Krisis KPK: Presiden Jokowi Sudah Berkali-kali Diingatkan Tapi... - Analisa - www.indonesiana.id
x

Ketua KPK, Agus Rahardjo (kanan) melambaikan tangan, seusai memberikan keterangan terkait penyerahan mandat pimpinan bersama wakil ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat malam, 13 September 2019. Ketiga Pimpinan KPK resmi menyatakan menyerahkan mandat (tanggung jawab) pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto

Y. Suprayogi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 15 September 2019

Minggu, 15 September 2019 11:16 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Krisis KPK: Presiden Jokowi Sudah Berkali-kali Diingatkan Tapi...

    Dibaca : 3.178 kali

    Komisi Pemberantasan Korupsi  kini mengalami krisis. Eksistensinya sebagai lembaga digdaya dalam memerangi korupsi akan sirna karena revisi  Undang-undang KPK.

    Pimpinan Komisi Antikorupsi  sekarang, yang masa tugasnya berakhir Desember nanti, gamang.  Ketua KPK Agus Rahardjo telah  “menyerahkan tanggung jawab pengelolaan” lembaga ini ke Presiden.

    Adapun pemimpin baru yang dipilih oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  diragukan komitmen dan keberaniannya  dalam memerangi korupsi. Integritas  Ketua baru KPK,  Inspektur Jenderal. Pol  Firli Bahuri bahkan disoroti tajam oleh kalangan aktivis antikorupsi.

    Presiden Joko Widodo  sebetulnya memegang kartu truf untuk mencegah  “tamatmya” riwayat KPK sebagai lembaga superbodi.  Tapi sikap Presiden justru  segendang sepenarian dengan manuver DPR. Berikut ini  cuplikan editorial Koran Tempo dalam beberapa bulan terakhir,  yang tak bosan-bosan mengingatkan Presiden Jokowi.

    1.Melawan Kembalinya Oligarki  (13 September 2019)
    …Jokowi terkesan tunduk kepada kepentingan oligark-para politikus dan segelintir elite penguasa-yang selama ini jeri terhadap sepak terjang komisi antikorupsi itu.

    KPK selama ini memang menjadi momok bagi politikus dan pejabat yang ingin melakukan korupsi. Komisi antikorupsi ini telah membongkar berbagai modus korupsi, dari mark-up anggaran, suap perizinan, kuota impor, hingga jual-beli jabatan, bahkan korupsi di sektor pertambangan dan perkebunan. KPK  jelas mengusik kepentingan elite penguasa dan para politikus.

    Upaya pelemahan KPK semakin memperlihatkan adanya praktik kartel politik sekaligus oligarki dalam perpolitikan Indonesia. Masifnya teror berupa peretasan yang dialami aktivis penolak revisi Undang-Undang KPK menguatkan indikasi besarnya kekuatan yang menginginkan komisi antikorupsi ini tak bergigi lagi….

    2.Jokowi Pembunuh atau Penyelamat KPK  (9 September 2019)
    Presiden Joko Widodo kini punya pilihan: menjadi penyelamat atau ikut membunuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia akan menyelamatkan produk terbaik reformasi itu jika tak mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai prasyarat pembahasan revisi undang-undang. Sebaliknya, ia akan dicatat ikut membunuh komisi antikorupsi jika melakukannya.

    ..Jika pembahasan mulus dan undang-undang berlaku, komisi antikorupsi akan menjadi lembaga biasa-yang sama sekali tidak akan ditakuti pejabat-pejabat korup…

    3.Operasi Senyap Merobohkan KPK ( 6 September 2019)
    Munculnya RUU KPK ini bak operasi senyap. Secara mendadak, DPR mengagendakan rapat paripurna untuk membahas usulan Badan Legislasi perihal revisi undang-undang ini, kemarin. Tanpa hambatan, rapat paripurna DPR pun memuluskan usulan ini.

    Inilah tusukan mematikan bagi KPK. Ada enam substansi revisi yang disepakati DPR untuk melumpuhkan KPK. Dari enam itu, yang paling krusial adalah pelemahan kedudukan KPK. Lembaga antirasuah ini akan menjadi "bawahan" eksekutif atau pemerintahan…

    4.Amburadulnya Seleksi Pemimpin KPK  (27 Agustus 2019)
    Presiden Joko Widodo perlu mencermati hasil kerja Panitia Seleksi Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Sembilan anggota panitia seleksi itu telah meloloskan sejumlah calon yang rekam jejaknya kurang bagus. Jika hasil akhir proses seleksi tersebut benar-benar mengecewakan, Presiden harus menolaknya.

    5.Sinyal Buruk Seleksi KPK   (12 Juni 2019)
    SEMBILAN nama yang diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mewakili gambaran suram masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Tanpa rekam jejak meyakinkan dalam gerakan antikorupsi, dikhawatirkan mereka tidak punya perspektif yang tepat dalam memilih jajaran pemimpin KPK yang dibutuhkan publik empat tahun ke depan.

    Selain rekam jejak, masalah utama panitia seleksi KPK kali ini adalah kedekatan mereka dengan polisi. Tiga dari sembilan anggota panitia bekerja sebagai penasihat Kepala Kepolisian RI dan pengajar sekolah perwira polisi.

    ***


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    Minggu, 31 Mei 2020 10:05 WIB

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.148 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).