Diskusi bersama berbagai kalangan warganet dan insan media yang mengupas soal Medsos, Rekonsiliasi Nasional dan Ancaman Radikalisme, digelar belum lama ini. Diskusi ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Indria Samego, MA (Analis politik LIPI), Abdul Kadir Karding (Politisi PKB), Roy Abimanyu ( Staf Ahli KSP) , Hafyz Marshal (Pemred Kata Indonesia.com / Kordinator FPMSI ) sukses digelar di Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Social Media for Civic Education (SMCE) bersama Forum Pegiat Media Sosial Independen/FPMSI di Hotel Sentral Jakarta Pusat pada Selasa 27 Agudtus 2019.
Diskusi ini menarik kesimpulan bahwa media sosial kerapkali dimanfaatkan untuk menyebar konten radikalisme dan paham transnasional yang justru mengancam persatuan dan keutuhan (integrasi) bangsa. Oleh karenanya diperlukan komitmen dan berbagai upaya terus menerus khususnya dari kalangan warganet agar menempatkan posisi strategis media sosial kembali berperan sebagai media transformasi berita yang mengandung literasi dan edukasi serta mencerahkan. Medsos jangan dipakai untuk menyebarkan konten hoax dan hal negatip lainnya, seperti paham radikalisme, karena bisa menyebabkan negara tidak kondusif.
Berikut intisari dari diskusi tersebut yang disampaikan oleh Wasil ( Direktur eksekutif SMCE). Dikatakan bahwa media sosial saat ini mengalami semacam "pergeseran paradigma". Medsos seharusnya menjadi instrumen positif dengan menjaga suasana relasi antar anak bangsa tetap kondusif, tenang, adem dan tentram. Dengan begitu, akselerasi pembangunan kedepan dapat segera direalisasikan karena tidak lagi berhadapan dengan situasi gaduh yang tidak kondusif sehingga dapat mempercepat laju pembangunan di segala bidang.
Sementara itu Pemimpin Redaksi Media Kataindonesia sekaligus pendiri FPMSI Hafyz Marshal mengatakan memaknai momentum 17 Agustus 2019 dengan spirit baru, yakni mengharapkan peran warganet dan eksponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membuat kondusif pada jagad media publik. Terutama media sosial yang kerap jadi paradoks karena kehilangan fungsi dan perannya sebagai pilar demokrasi dalam melawan berbagai konten negatif hoax dan radikalisme. Sejatinya, kata dia, warganet punya tanggung jawab kebangsaan untuk turut serta berkontribusi mensukseskan pembangunan kedepan, paling tidak menciptakan situasi kondusif , yang salah satunya melawan propaganda hoaxs dan penyebaran radikalisme di Medsos. "Sehingga tidak timbul kegaduhan dan simpang siur pemberitaan serta terganggunya spirit kebangsaan," kata dia.
Acara diskusi yang dihadiri kalangan warganet dan aktivis pers kampus serta kalangan jurnalis ini juga mendeklarasikan pernyataan sikap kalangan Pegiat Media Sosial berisi,
DENGAN SEMANGAT KEMERDEKAAN DAN PERSATUAN KAMI PEGIAT MEDIA SOSIAL MENYATAKAN :
PERTAMA, Kami siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang–Undang Dasar 1945 serta merawat Kebhinekaan Bangsa Indonesia Demi Persatuan Indonesia.
KEDUA, Kami siap melawan berita hoax, ujaran kebencian atas dasar SARA maupun penyebaran radikalisme di media sosial dengan memproduksi konten-Konten positif yang menumbuhkan optimisme dan semangat rekonsiliasi nasional untuk kemajuan bangsa.
KETIGA, Kami siap bergotong royong menjaga kondusifitas di ruang media publik serta mendukung suksesnya pembangunan fan kepemimpinan nasional lima tahun kedepan menuju Indonesia maju yang adil dan makmur.
Pada acara diskusi tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah pemenang kompetisi narasi Positif yang diselenggarakan oleh FPMSI kepada kalangan Wargsnet (bloger/vloger/youtuber, dan konten kreator), serta kaum milineal sejak 5 sampai 26 Agustus 2019 .
Itulah intisari dari diskusi SMCE bersama FPMSI dan berbagai kalangan Warganet serta insan media , maupun elemen lainnya pada Selasa 27 Agustus 2019 ini di Hotel Central di kawasan Jakarta Pusat.
Ikuti tulisan menarik Alfin Riki lainnya di sini.
