Hal-hal Penting di Sekitar Kasus DS - Analisa - www.indonesiana.id
x

Dwi Sasono biacara tentang Kartini dan perempuan masa kini di Jakarta, 5 April 2017. Tempo/Rini K

YOHAN MISERO

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 3 Juni 2020 18:55 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Hal-hal Penting di Sekitar Kasus DS

    Dibaca : 1.306 kali

    “Satu lagi kasus narkotika yang melibatkan selebriti. Tidak penting.”

    Begitu mungkin ujar banyak orang merespon pemberitaan kepemilikan 16 gram ganja oleh DS, seorang aktor yang kerja-kerjanya banyak menyentuh hati masyarakat. Padahal, di balik hebohnya pembicaraan khalayak tentang hal ini, ada konteks-konteks kebijakan publik yang amat menarik untuk dibahas.

    Pertama, anggaran dan juga perhatian publik secara tidak perlu kita berikan pada sebuah intervensi hukum untuk sebuah tindakan yang tidak memiliki korban, tanpa kekerasan, dan merupakan otoritas seseorang atas tubuhnya sendiri – yakni pemakaian napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

    DS, sayangnya, kemungkinan besar –jika kasus ini dilanjutkan ke ranah pidana– akan didakwa dengan Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini disampaikan terbuka oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus pada 1 Juni 2020 lalu. Unsur yang akan coba dibuktikan oleh penegak hukum dari Pasal 114 adalah “pembelian” dan dari Pasal 111 adalah “penguasaan”.

    Hal ini kembali menunjukan gagalnya UU Narkotika dan, terutama, penegak hukum Indonesia untuk memenuhi hak atas kesehatan warganya. DS adalah seorang pemakai napza. Hal ini diakui tidak saja oleh DS namun juga oleh Kepolisian. Kebanyakan pemakai napza tidak menanam atau memproduksi sendiri napzanya melainkan harus memperolehnya dari orang lain. Lalu, logika sederhana manapun akan menyadari bahwa sebelum mengonsumsi sesuatu, seseorang pasti akan menggenggam, memegang, atau menyimpan hal itu terlebih dahulu. Maka “pembelian” dan “penguasaan” napza yang DS lakukan ini tentu dalam rangka pemakaian napzanya.

    Kawan-kawan penegak hukum, yang hampir setiap hari bolak balik membuka UU Narkotika untuk menerapkannya, pasti tahu persis bahwa UU Narkotika memiliki Pasal 127 yang spesifik ditujukan pada pemakai napza. Pasal ini ancaman maksimalnya 4 tahun dan bahkan memungkinkan Majelis Hakim untuk memutus rehabilitasi.  Sungguh sebuah hal yang aneh bahwa pasal ini tidak dibahas pada konferensi pers pada 1 Juni kemarin itu. Apakah ada hal khusus yang harus DS, dan ratusan ribu pemakai napza lain di Indonesia, lakukan terhadap kawan-kawan penegak hukum agar pasal tersebut dapat diterapkan?

    Jika pada akhirnya DS diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi, penangkapan ini menunjukan sebuah kebijakan publik yang salah kaprah. Pemakaian napza, yang pada kasus-kasus tertentu bisa berujung pada masalah adiksi, adalah sebuah problem kesehatan dan seharusnya diselesaikan dengan metode kesehatan pula.

    Pemakaian napza adalah satu-satunya problem kesehatan di dunia di mana polisi, jaksa, dan hakim diberikan wewenang (dan, ehem, anggaran) untuk mengurusinya. Keputusan untuk pergi berobat seharusnya ada di tangan pasien, bukan Kepolisian atau BNN. Rekomendasi soal perawatan macam apa yang tepat seharusnya ada di tangan dokter, bukan Majelis Hakim.

    Implikasi dari pendekatan hukum ini jelas. Pemakai napza dipandang sebagai penjahat atau kriminal. Pemakai napza enggan terbuka akan situasinya untuk kemudian mengakses layanan kesehatan yang lain karena kebingungan akan respon negara terhadap mereka. Lembaga Pemasyarakatan kemudian mengalami masalah overcrowding di mana jumlah warga binaan jauh lebih banyak dari kapasitas tampung (Contoh: Kanwil DKI Jakarta menampung lebih dari 15600 narapidana dan tahanan dengan kapasitas hanya 5700 orang). Banyak negara (Portugal, Ceko, Jerman, Belanda, Argentina, Kosta Rika, Meksiko, Uruguay, dll.) mulai meninggalkan pendekatan ini karena dianggap usang, tidak berhasil, dan membuang-buang anggaran.

