Selama beberapa tahun kebelakang hingga detik ini, Cina tengah gempar-gemparnya melebarkan wilayah Laut Cina Selatan untuk memperluas wilayah kekuasaannya demi mencapai gelar sebagai negara hegemon. Sengketa perebutan wilayah ini memicu berbagai ketegangan dengan negara-negara yang berdekatan atau bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan. Beberapa negara yang sempat bersitegang dengan Cina adalah Filipina, Vietnam, hingga Indonesia.
Ambisi Cina untuk memperluas wilayah Laut Cina Selatan mengundang keresahan dari negara-negara yang bersinggungan dengan wilayah yang hendak diklaim oleh Laut Cina Selatan karena wilayah merupakan salah satu aset negara yang perlu dilindungi dan diperjuangkan. Sehingga ketika salah satu kapal Cina melewati batasan ZEE perairan Indonesia, jelas Indonesia bereaksi dan bersikap defensif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Cina. Hal ini pun kemudian memicu konflik sengketa perebutan wilayah antara Indonesia dan Laut Cina Selatan.
Konflik antara Indonesia dan Laut Cina Selatan diawali dengan Pemerintah Indonesia yang melayangkan protes terhadap Pemerintah Cina yang dianggap telah melanggar batasan ZEE Indonesia di daerah Natuna pada akhir Desember 2019. Menanggapi protes dari pihak Indonesia, Negeri Tirai Bambu ini memilih untuk bersikap defensif dan cenderung menutup diri. Pemerintah Cina terus beranggapan bahwa tindakannya tidak melanggar hukum dan sesuai dengan nine dash-line atau sembilan garis yang digambarkan oleh Pemerintah Cina untuk mempertegas wilayah Laut Cina Selatan. Menanggapi hal ini, Kemenlu Indonesia bersikeras bahwa Sembilan garis pada peta tersebut tidak valid karena bertentangan dengan United Nation Convetion on the Law of the sea atau UNCLOS sebagai hukum internasional yang berlaku. Hal ini lah yang kemudian sempat memicu ketegangan antara kedua negara.
Menghadapi terancamnya wilayah di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo memilih untuk mengambil tindakan tegas dengan mempersiapkan pasukan TNI AL untuk berjaga-jaga suatu hari harus melakukan perlawanan. Sementara itu Pemerintah Cina mempertegas sikapnya dalam menghadapi konflik ini melalui pernyataan yang disampaikan Kemenlu RRC pada awal Januari 2020 bahwa pihaknya menentang negara atau pihak manapun yang hendak merugikan kepentingan Negara Cina. Pernyataan ini kemudian memicu adu opini diantara Kemenlu kedua belah pihak negara, dimana Kemenlu RI bersikeras bahwa Indonesia tidak akan mengakui nine dash-line yang diklaim sebelah pihak oleh Cina karena tidak ada landasan historis maupun hukum internasional yang mendukung klaim tersebut.
Sikap Cina yang cenderung acuh tak acuh dan menutup diri dari masalah ini kemudian memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kekuatan militernya. Meskipun begitu, Presiden Joko Widodo tetap mengharapkan kerjasama dengan pihak Cina melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia memandang Natuna sebagai wilayah yang berharga bagi negara karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi aset negara, hal ini pula menjadi dorongan Indonesia untuk mempertahankan dan memperjuangkan wilayahnya.
Melihat potensi ketegangan yang semakin memanas akhirnya Cina memutuskan untuk merubah sikapnya dan membuka jalur diplomasi dengan Indonesia. Kemenlu RRC kemudian memilih jalur damai demi menghindari ketegangan yang mungkin terjadi, beliau menyampaikan bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur damai dan mengharapkan hubungan diplomasinya dengan Indonesia dapat terus berjalan dengan baik.
Selain itu, Cina juga bekerjasama dengan ASEAN demi mengatur regulasi mengenai wilayah Laut Cina Selatan dan menjaga kedamaian antar negara-negara yang bersinggungan dengan wilayahnya. Hingga akhirnya kedua negara bertemu dan menyelesaikan masalah ini secara diplomatik tanpa melukai salah satu pihak. Menyadari kepentingan dan kerapuhan wilayahnya terutama yang bersinggungan langsung dengan negara lain, Indonesia tidak melonggarkan pertahanannya dengan tetap melakukan patroli rutin oleh pasukan TNI.
Berhasil menyelesaikan masalah yang cukup membuat tegang di awal tahun 2020, Indonesia dan Cina kembali mengingatkan dan mempertegas pentingnya menaati hukum internasional yang berlaku demi menunjang kedamaian bersama. Meskipun sempat bersikap dingin, akhirnya pemerintah Cina membuka diri dan menempuh jalur diplomatik demi menghindari ketegangan-ketegangan yang mungkin terjadi.
Melalui konflik ini, kedua belah negara kembali diingatkan dengan pentingnya mempertahankan wilayahnya dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya. Hukum dan organisasi internasional juga diperlukan kehadirannya dalam menghadapi konflik seperti ini dan konflik antar negara lainnya, sebagai landasan hukum dan mediasi antar negara agar dapat menemukan jalan keluar yang efektif tanpa perlu merugikan suatu pihak. Menghadapi masalah-masalah internasional, diperlukan regulasi-regulasi dan sikap-sikap yang fleksibel dan cepat tanggap agar tidak ada konflik yang merugikan suatu pihak.
Ikuti tulisan menarik Audrya Zahra lainnya di sini.
