Masyarakat luas menanti apa keputusan yang akan diambil oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap Firli Bahuri. Saat ini, masyarakat mencermati langkah-langkah yang ditempuh Dewas KPK. Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, Ketua KPK tersebut dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena telah menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan dari Palembang ke Baturaja di Provinsi Sumatera Selatan.
Kasus ini menjadi batu ujian bagi Dewas KPK sejauh mana organ baru dalam struktur KPK yang dibentuk berdasarkan UU KPK yang baru tersebut efektif bekerja dalam menjalankan fungsi pengawasan. Saat masih dalam tahap penyusunan, banyak unsur masyarakat yang memprotes akan hadirnya organ baru dalam struktur KPK tersebut, sebab organ ini bertanggung jawab kepada Presiden. Masyarakat khawatir bahwa KPK akan dikendalikan oleh Presiden.
Presiden Jokowi berusaha menjawab kekhawatiran tersebut dengan menunjuk lima anggota Dewas yang terdiri dari figur-figur yang dipandang berintegritas tinggi di mata masyarakat. Mereka adalah Artidjo Alkostar (mantan hakim MA), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Prof. Syamsuddin Haris (peneliti LIPI), Harjono (mantan hakim MK), dan Tumpak Hatarongan Panggabean (mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 dan kini menjabat Ketua Dewas KPK). Kendati begitu, ada yang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang baik di tempat yang salah.
Lantaran itu, adanya kasus heli Firli ini merupakan momen pembuktian bagi Dewan Pengawas KPK bahwa kehadiran Dewas bukanlah kesia-siaan. Mestinya, momen ini menjadi tantangan yang harus dijawab secara jitu oleh para anggota Dewas KPK. Bahkan ini bukan sekedar tantangan yang bersifat kelembagaan terhadap organ Dewas KPK, tapi sekaligus menjadi tantangan bagi figur yang sebelumnya dipandang berintegritas baik oleh masyarakat. Akankah mereka mampu mempertahankan integritas pribadi dihadapkan pada kasus yang melibatkan Ketua KPK? Ataukah mereka akan tersungkur dan tak sanggup mengambil putusan yang adil?
Sebelum kasus Firli, Dewas juga telah dihadapkan pada tantangan kasus Harun Masiku yang hingga hari ini masih belum terungkap. Dewas KPK terkesan kurang tegas dalam bersikap terkait belum berhasilnya KPK menangkap Harun. Karena itu, sikap dan putusan Dewas terhadap Firli dalam kasus helikopter ini akan kembali menguji integritas Dewas sebagai institusi maupun para anggota Dewas sebagai individu. Ini merupakan pertaruhan integritas yang dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat luas terhadap KPK umumnya maupun Dewan Pengawas KPK khususnya. Reputasi para warga senior yang selama ini dianggap berintegritas baik di mata masyarakat kini sedang dipertaruhkan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.