    Kedua, penangkapan orang dengan high profile seperti DS dengan kasus seperti ini seakan menunjukan bahwa penegak hukum sedang bekerja untuk masyarakat. Sebaliknya, ini hanyalah tindakan pura-pura mengetik saat atasan sedang lewat di belakangnya untuk mengesankan sesuatu.

    Memang apa dampak dari penangkapan ini, konferensi pers terus menerus, serta pemberitaan bombastis tentang hal ini? Mungkin, perhatian yang teralih. Entah dari performa penegak hukum dari kasus-kasus yang jauh lebih penting atau dari performa pemerintah pusat dalam pengentasan Covid-19.

    Setidak-tidaknya ada tiga selebriti yang ditangkap atas kasus narkotika selama masa pandemi ini: TS (aktor senior), RK (figur televisi), dan sekarang DS. Dari beberapa video dan foto yang beredar, masyarakat bisa melihat bahwa pada tiga kasus ini aparat penegak hukum menggunakan alat pelindung diri untuk melakukan penangkapan. Hal yang amat patut disayangkan karena APD (alat pelindung diri) itu lebih baik diberikan pada tenaga medis yang membutuhkan, bukannya digunakan untuk melakukan penangkapan untuk kasus-kasus remeh seperti ini.

    Tentu, bukan sebuah hal yang salah bila aparat penegak hukum menggunakan APD dalam bertugas. Namun rasanya publik akan lebih bergembira bila APD tersebut digunakan Kepolisian untuk membongkar sebuah jaringan pengedar gelap napza transnasional untuk kemudian menangkap orang-orang yang terlibat tidak hanya pada jalur barangnya, namun juga jalur uang dan perlindungannya – bukannya sibuk pada mereka yang berada pada ujung jalur perdagangan: konsumen biasa. Aparat penegak hukum kita tentulah memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut melalui kerja-kerja intelijennya, tidak melulu dengan skema bottom up yang kurang kreatif.

    Ketiga, DS, karena persona dan personalnya yang baik, menerima banyak dukungan dari publik – yang terkadang menyerukan hal yang kurang inklusif. “Ganja doang ini! Gitu amat!” Seperti itu kurang lebih beberapa dukungan pada DS dan kritik sederhana pada kebijakan napza Indonesia hari ini. Tentu saja seruan itu datang dari intensi yang baik – bahwa seorang pemakai ganja tidak pantas ditindak secara hukum pun dihakimi media begitu kejam. Permasalahannya, seruan semacam ini seakan membuat orang yang menggunakan zat atau tanaman lain di luar ganja sebagai penjahat. Narasi seperti ini, sayangnya, hanya akan melanggengkan kebijakan napza yang saat ini berlaku di Indonesia. Narasi seperti ini pula juga akan melanggengkan stigma dan diskriminasi pada pemakai napza non-ganja. Apa DS adalah manusia yang lebih baik dari TP dan RK hanya karena ia menggunakan zat atau tanaman yang lebih bisa diterima masyarakat? Rasanya tidak demikian cara kita menilai seseorang pun membuat kebijakan. Pemakai zat atau tanaman apapun itu – ganja, sabu, ekstasi, heroin, magic mushroom, obat resep, alkohol, dan lain-lain – tidaklah tepat diintervensi dengan penegakan hukum.

    Namun demikian, tidak boleh juga kita menepikan fakta bahwa kebijakan pasar yang teregulasi untuk ganja untuk keperluan non-medis sedang berkembang di berbagai belahan dunia. Belanda sudah lama memiliki backdoor policy agar masyarakat dapat membeli ganja secara ritel. Uruguay pada tahun 2013 menjadi negara pertama yang secara nasional memiliki kebijakan ganja dengan supply chain dari hulu ke hilir yang diolah dan diatur negara. Kanada juga pada 2018 meresmikan kebijakan yang senafas dengan Uruguay namun memberikan ruang yang jauh lebih terbuka bagi swasta untuk terlibat. Selandia Baru juga sedang merencakan untuk membuat regulasi serupa di negaranya. Di negara-negara itu, DS hanya akan menjadi konsumen biasa seperti seorang lelaki paruh baya yang masuk ke Kimia Farma atau Alfamart untuk belanja. Yang membedakan hanyalah produk yang dibeli: ganja.

    Mungkin suatu hari, kita bisa melihat Indonesia yang seperti itu: Indonesia yang bijak dalam membuat kebijakan – yang mengarahkan anggaran dan fokusnya pada persoalan-persoalan yang lebih berarti dari menangkapi dan memproses hukum ratusan ribu pengguna napza: lebih banyak tes COVID-19, misalnya.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 95 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.