Pulau Buton: Mini Indonesia dan Awal Kebangkitan Ekonomi Berdaulat

Dengan menerapkan UUD 1945 Pasal 33 di Pulau Buton, kita memutus mata rantai ketergantungan impor aspal.

***

Pulau Buton adalah anugerah Allah bagi Indonesia, dengan cadangan aspal alam terbesar di dunia, mencapai 650 juta ton. Potensi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harta karun yang mampu mengubah wajah perekonomian bangsa. Sayangnya, selama puluhan tahun potensi ini terabaikan. Ironis, karena di saat yang sama kita terus mengimpor aspal dari luar negeri.

Sejak ditemukan pada tahun 1924 oleh geolog Belanda WH Hetzel, aspal Buton telah membangun jalan-jalan di negeri penjajah. Belanda yang tidak memiliki sumber daya ini justru mampu memanfaatkannya secara maksimal. Namun, ketika kita merdeka, sumber daya itu seperti dibiarkan tidur panjang. Padahal, jika mau dimanfaatkan dengan benar, Pulau Buton bisa menjadi lokomotif kemakmuran nasional.

Selama lebih dari 45 tahun, Indonesia mengimpor aspal dengan nilai devisa yang terbuang sekitar 10 triliun rupiah per tahun. Angka ini setara dengan membangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan jembatan untuk rakyat. Pertanyaannya: mengapa kita terus mengirim uang keluar negeri, sementara emas hitam ini menunggu di tanah kita sendiri? Ini bukan sekadar pemborosan, tetapi pengkhianatan terhadap potensi bangsa.

Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji di hadapan rakyat untuk melawan mafia dan koruptor. Jika janji itu benar-benar dilaksanakan, mafia impor aspal harus masuk dalam daftar musuh negara. Sebab, merekalah penghalang utama bagi kemandirian aspal nasional. Melawan mereka berarti memulai babak baru dalam sejarah kemakmuran rakyat.

Bayangkan, jika kita menerapkan UUD 1945 Pasal 33 secara penuh di Pulau Buton. "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Itu bukan sekadar kalimat konstitusi, tetapi pedoman hidup bernegara. Pulau Buton bisa menjadi panggung pembuktian bahwa pasal ini bukan sekadar teori, melainkan solusi nyata.

Pemerintah bisa memulai dengan sebuah proyek percontohan: Pulau Buton sebagai “Mini Indonesia” dalam implementasi UUD 1945 Pasal 33. Semua kekayaan aspalnya dikelola secara nasional, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Industri hilirisasi aspal dibangun, mulai dari pengolahan hingga produksi aspal siap pakai. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional dan ekspor.

Keuntungan dari industri ini bukan hanya menambah pemasukan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Buton. Efek berganda (multiplier effect) akan terasa di seluruh sektor: transportasi, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Uang yang sebelumnya mengalir keluar negeri kini berputar di dalam negeri. Dan yang terpenting, rakyat merasakan langsung manfaatnya.

Dalam 5 hingga 10 tahun, kemajuan Pulau Buton akan terlihat jelas. Jalan-jalan mulus, listrik stabil, sekolah modern, rumah sakit memadai, dan industri lokal berkembang. Buton akan menjadi contoh hidup bahwa sumber daya alam, jika dikelola dengan benar, mampu mengangkat harkat sebuah daerah. Semua itu dimulai dari keberanian politik untuk berkata: “Cukup impor, kita mampu mandiri.”

Pertumbuhan ekonomi Pulau Buton bisa melesat di atas 8%, angka yang belum pernah dicapai Indonesia secara nasional. Jika ini terjadi, akan menjadi tamparan keras bagi daerah lain yang punya potensi tetapi dibiarkan tidur. Pilot proyek ini akan membuka mata semua pihak bahwa UUD 1945 Pasal 33 adalah senjata paling ampuh melawan kemiskinan.

Keberhasilan ini tidak hanya milik rakyat Buton, tetapi milik seluruh bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, semua akan melihat bahwa kedaulatan ekonomi bukan utopia. Buton akan menjadi inspirasi, bahwa daerah dengan sumber daya yang dikelola negara untuk rakyat akan makmur. Dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan jika ada kemauan politik yang kuat.

Mafia impor aspal tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan dengan segala cara, karena keuntungan besar mereka terancam. Namun, jika negara berpihak pada rakyat, tidak ada kekuatan yang bisa menahan perubahan ini. Sebab rakyat akan berdiri di belakang pemimpinnya.

Presiden Prabowo Subianto punya kesempatan emas untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemimpin yang memulai swasembada aspal nasional. Keputusan ini akan dikenang generasi mendatang sebagai langkah berani menyelamatkan kekayaan bangsa. Dan dunia akan melihat bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Selama ini, kebijakan impor aspal hanya menguntungkan segelintir orang. Rakyat Buton yang hidup di atas harta karun justru tetap hidup sederhana. Ironisnya, mereka harus membeli aspal dengan harga mahal yang berasal dari luar negeri. Ini adalah ketidakadilan yang harus segera diakhiri.

Dengan menerapkan UUD 1945 Pasal 33 di Pulau Buton, kita memutus mata rantai ketergantungan impor aspal. Kita menghidupkan kembali industri dalam negeri yang selama ini mati suri. Dan kita memastikan setiap rupiah keuntungan langsung kembali ke rakyat, bukan ke kantong mafia.

Pembangunan di Buton akan menjadi magnet bagi investor nasional. Namun, berbeda dengan sebelumnya, investor hanya boleh bermain dalam kerangka kepentingan rakyat. Negara memegang kendali penuh, sehingga orientasi tetap pada kemakmuran rakyat, bukan sekadar keuntungan semata.

Program ini akan melibatkan semua elemen: pemerintah pusat, daerah, akademisi, pengusaha lokal, dan masyarakat. Semua bergerak bersama dalam satu visi: menjadikan Buton pusat kemakmuran berbasis sumber daya alam aspal. Ini bukan proyek satu orang atau satu kelompok, tetapi gerakan nasional.

Jika Buton bisa, daerah lain juga harus bisa. Papua dengan emasnya, Aceh dengan gasnya, Kalimantan dengan batu baranya, Sulawesi dengan nikelnya, semua bisa dimakmurkan lewat UUD 1945 Pasal 33. Buton merupakan bukti nyata dari awal kebangkitan ekonomi Indonesia yang berbasis pada kedaulatan sumber daya alam.

Mungkin ini masih terdengar seperti mimpi. Tetapi mimpi ini adalah titik awal dari semua perubahan besar. Jika kita berani mewujudkannya, Pulau Buton akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi Indonesia. Dan sejarah akan mencatat bahwa mimpi ini dimulai dengan keberanian melawan mafia impor aspal. Apakah Pak Prabowo berani?