. Harga jual bawang pun relatif stabil dibanding di zaman Joko Widodo.

    Hingga mendekati akhir tahun, jumlah penerima subsidi pupuk dari pemerintah belum mencapai separuh dari petani di wilayah ini.

    Hal ini dibatasi Jokowi Cs dengan jumlah terbatas dari program kartu tani. Selain itu, kartu tani yang dibuat masih dianggap menyusahkan petani karena  belum bisa digunakan oleh petani.

    Hal serupa juga terjadi di Sleman, DIY. Dalam setahun lebih sejak kartu tani dibagikan di Sleman, baru 30% petani yang menerima kartu tani.

    Kartu tani pertama kali diluncurkan di Sleman dan dibagikan untuk tahap pertama pada September 2017. Namun hingga saat ini belum jalan, tidak hanya Sleman tapi di kabupaten lainnya sama. Persoalannya terdapat dari begitu ribet nya birokrasi untuk mendapatkan kartu subsidi  tersebut dari perbankan.

    Di tahun 2019 mendatang, anggaran subsidi terus mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Dimana, jatah anggaran subsidi pupuk mencapai Rp 29,5 triliun yang setara dengan 9,55 juta ton.

    Petani pun mengeluhkan  untuk dapat menekan harga jual pupuk kepada petani yang menyebabkan kelangsungan hidup mereka semakin sulit dan jauh dari kata sejahtera. Di zaman Jokowi Cs memang terkenal dengan Progam Kartu, baik untuk kesehatan, pendidikan, dan Kartu subsidi Pupuk sangat bertentangan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

    Di Undang-Undang tersebut jelas mengatakan, bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul.

    Sampai kapan Program-program konyol rezim ini akan berakhir? Mampukah kartu-kartu yang dibuat di rezim Jokowi cs lebih mensejahterkan masyarakat untuk lima tahun kedepan? Entahlah, yang pasti masih ada kesempatan masyarakat untuk menentukan pilihan suaranya di bilik pemilihan Presiden di April 2019 mendatang. Siapa Calon Presiden yang dipilih akan menentukan nasib bangsa untuk kedepannya.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.