Benarkah Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia? - Analisa - www.indonesiana.id
x

charles dm

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Benarkah Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia?

    Dibaca : 726 kali

    Judul tulisan ini mengacu pada salah satu poin yang mengemuka dalam debat perdana pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Kamis, (17/01/2019) malam kemarin.

    Debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bertempat di Gedung Bidakara, Jakarta itu, dihadiri oleh kedua pasangan calon. Mereka adalah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang merupakan calon nomor urut 01 dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon nomor urut 02.

    Topik yang diangkat pada debat pertama ini antara lain soal hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Saat menyinggung masalah kesejahteraan pejabat di daearah, Prabowo menyentil soal ketidaksebandingan antara tingkat kesejahteraan dan luas wilayah pengabdiannya.

    Demikian pernyataan lengkap Prabowo, "Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar."

    Sekilas Prabowo bermaksud baik. Ia ingin mengirim pesan bahwa semestinya beban tanggung jawab seorang pejabat harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya. Dengan kata lain, semakin luas wilayah kekuasaan, maka semakin besar gaji yang diterima.

    Namun sayang ilustrasi yang diangkat Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak tepat. Ia menyebut luas wilayah Malaysia lebih kecil dari Jawa Tengah. Memang tidak semua negara memiliki wilayah yang luas. Sebut saja San Marino yang memiliki luas sekitar 61 kilometer persegi. Ada yang lebih kecil dari negara yang terletak di antara negara Italia itu. Monako misalnya, yang hanya seluas 2 kilometer persegi. Bahkan ada yang hanya seluas 0,44 kilometer persegi. Itulah negera terkecil di dunia yakni Vatikan.

    Luas wilayah negara-negara tersebut tidak seberapa dibandingkan Malaysia. Dengan menggunakan kaca mata awam pun kita sudah bisa menaksir. Bagaimana bisa sebuah negara yang memiliki 13 negara bagian kalah luas dibandingkan sebuah provinsi?

    Belum lagi dua negara bagian itu berbagi ruang dengan wilayah kedaulatan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan, salah satu pulau besar di Indonesia. Dua negara bagian itu adalah Sabah dengan ibu kota negeri Kota Kinabalu dan Sarawak yang beribukota negeri Kuching.

    Kita bisa mendapatkan bukti yang lebih valid. Luas wilayah Malaysia adalah 330.323 kilometer persegi. Sementara mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Jawa Tengah pada 2017 adalah 32.544,12 kilometer persegi. Bisa dilihat berapa kali lipat luas wilayah Jawa Tengah agar sebanding Malaysia.

    Dengan menggunakan prinsip tak ada manusia yang sempurna, kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan Prabowo karena ketidaktelitian ini. Namun pernyataan itu sulit diterima dalam sebuah forum sepenting ini. Seorang calon pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa mengorkestrasi sebuah kekuasaan. Tetapi ia juga harus mampu menyelaraskan kata-kata yang diucapkan dengan kenyataan yang ada. Apalagi bila menyangkut negara! Bagaimana reaksi Malaysia bila mendapati pernyataan Prabowo itu?

    Masih terkait hal di atas. Prabowo membuka ilustrasi kontroversial itu dengan menyebut gaji gubernur sekitar Rp 8 juta. Pernyataan selengkapnya, "Kami menilai perlu ada langkah-langkah konkret. Bagaimana bisa seorang gubernur hanya bergaji Rp 8 juta?"

    Pernyataan dari pertanyaan Prabowo itu bisa diuji lebih jauh. Apakah benar gaji seorang gubernur saat ini sejumlah demikian. Coba kita cek Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang besaran gaji pokok seorang kepala daerah. Di sana disebutkan gaji pokok kepala daerah tingkat satu (provinsi) adalah Rp 3 juta per bulan. Angka tersebut identik dengan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

    Tidak sampai di situ. Seorang gubernur juga dibekali tunjangan jabatan. Seturut Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2001 atau Keppres No 59 tahun 2003 adalah Rp 5,4 juta. Bila diakumulasi dari dua item itu, maka seorang gubernur mendapat Rp 8,4 juta per bulan.

    Ini satu aspek menarik dari pernyataan Prabowo tadi malam. Masih ada hal menarik lain yang patut diperbincangkan, termasuk dari kubu Jokowi dan Ma’ruf Amin. Namun berbeda dengan Prabowo, data-data yang dibeberkan Jokowi tepat adanya. Sebagai contoh, ia tahu betul berapa besar bonus yang diberikan pemerintah kepada para peraih medali di pesta olahraga tingkat Asia yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018.

    “Misalnya, yang mendapatkan emas dapat Rp 1,5 miliar, yang mendapat perak bisa kita berikan bonus Rp 500 juta, yang dapat perunggu kita berikan Rp 250 juta, sama seperti atlet-atlet yang berlaga di Asian Games,” beber Jokowi.

    Selain itu, ia tidak mengada-ada saat mengatakan putri semata wayangnya, Kahiyang Ayu, tidak lolos seleksi CPNS. Silahkan dicek kebenaran pernyatan ini ke Pemerintah Kota Surakarta, tempat anak pertama Jokowi itu mengikuti seleksi menjadi abdi negara.

    Kita bisa bertanya pasangan mana yang paling mencuri perhatian pada debat pertama ini? Dengan tanpa mengandai-andai kita bisa mengacu pada survey yang dilakukan Politica Wave seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/01/2019).

    Lembaga ini coba merekam percakapan warganet selama debat. Dalam aspek jumlah percakapan di dunia maya, pasangan nomor urut 01 mencatatkan presentase 55 persen, berbanding 45 persen milik paslon 02.

    "Secara keseluruhan pasangan nomor 01, Jokowi-Ma’ruf mendominasi percakapan netizen dengan jumlah percakapan sebesar 55 persen, dengan perbandingan 82 persen sentimen positif dan 18 persen sentimen negatif," ungkap Pendiri PoliticaWave Yose Rizal.

    Akhirnya, ini baru debat pertama. Masih ada empat sesi, termasuk yang dilakukan secara terpisah untuk capres dan cawapres. Debat kedua akan digelar pada Minggu, 17 Februari mendatang di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

    Kali ini Jokowi akan berhadapan dengan Prabowo tanpa didampingi para cawapres. Isu yang diangkat pun tak kalah menarik yakni soal energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

    Tentu soal-soal ini bakal sarat angka. Semoga kedua kandidat benar-benar menyiapkan pemaparan dengan dukungan data yang benar agar tidak terjadi polemik yang tidak perlu seperti perbandingan Jawa Tengah dan Malaysia kali ini. Tetapi baik juga dengan kekeliruan ini membuat mereka yang belum mengenal geografi kedua wilayah itu seakan disegarkan kembali. 

    Foto: Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, paslon nomor urut 02/Foto Antara

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.