Pemerintah Kota Metro telah menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
“Keberhasilan dalam proses mewujudkannya tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi seluruh pihak,” ujar Rahmat Kepala disnakertrans Kota metro, Menyongsong SDGs” di ruang aula Disnaker Trans Rabu (28/11). Sosialisasi ini digelar atas kerja sama dengan Lampung membangun (Lambang) sebagai anggota Jaringan LSM Penanggulangan pekerja Anak (Jarak Jakarta)
Kadisnakertrans mengatakan, salah satu tantangan pelaksanaan TPB di daerah adalah adanya kerja-kerja sektoral. Beberapa kota dan kabupaten, atau bahkan dalam satu wilayah, anta perangkat daerah lebih fokus menjalankan tugas fungsinya masing-masing. Sangat sulit untuk dapat menjalankan sinergi satu sama lain.
Melalui SDGs ini, mendorong para perangkat daerah dapat mengintegrasikan ke dalam bidang kerjanya. Sebanyak 17 capaian dan 169 indikator yang terkandung dalam SDGs memiliki keterkaitan satu sama lain.
“Kita sadari masing-masing punya indikator kinerja khas di tugasnya masing-masing, maka kita sering fokus pada tugas sendiri dan mengesampingkan dinas lain. Dengan berpegang pada SDGs, mudah-mudahan kita selalu diingatkan bahwa antar satu dengan yang lain pasti terkait”.
Komitmen ini dilakukan guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs. Salah satu bunyi Perpres itu menyebut pemerintah daerah turut bersama mencapai SDGs dengan agenda pelaksanaan hingga 2030 mendatang.
“Keberhasilan kita membangun 17 gol dan 169 indikator SDGs merupakan performa bangsa yang berdaulat,”
Dalam konteks anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children ini need special protection), salah isu yang mendapatkan perhatian dalam SDGs adalah pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Dalam tujuan ke 8 terdapat target : “Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms”. Hal ini menjadi tantangan nasional, bahwa isu pekerja anak masih menjadi perhatian global yang memiliki tantangan terkait pencegahan maupun pelarangan dan tindakan segera penghapusan BPTA.
Komitmen global memandatkan bahwa pekerja anak merupakan isu yang harus ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama dengan slogan, “Masa Depan Bebas Pekerja Anak” (Future Without Child Labor) dan ini merupakan upaya global untuk mengakhiri pekerja anak. Gerakan global ini dibangun sebagai respons terhadap realitas pekerja anak di dunia yang masih memprihatinkan. Gerakan ini terus menerus diakselerasikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan diwujudkan dalam Peta Jalan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) tahun 2016. Komitmen ini juga diselaraskan dengan agena global tentang “Sustainable Development Goals 2015 - 2030”.
Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 4,05 juta anak atau 6,9% diantaranya dianggap sebagai anak anak yang bekerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,76 juta atau 43.3% adalah pekerja anak dan 20,7 persen diantara mereka bekerja pada bentuk bentuk pekerjaan terburuk. Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup telantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan seperti pertanian, perikanan, jalanan dan, anak-anak yang dieksploitasi secara seksual serta pekerja rumah tangga anak (PRTA).
Dalam konteks Indonesia, pekerja anak merupakan permasalahan bangsa yang membutuhkan tindakan segera dan berkelanjutan. Tindakan segera mewujudkan komitmen Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekeja Anak tahun 2022 merupakan bagian dari agenda melaksanakan peta jalan Global guna pencapaian penghapusan BPTA tahun 2016 dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan BPTA. Upaya aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menanggulangi pekerja anak telah berkontribusi terhadap pencapaian peta jalan secara global. Oleh karena itu Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja, atau Serikat Buruh, lembaga non pemerintah dan sektor swasta baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, penting untuk bekerja secara terpadu dan terus menerus agar cita-cita bebas pekerja anak dapat terwujud sebelum tahun 2025 atau tepatnya tahun 2022.
JARAK dan Global March memiliki komitmen panjang untuk mengakhiri pekerja anak, trafficking dan pendidkan untuk semua. Advokasi yang dilakukan JARAK bersama Global March bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat sipil telah berlangsung selama tiga tahun terakhir dan akan terus dilakukan sampai berakhirnya semua bentuk terburuk pekerja anak pada tahun 2025 dan memastikan bahwa semua anak mengenyam pendidikan di semua tingkat pada tahun 2030.
Dalam rangka menciptakan dunia bebas dari pekerja anak dan pendidikan untuk semua, kita menyadari bahwa penghapusan pekerja anak dan promosi pendidikan untuk semua harus responsive gender. Kita ketahui bahwa usia dan jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan anak dalam berbagai bentuk pekerjaan. Anak perempuan lebih rentan terhadap ekploitasi kerja dan seringkali ditemukan bekerja dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Anak-anak perempuan terlibat dalam pekerjaan domestik yang menyebabkan mereka rentan dan tidak dapat dideteksi keberadaannya oleh publik karena lingkup kerja yang tertutup.
Ikuti tulisan menarik Aye Sudarto lainnya di sini.
