New Normal, Apakah Menguntungkan Masyarakat? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Ahmad Irso Kubangun

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 3 Juni 2020 05:58 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • New Normal, Apakah Menguntungkan Masyarakat?

    Dibaca : 501 kali

    New Normal. Dua kata itu jadi fenomenal saat ini di tengah masyarakat. Pasti masyarakat bertanya- tanya soal New Normal itu apa? Adanya New Normal ada yang menyambut baik dan tidak.

    Dari berbagai percakapan di masyarakat banyak yang merasa khawatir adanya New Normal kasus positif corona bertambah. Namun sisi lain yang menyambut baik  bisa beraktivitas seperti biasa, sesuai arahan dari pemerintah.

    So, kita sebagai masyarakat harus berfikir positif soal tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Sebab, kondisi vaksin corona belum ditemukan.

    Perlu diketahui. New Normal itu sebuah kehidupan baru. Di mana masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus COVID-19 dengan tatanan baru.

    Pak Presiden Joko Widodo pun meminta ke masyarakat hidup 'berdampingan' dengan corona.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan bahwa upaya untuk menuju tatanan kenormalan baru atau New Normal dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar jangan sampai membuat lupa pada fokus utama yaitu penanganan Covid-19.

    Penanganan Covid-19 sudah menjadi ujung tombak utama bagi institusi pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat Indonesia.Tapi kesehatan nasional selain penanganan Covid-19 juga harus tetap dipriortiaskan.

    Antara lain, imunisasi pada bayi dan balita, penanganan stunting, penanganan penyakit TBC, persalinan aman ibu dan anak, dan lain sebagainya.

    Pak Menko pernah bilang bahwa  kenyataannya angka kematian di beberapa sektor kesehatan di luar Covid-19 ini sangat besar termasuk demam berdarah, dibandingkan kematian di sektor Covid-19.

    Di New Normal masyarakat harus membangun kedisiplinan terhadap protokol-protokol kesehatan, baik untuk diri sendiri dan di lingkungan masyarakat. Artinya, kesadaran masyarakat harus sudah mulai disiplin soal kesehatan. Sehingga, bisa terhindar dari virus corona.

    Jadi, kata siapa, New Normal kebijakan bahaya?. Pemerintah  merencanakan untuk mengimplementasikan skenario New Normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.

    Jadi, kita sama sama siap menjalani kehidupan normal baru di tengah pandemi corona. Sehingga, bangsa ini bangkit dari keterpurukan.

    Simpel kok memulainya, seperti mencuci tangan dan menjaga jarak 2 meter menjadi cara terbaik dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- 19.

    Selama tetap mencuci tangan sebelum memegang daerah muka akan tetap aman dari virus ini.

    Jadi jangan takut hadapai New Normal


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 94 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.