7 Staf Khusus Presiden, Lanjutan Kontroversi yang Terus Dicipta Jokowi - Analisa - www.indonesiana.id
x

Staf Khusus untuk apa

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 23 November 2019 14:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • 7 Staf Khusus Presiden, Lanjutan Kontroversi yang Terus Dicipta Jokowi

    Dibaca : 745 kali


    Banyak rakyat berharap, Presiden Jokowi menyetop aksinya membikin rakyat semakin gerah akibat semua cara dan kebijakannya dalam membentuk Kabinet Indonesia Maju, menunjuk wakil menteri, memunculkan kembali Ahok yang sudah membikin kisah perseteruan anak bangsa hingga tak berujung dan tak berbatas.

    Terbaru kini ada diluncurkan 7 staf khusus Presiden dari kaum milenial. Untuk hal terbaru ini, bagaimana mungkin anak milenial sudah dapat kedudukan sebagai staf ahli, sama seperti penunjukkan mendiknas, yang pengalamannya masih jauh dari harapan.

    Terang saja, apa-apa yang kini dilakukan oleh Presiden, menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.

    Sebelum ini, Presiden juga membikin rakyat berdemonstrasi hingga jatuh korban jiwa menyoal Perppu KPK, yang hingga kini juga terkesan adem ayem, karena para mahasiswa dan rektor juga diancam.

    Iuran BPJS Kesehatan naik, iuran tarif listrik naik, pindah ibu kota RI, hingga sok tahunya rencana jalan berbayar di Margonda, Daan Mogot, dan Kali Malang, yang belum ada koordinasi dan sosialisasi baik dengan pemerintah Depok, Tangerang, dan Bekasi, namun berita sudah menyebar di media massa.

    Entah apa sebenarnya yang ada di benak pemimpin kita ini. Yang pasti rakyat memahami maksud dan tujuan Presiden untuk mencapai pembangunan di segala bidang di periode jabatan keduanya ini.

    Namun sayangnya, untuk meraih kursi Presiden saja dicapai dengan cara kisruh, lalu masalah ditambah lagu dengan bentukan kabinetnya yang memilih menteri, wamen, semua lebih kepada dasar bagi-bagi kursi.

    Lebih ironis, para menteri dan wamen yang terus mendapat persoalan di masyarakat, juga turut ikut-ikutan arogan.

    Belum kelar dengan kabinet yang sejatinya menumbulkan pro dan kontra di tengah rakyat, kini Jokowi juga membikin suasana tak nyaman lagi di tengah masyarakat.

    Munculnya nama Ahok yang digadang akan mwnduduki jabatan di BUMN, terang saja menyulut polemik lagi.

    Membangkitkan luka lama dan cikal bakal kisruh lanjutan. Belum usai berbagai persoalan yang utamanya diciptakab Presiden Jokowi, ternyata, diam-diam, hari ini, Kamis (21/11/2019) di Istana Negara diluncurkanlah 7 staf khusus presiden dari kalangan milenial.

    Bukannya mendapat acungan jempol, apa yang dilakukan Presiden juga langsung memicu kontroversi dan pro kontra di tengah rakyat.

    Presiden yang berharap segala sesuatu di negeri ini dapat diurus dengan cepat, tidak ada birokrasi berbelit, namun Jokowi malah gemar menggemukkan kabinetnya.

    Kita lihat saja, apakah semua yang kini dilakukan Preiden benar-benar murni ide dari Presiden untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat negeri ini? Atau sebaliknya hanya sekadar mengikuti kemauan para "pembisiknya".

    Yang pasti, sejak Kabinet Indonesia Maju dibentuk, rakyat terus dibikin tak nyaman.

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 128 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 148 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.