Pernyataan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani yang membandingkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Progaram Keluarga Harapan (PKH) era pemerintah Jokowi salah satu pemikiran bodoh yang ingin diakui pintar.
Memang tepat dikatakan politikus bodoh. Kenapa tidak? Hal seperti itu saja seorang Asrul Sani belum paham akan fungsi serta kegunaan dari program yang dibuat dimasa era SBY yang kemudian dilanjutkan Jokowi dimasa memimpin empat tahun belakangan ini.
Hasilnya apa? Tidak ada terdengar bahkan diliput media mainstream program yang disebut-sebut produk petugas Partai Perjuangan Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut hingga hari ini.
Begini yang bung, menurut hemat saya bung Asrul Sani kembali buka mata, hati dan pikiran jernih kalau mau menyampaikan pernyataan.
Jangan seperti koalisi penjilat yang selalu membenarkan dan menyanjung pemerintahan baru dengan melupakan teman lama.
Padahal program jitu SBY ini dibuat disaat PPP menjadi bagian koalisi dari Partai Demokrat selama dua periode (2004-2014) loh. Sedikit saya ingatkan ya bung, BLT itu dikeluarkan SBY pada tahun 2005.
Dan program ini merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu.
Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin pemerintah mengeluarkan program BLT berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12. BLT tidak bersyarat diluncurkan pada Oktober 2005 hingga 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin.
BLT kembali digulirkan pada tahun 2009 untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Lalu pada tahun 2013 dengan alasan yang sama BLT juga kembali digulirkan dengan nama baru yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
BLT/BLSM merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai baik besyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin yang juga banyak dilakukan negara-negara lainnya.
Tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.
Sedangkan PKH sudah ada pada tahun 2007.
Apa di tahun tersebut, Jokowi sudah menjadi Presiden? BELUM.
PKH menjadi salah satu item dari 4 klaster Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan atau MP3KI pemerintahan SBY.
PKH sendiri bertujuan membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin.
Dalam jangka pendek, bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam artian sederhana, PKH berfokus pada bidang kesehatan dan pendidikan sebagai sarana pemutus mata rantai kemiskinan.
Terus yang membuat program ini berbeda apa bung?
Bung sendiri mengatakan program PKH Jokowi berbeda dengan Pak SBY. “Kalau dulu Pak SBY, begitu mau pemilu, kurang dari setahun, dia dengan BLT. Bantuan langsung tunai. Yang itu nilainya paling berapa sih? 100-200 ribu. Tapi kan heboh. Karena apa heboh? Karena kan caranya dengan ngantri. Desak-desakan dan lain sebagainya” kutipan pernyataan bung melalui Media Online Merdeka per tanggal 13 Agustus 2018 pukul 14:59 tidak lah mendasar alias salah.
Kemudian bung juga menilai Jokowi lebih memberikan jumlah anggaran yang lebih besar kepada rakyat miskin dibanding BLT SBY. Cara SBY tersebut juga disebutnya sebagai cari perhatian semata ke media.
Pesan penulis kepada Bung Sekjen PPP ialah, perbanyak membaca dan mengikuti sejarah. Jangan sampai salah menyampaikan pernyataan kepada awak media. Bukannya untung malah bung bersama partai yang akan rugi.
Wasalam
Pemerhati Sosial
Ikuti tulisan menarik yoyo tuna lainnya di sini.
