Masyarakat Indonesia sejatinya sangat berharap agar pemerintah benar-benar tegas, tidak mencla-mencle dan suka memutar balik aturan dan pernyataan yang dibuatnya sendiri dalam penanganan corona di Indonesia.
Di saat kasus terus meningkat dan Indonesia kini di-lockdown oleh 61 negara, para menteri Jokowi dan para elite partai juatru "berjamaah" menghujat Gubernur DKI pada persoalan yang tidak substantif karena lebih dirasuki oleh ambisi dan dendam.
Ironisnya, hujatan para menteri dan elite partai yang terus didukung influencer, buzzer dan media massa yang memihak justru jelas-jelas mengabaikan pernyataan Presiden bahwa kesehatan adalah kunci memutus mata rantai corona. Sebab tanpa kesehatan, ekonomi pun tak akan pulih.
Karenanya, dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang "plin-plan" dari pemerintah, lalu mengerjai para pemimpin daerah untuk membuat kebijakan dan peraturan sendiri sesuai karakterisik daeranya, ujungnya, tetap saja ada daerah yang terus dikambing-hitamkan.
Momentum Jokowi menyebut bahwa kesehatan adalah kunci, rakyat sangat berharap, Jokowi dan pemerintahannya membuat kebijakan dan peraturan yang seragam untuk Indonesia. Setop daerah membuat kebijakan sendiri agar masyarakat Indonesia kembali percaya kepada pemerintah.
Namun, lagi-lagi, di saat ada pemimpin daerah yang terus dihujat dan dipersalahkan oleh para menteri Jokowi dan elite partai. Lalu, banyak pihak yang bertanya ke mana Bapak Jokowi? Kok ada kondisi seperti ini diam saja?
Tahu-tahu, bukannya membuat reda masalah, Bapak Presiden malah membuat masalah menjadi tambah berputar karena pernyataannya malah juga turut melemahkan dan seolah semakin memojokkan Gubernur DKI.
Tahu-tahu tersiar di media massa, Presiden Jokowi memberikan pernyataan yang menilai bahwa pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas lebih efektif dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19 lebih efektif dan membuat masyarakat lebih taat aturan.
Bila Bapak Presiden sudah tahu solusinya, mengapa hal itu tidak dijadikan saja kebijakan dan peraturan yang seragam dan mencabut semua peraturan daerah yang selama ini dibuat sendiri-sendiri.
Mengapa Presiden malah seolah memang menambah "mengecilkan" Gubernur DKI karena akan kembali memberlakukan PSBB bahkan ketat yang sudah dihujat para menteri dan elite partainya.
Bahkan secara terang-terangan, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman kepada para wartawan di Jakarta, Jumat, 11/9, mengungkapkan bahwa, "Beliau (Presiden Jokowi) menekankan berdasarkan pengalaman empiris sepanjang menangani pandemi, pembatasan sosial berskala mikro/komunitas lebih efektif untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan."
Bahkan pernyataan Jokowi ini, kabarnya sering diungkap saat kunjungan kerja seperti ke Jawa Timur dan Jawa Barat dan pembatasan skala mikro sebagai strategi intervensi berbasis lokal lebih efektif, yaitu dengan mengkarantina RT atau RW. Jangkauan karantina lebih kecil dan mudah diawasi.
Pertanyaannya, mengapa pemikiran Bapak Presiden ini tidak dijadikan saja kebijakan dan peraturan yang seragam untuk semua daerah di Indonesia? Ketimbang malah seolah apa yang dipikirkan hanya sekadar untuk membuat dan menambah kontrovesi dan perseteruan tak berujung karena basis masalahnya adalah dendam politik?
Sudah para menteri dan elite partainya menghujat, kini Bapak Presiden mengapungkan pemikiran yang seolah justru untuk tambah menojok "lawan".
Ingat, dunia sudah tak percaya Indonesia dengan fakta mereka melockdown. Seharusnya Presiden mengambil alih masalah penanganan corona secara seragam.
Bila Gubernur DKI dianggap salah membuat kebijakan dan peraturan, maka tarik dan setop kebijakannya. Demikian juga untuk semua daerah di Indonesia. Setop semua. Lalu, ganti dengan kebijakan dan peraturan yang dipikirkan Bapak Presiden lebih efektif. Pakai sebagai peraturan yang seragam untuk Indonesia.
Jadikan PSBB Berskala Mikro aturan dari pemerintah pusat. Seragam untuk Indonesia, bila itu yang dianggap terbaik!
Kehadiran dan ketegasan Bapak Presiden Jokowi dinanti rakyat!
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
