Ironi ini terlihat jelas dalam beberapa pekan terakhir.  Para elite politik sibuk mengurus agenda mereka sendiri.  Acara mereka padat: pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR).

Semua perhelatan itu  dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan DPR, MPR, DPD. Setelah itu kalangan elite politik juga tersodot perhatiannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-74.  Lalu Presiden Joko Widodo sudah menggelar rapat kabinet terakhir.  Kasuk-kasuk kalangan partai politik untuk memperembutkan kursi menteri pun di mulai.

Masa transisi pemerintah yang rawan.  Banyak hal yang akhirnya tidak terurus secara maksimal oleh pemerintah. Salah satunya:  persoalan Papua.

Sepertiga  Penduduk Mengungsi
Pengungsi Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, memilih tetap bertahan di lokasi pengungsian walau pemerintah menyatakan situasi mulai aman setelah kerusuhan pada 23 September lalu.  Siswa direncana kan sudah bisa sekolah.   Adapun aparat masi memburu pelaku kerusuhan yang belum ditangkap.

Berikut ini data pengungsi dan korban kerusuhan Wamena.
Pengungsi pulang kampung :2.876 orang
Pengusngsi di di Wamena: 3.800 orang
Pengungsi di  Jayapura: 8.600 orang
Total pengungsi: 15.276  (jumlah penduduk Wamena sekitar 39  ribu  pada 2017)

Dampak Kerusuhan
Meninggal          : 31 orang
Luka-luka         : 88 orang

Kerusakan:
Kantor pemerintah: 5 kantor hangus terbakar, 15 kantor rusak berat.
Kios, rumah, dan rumah toko: 787 unit terbakar.
Mobil: 112 unit terbakar.
Sepeda motor: 101 unit terbakar.
Pelaku Kerusuhan
Tersangka           : 7 orang
Buron                    : 3 orang
Terperiksa           : 12 orang

Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Opini   Majalah Tempo  memberikan rekomendasi sejumlah usul antara lain:

• Diperlukan penanganan Papua secara komprehensif agar tercipta perdamaian. Pemerintah bisa membentuk badan   semacam Unit Percepatan Pembangunan Papua-Papua Barat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, fungsinya harus diperluas untuk menangai persoalan Papua secara menyeluruh.
• Pemerintah bisa merujuk pada peta jalan Papua yang dibikin oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sesuai penelitian LIPI (2009), ada empat akar masalah konflik di Papua yang perlu diselesaikan: status dan sejarah politik; marjinalisasi dan diskriminasi orang Papua; kegagalan pembangunan; serta kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia.   Kecuali pembangunan ekonomi,  rekomendasi  ini   tampak diabaikan oleh pemerintah.
• Gerakan kaum muda yang menguat dalam beberapa tahun terakhir  seharusnya diantisipasi. Hal ini juga sudah diingat pula oleh LIPI.
• Pemerintah harus menghormati harkat dan martabat orang Pupua dan segera pula melakukan dialog dengan masyarakat Papua.  Tokoh-tokoh yang diajak berdialog harus  benar-benar mewakili berbagai kelompok masyarakat Papua, termasuk kelompok pro-kemerdekaan. ***

Catatan: artikel ini sudah dikoreksi: penduduk Wamena semula tertulis 39 juta, dikoreksi jadi 39 ribu (BPS 2017).

Ikuti tulisan menarik Y. Suprayogi lainnya di sini.