Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik - Analisa - www.indonesiana.id
x

Asn

nadia khairunnisak

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 27 Maret 2020

Jumat, 27 Maret 2020 14:58 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

    bagaimana etika pemerintah dalam melayani publik

    Dibaca : 489 kali

    Pemerintah sebagai alat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara, memberikan rasa aman, kesejahteraan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga negaranya. Untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban tersebut perlu dilandasi dengan etika pemerintahan sebagai pedoman atau tuntunan sehingga tidak keluar dari koridor yang akan merendahkan kewibawaan pemerintah sebagai alat negara.

    Pengamalan etika yang baik akan melahirkan konsekuensi berupa komitmen untuk menjadikan seorang aparatur memiliki moralitas pemerintahan dan menjunjung semua nilai-nilai kebaikan. Sehingga dapat dilihat, seorang aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan dia akan senantiasa terpanggil untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin, dan menghindari penyimpangan yang mencoreng citra pemerintahan.

    Aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlepas dari kode etik yang dijadikan landasan etis yang berlaku bagi setiap aparatur pemerintahan. Untuk mewujudkan pelayanan publik perlu dikembangkan sikap dan perilaku keteladanan serta penerapan nilai-nilai konsistensi dan tanggung jawab. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah kepada rakyat dalam pemenuhan hak-hak dasar perlu dilandasi dengan memegang teguh etika dalam hal ini adalah kode etik aparatur pemerintahan yang dapat menuntun kepada arah atau koridor kebenaran dalam melaksanakan pelayan publik.

    Karena salah satu indikasi negara sejahtera adalah tersedianya pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi. Karena dalam konteks negara demokrasi tugas negara adalah untuk mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kewajiban pemerintah juga memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara.

    Kewajiban pemerintah maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Sebuah negara yang mempunyai cita-cita besar harus bisa mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan pelayanan kepada semua warga negara.

    Seringkali masyarakat sebagai yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintahan tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Lemahnya tindakan bagi aparatur yang melakukan perbuatan tidak terpuji dan mengindahkan nilai-nilai moral dalam memberikan pelayanan membuat kewajiban dan tugas sebagai aparatur pemerintahan menjadi sia-sia.

    Ketidakjeraan untuk melakukan pelanggaran yang selalu berulang disebabkan sanksi dan hukuman yang diberikan terlalu ringan dan lemah. Etika pemerintahan yang seharusnya dijadikan pedoman, tidak memberikan dampak yang positif bagi perubahan pelayanan kepada masyarakat.

    Untuk dapat benar-benar mengejawantahkan etika pemerintahan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama untuk menjadikan diri sebagai manusia insani yang bermanfaat bagi orang banyak. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dengan kesadaran penuh dalam diri akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintahan, sehingga akan meningkatkan kewibawaan  pegawai sipil negara sebagai pengembang cita-cita negara.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.