Masih Adakah Toleransi untuk Saudara Kita? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Berdamai

nabila qatrunnada

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 3 Desember 2019

Selasa, 3 Desember 2019 09:11 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Masih Adakah Toleransi untuk Saudara Kita?

    Dibaca : 684 kali

    Masih Adakah Toleransi untuk Saudara Kita?

    Oleh: Nabila K. Qatrunnada FP UB

    Tolerasi. Kata toleransi sering sekali kita kaitkan dengan di berbagai hal, kegiatan dan di berbagai tempat. Namun apa sih arti toleransi yang sebenarnya?

    Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata “toleran” itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Dan pada tanggal 16 November 2019 kemarin diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional.

    Hari spesial ini mulai diperingati sejak 1996. Saat itu, Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk mematuhi Hari Toleransi Internasional pada 16 November. Pada hari ulang tahun ke-50 PBB saat itu (16 November 1995) negara-negara anggota UNESCO mengadopsi sebuah Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi, antara lain menegaskan bahwa toleransi merupakan cara untuk menghindari ketidakpedulian antar sesama manusia.

    Berbicara mengenai toleransi, toleransi sendiri mempunyai beberapa jenis. Toleransi secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu toleransi beragama, toleransi budaya serta toleransi politik. Toleransi beragama merupakan toleransi yang paling sering kita dengar. Toleransi beragama meliputi saling menghormati antar agama dan tidak melakukan penindasan maupun menghalangi seseorang untuk percaya kepada suatu agama ataupun menghalangi dalam kegiatan beribadah.

    Untuk toleransi budaya juga merupakan toleransi yang penting untuk dijunjung tinggi. Ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan berbagai kebudayaan, serta diisi oleh suku ras dan masyarakat yang sangat beragam. Maka penerapan toleransi budaya sangat diperlukan dalam berkegiatan sehari-hari.

    Jenis toleransi yang tekahir yaitu toleransi politik. Toleransi politik juga tidak lepas dari hidup bermasyarakat di Indonesia, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem politik dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertingginya sehingga toleransi dalam politik termasuk pada saat kegiatan pemilu ataupun pemlihan yang lain merupakan hal yang sangat penting dan pokok.

    Sayangnya pada bulan toleransi ini tercoreng dengan masih adanya kejadian yang mencerminkan masih rendahnya sikap toleransi di sekitar kita. Sikap tersebut sering kita sebut dengan istilah sikap intoleran. Sikap Intoleran sendiri adalah ketidakmampuan atau ketidaksiapan menerima perbedaan pandangan, kepercayaan dan perilaku orang lain.

    Sikap intoleran akan menimbulkan masalah apabila ditunjukan dalam hal berupa tindakan. Contoh perilaku-perilaku intoleran yang baru-baru ini terjadi di Indonesia salah satunya yaitu kejadian seperti beberapa waktu lalu yang terjadi antara mahasiswa papua di Surabaya dan Malang dengan masyarakat sekitar yang disebabkan adanya kesalah pahaman dan menimbulkan pertikaian antar kedua pihak yang mencerminkan masih kurangnya nilai toleransi budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

    Selain itu kejadian lain juga menjunjukan adanya sikap intoleran agama seperti pengusiran sejumlah warga katolik yang terjadi di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta yang dilatarbelakangi oleh dilarangnya penduduk non muslim tinggal di Desa mereka merupakan salah satu bentuk intoleran antar agama yang terjadi di Indonesia. Kejadian lainya yang masih berhubungan dengan intoleransi agama terjadi di wilayah Magelang, diamana terjadi kasus vandalism berbau sara. Kejadian tersebut yaitu pencopotan sejumlah salib di beberapa lokasi pemakaman yang ada di Magelang, seperti yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Giriloyo, Magelang dan beberapa tempat pemakanan umum lainya.

    Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan masih rendahnya sikap toleransi kita di lingkungan sekitar. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut kita sebagai umat manusia yang saling menghormati harusnya dapat belajar agar tidak terulang lagi. Terutama kita sebagai warna negara Indonesia yang memiliki dasar Negara pancasila. Dimana pada sila-sila pada pancasila telah mengajarkan untuk saling menghormati, adil kepada sesama dan tidak membeda-bedakan dengan saling cara saling bersatu. Dengan terus memegang nilai-nilai pancasila dan menerapkannya kedalam kehidupan, maka sikap intoleransi dapat dicegah dan masyarakat dapat hidup dengan damai.  

    Hal lain yang dapat di tetapkan dan merupakan cara yang paling mudah untuk memupuk nilai toleransi terutama di masyarakat Indonesia adalah belajar saling menghormati sesama dan menerapkan pemahaman bahwa perbedaan yang ada di antara berbagai hal yang ada baik perbedaan agama, budaya maupun pilihan politik tersebut merupakan hal yang Indah. Semakin banyak perbedaan mencerminkan bahwa keragaman yang kita miliki sangat banyak dan berbagai macam. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dapat menjadi kunci kemajuan bangsa apabila perbedaan–perbedaan tersebut dapat berjalan berdampingan tanpa adanya hal-hal yang mengalangi dan mewujudkan Bhineka Tunggal Ika yang sesungguhnya.

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    20 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 75 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.