Tragedi Wamena, 11.646 Mengungsi: Pemerintah Jokowi Salah Pendekatan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Sejumlah pengungsi dari Wamena, Papua turun dari pesawat Hercules milik TNI AU setibanya di Landasan Udara (Lanud) Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, Kamis 3 Oktober 2019. Sebanyak 256 pengungsi tiba di Lanud Hassanuddin pada Kamis (3/10/2019) pascakerusuhan di Wamena, Papua yang menewaskan 33 orang. Selanjutnya mereka ditampung di asrama haji Sudiang, Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. ANTARA FOTO/Arnas Padda

Y. Suprayogi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 15 September 2019

Jumat, 4 Oktober 2019 08:52 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tragedi Wamena, 11.646 Mengungsi: Pemerintah Jokowi Salah Pendekatan

    Dibaca : 5.087 kali

    Jaminan keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, tidak menghentikan arus pengungsi korban kerusuhan untuk meninggalkan daerah itu. Koran Tempo memberitakan, gelombang pengungsi yang hendak meninggalkan Wamena terus berlanjut.

    Masyarakat Wamena memilih mengungsi setelah terjadi kerusuhan di sana pada 23 September lalu. Pemantik kerusuhan itu diduga berita bohong tentang guru sekolah menengah di Wamena yang melakukan ujaran rasial kepada siswanya. Kabar ini membuat ratusan orang berseragam sekolah berunjuk rasa dan bertindak anarkistis.

    Massa merusak serta membakar rumah, toko, dan kantor pemerintah, serta menyerang masyarakat. Peristiwa ini menyebabkan 31 orang tewas dan 88 orang terluka. Ribuan orang lainnya mengungsi ke Jayawijaya dan Sentani serta memilih meninggalkan Papua.

    Seperempat penduduk mengungsi
    Seperempat dari total 41 ribu penduduk Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua memilih mengungsi karena kerusuhan di Wamena pada 23 September lalu. Sebagian dari mereka mengungsi ke Jayapura dan sebagian lagi pulang ke kampung halaman masing-masing.

    Berikut ini data pengungsi dan korban kerusuhan Wamena sesuai Koran Tempo edisi 4 Oktober 2019:

    • Mengungsi
      11.646 orang atau 28,27 persen dari total penduduk Wamena pada 2018 sebanyak 41.200 jiwa.
    • Pulang Kampung
      2.876 orang
    • Di Tempat Pengungsian
      • Aula Megantara Lapangan Udara Silas Papare, Sentani: 104 orang
      • Batalion Infanteri 751, Sentani: 241 orang
      • Masjid Al Aqsha Sentani: 96 orang
      • Resimen Induk Daerah Militer XVII Cenderawasih: 195 orang
      • Paguyuban Minang di Jalan Tabita, Jayapura: 74 orang
      • Paguyuban Minang di Jalan Gereja Silo, Papua: 117 orang
      • Musala At Taqwa, Sentani: 4 orang
      • Ikatan Keluarga Palopo Mall Borobudur Sentani: 180 orang
      • Pos komando Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Sentani: 174 orang
      • Pos komando organisasi masyarakat Brigade Manguni Indonesia di Jalan Kehiran, Sentani: 14 orang
      • Pos komando Brigade Manguni Indonesia di Jalan Dunlop, Sentani: 40 orang
      • Gedung Tongkonan Kotaraja, Jayapura: 400 orang

    Terlalu fokus pada infrastruktur
    Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pendekatan pemerintah untuk menangani berbagai isu di Papua masih tak tepat. JK mengatakan pemerintah yang terlalu fokus pada pendekatan infrastruktur dan ekonomi tak tepat.

    "Untuk Papua yang masih lebih tradisional, itu pendekatan mesti pendekatan budaya yang lebih dalam lagi. Karena pengertian kemakmuran kemajuan beda beda rupanya,"  kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2019.

    Pembangunan infrastruktur seperti bandara hingga jalan tol, kata JK, tak bisa dijadikan patokan pemerintah telah berbuat sesuatu bagi Papua. Selain itu, JK juga menilai perlu lebih banyak dialog dan pembenahan.

    Sebelumnya, peneliti  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, mengatakan peristiwa yang terjadi di Papua belakangan ini tidak berdiri sendiri. Berdasarkan riset LIPI, ada empat akar masalah di Papua yang harusnya diselesaikan pemerintah, namun hingga kini tak kunjung tuntas.

    Empat masalah itu adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua.  "Diskriminasi dan rasisme itu hanya satu masalah saja, dan itu terbukti,”ujarnya.

    Selain itu, kata Aisah, pemerintah berhutang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sayangnya, saat Presiden Jokowi  belum memenuhi janjinya itu, pelanggaran HAM lainnya tetap terjadi di sana. ***


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    Minggu, 31 Mei 2020 10:05 WIB

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.179 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).