Nyeleneh
Di tengah penanganan wabah corona dengan kebijakan yang sudah disebut tak efektif oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah mau bikin kebijakan apa lagi karena semua telah dibuat? Semuanya gagal mencegah Covid-19 merajalela di Nusantara karena para petugas di lapangan tidak tegas. Rakyat juga terus abai terhadap protokol kesehatan. Rakyat juga dibikin semakin bingung oleh kebijakan para menteri Jokowi.
Meski sebagian pihak dapat membaca arah kebijakan para menteri, namun tetap saja ada yang bingung. Bahkan sampai beredar di grup-grup media sosial dan mempertanyakan kebijakan para menteri Jokowi itu latar belakang, tujuan, dan sasarannya apa.
Ironisnya kebijakan para menteri itu muncul hampir dalam waktu bersamaan. Hal itu seperti disengaja, diskenario, bak sandiwara namun yang ujungnya dapat diterka. Semua itu sekadar pengalihan isu, di saat utang negara melangit, rakyat terus tak sejahtera, keadilan memihak, dan hukum tebang pilih.
Sebelum mengulik kebijakan para menteri yang dianggap nyeleneh, masyarakat juga terheran-heran atas statemen Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang tiba-tiba bersuara meminta para ulama dan kyai mensosialisasikan wakaf. Ini menjadi aneh karena arah dan tujuannya diragukan untuk kemaslahatan umat, bahkan akan digunakan oleh pemerintah yang selama ini dianggap belum pernah amanah. Sebab, selalu saja ada korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bagaimana dengan perilaku para menteri yang kini dianggap nyeleneh oleh berbagai pihak dan rakyat di tengah keterpurukan di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara saat utang tak dan virus corona tak terkendali? Masyarakat berpikir para menteri ini membuat kebijakan nyeleneh, selain untuk mengalihkan isu, juga untuk menutupi kegagalannya menjalankan tugas dan amanah.
Lihat saja ada menteri yang akan memungut pajak pulsa, lalu menteri yang sama juga mencanangkan gerakan nasional wakaf tunai (GNWU) bagi umat Islam untuk "disumbangkan" kepada Pemerintah. Ini apa-apaan? Masa bikin lawakan tidak lucu, namun rakyat tetap bisa tertawa atas peristiwa ini.
Lebih menggelikan, ada menteri yang meminta para ASN (Pegawai Negeri Sipil) untuk menjauhi para mantan anggota ormas tertentu. Masyarakat pun berpikir menteri ini arogan, sudah melanggar kaidah agama, nilai Pancasila, kaidah kemanusiaan, dan asas hukum praduga tidak bersalah.
Berikutnya ada menteri yang bikin peraturan guru berlainan agama dapat ngajar di madrasah? Apa maksudnya? Ini mau ke mana?
Selanjutnya juga ada menteri yang mempermasalahkan sekolah yang menghimbau atau mewajibkan siswanya memakai jilbab, dan hal ini sejatinya bukan barang baru di NKRI. Jadi, arahnya mau ke mana menteri ini?
Luar biasa, saat kas APBN kosong, hutang terus melangit, bahkan bunga hutangnya hampir tidak bisa terbayar, ekonomi makin buruk, lapangan kerja makin susah, pengangguran menggunung, tapi tenaga kerja asing dikasih lahan.
Sudah begitu peluang usaha semakin susah, PHK pun terus mengalir. Rakyat semakin tak memiliki daya beli, namun harga kebutuhan pokok juga terus melambung. Tapi, rakyat pun semakin takut bersuara dan takut dijebloskan ke penjara karena hukum dan keadilan terus tak memihak rakyat.
Pertanyaannya, di sisa periode pemerintahan, yang waktunya juga masih lama, mau dibawa ke mana rakyat bangsa ini? Fakta yang ada jauh dari amanah pembukaan UUD 1945. Mengapa penjajahan nonkolonialisme ini justru semakin mencengkeram? Inikah cara-cara mengembalikan modal dan janji kepada para cukong itu? Dan nampak ada frustasi di sana-sini.
Rasanya luar biasa, apa yang terjadi di NKRI terkini, bak resonansi. Inilah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda (persoalan/masalah) karena ada masalah lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau atau bahkan berlipat. Apa masalah itu? Pihak yang paham tentu dapat membaca arah dan sasarannya.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
