Polusi Pemimpin Tak Bermartabat, Terbiarkan dan Menjadi Teladan di Negeri ini - Analisa - www.indonesiana.id
x

Pemimpin Bermartabat

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

5 hari lalu

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Polusi Pemimpin Tak Bermartabat, Terbiarkan dan Menjadi Teladan di Negeri ini

    Semoga, siapa saja yang ingin jadi pemimpin di negeri ini, di seluruh Indonesia, mulai dari Ketua RT hingga Presiden, semoga memahami tentang pepatah Jawa itu, sehingga saat menjadi pemimpin, mau Ketua RT, RW, hingga Presiden dapat mengimplementasikan pepatah Jawa tersebut dan amanah. Aamiin.

    Dibaca : 594 kali

    Kemana implementasi dari pepatah Jawa: Madyapuro bermartabat, gemah ripah loh jinawi, makmur agawe santoso? Sampai kapan akan terus menjadi sekadar mimpi dan utopia? Madyapuro bermartabat artinya pemimpin yang martabat, gemah ripah loh jinawi maknanya tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya sedangkan makmur agawe santoso berarti kemakmuran akan membuahkan ketentraman lahir batin dan membuat sejahtera.

    Bila pepatah itu disatukan, maka sekurangnya akan dipahami bahwa pemimpin yang bermartabat akan membawa rakyatnya dalam ketentraman dan kemakmuran, sebab berada di negeri yang sangat subur tanahnya, serta membuat rakyat tentram lahir dan batin karena hidup sejahtera.

    Sayang, pepatah tersebut ternyata belum dapat dibuktikan oleh pemimpin kita yang pastinya bermartabat karena dipilih oleh rakyat karena janji-janjinya. Sehingga para pemimpin yang seharusnya bermartabat, tidak menggadaikan harga dirinya, dan menjadi satria sejati, bukan satria semu.

    Sungguh, kini dalam setiap detik di negeri ini, media massa hanya gencar dan heboh serta hiruk pikuk menuang dan mengangkat kisah para satria semu di parlemen, pemerintahan, dan yang melingkarinya, tak pernah beranjak dari pemberitaan beraroma kekuasaan, tahta, dan kepentingan  politik untuk kelompok dan keluarganya sendiri yang terus melenceng dari amanah di tengah hukum yang memihak, keadilan yang utopia, hingga kesejahteraan sebatas mimpi.

    Siapa yang salah? Media massanya? Atau kisahnya yang memang tak lekang oleh waktu karena akan terus laku, berefek memundi rupiah. Dibanding sajikan kisah lain yang klasik dan tak memantik untung.

    Jengah dan lelah menjadi saksi dari kehidupan yang melenceng ini, tak sesuai harapan. Tapi apa mau dikata, meski bisa bicara dan bersuara, tetap saja bicara dan suara itu seperti dihembus di ruang hampa. Maka, tak akan ada gelombang yang mengantar bicara dan suara itu sampai ke titik tuju.  

    Mereka pun malah nampak, seperti lupa atau terlupa atau sengaja melupakan kondisi yang terjadi di masyarakat yang konsisten menjepit dan menghimpit.
    Sepertinya, para satria semu itu sudah lupa atau tidak tahu atau sudah tak peduli lagi  menyoal pepatah Jawa yang bisa menjadi pondasi menuju masyarakat Indonesia tentram lahir batin dan makmur di tanah merdeka yang subur makmur karena para pemimpin yang bermartabat.

    Polusi teladan buruk

    Satu hal yang hingga saat ini tidak dapat dilupakan oleh rakyat adalah menyoal partai politik dan elite partai yang ibaratnya sudah dibeli oleh para taipan atau cukong demi kepentingan mereka. Menyoal ini bahkan sudah dibocorkan oleh pemimpin parlemen Republik Indonesia yang sudah terpublikasi di berbagai media.

    Tidak bertepuk sebelah tangan, salah satu menteri kabinet sekarang pun terang-terangan menyebut dalam Pilkada 2020, para calon kepala daerah di seluruh Indonesia dalam proses Pilkada, lebih dari 93 persen dibiayai oleh cukong. Apa yang diungkap juga sudah terpublikasi di berbagai media massa, dan saya juga mengulasnya dalam beberapa artikel.

    Menariknya, Presiden Jokowi justru telah melaporkan dan menyerahkan sesuatu dari perbuatan gratifikasi kepada KPK yang bernilai miliaran. Namun, tak pernah ada penyerahan gratifikasi oleh para partai politik dan elite partainya. Tidak ada pelaporan dan penyerahan gratifikasi dari para pemimpin daerah yang terpilih di Pilkada 2020 hasil dari pemberian dari para taipan atau cukong.

    Artinya, partai politik, elite partai, dan para pemimpin daerah itu tak sekadar dapat gratifikasi dari para pemodal itu, namun bisa disebut mahar atau ikatan kontrak dan kerjasama dan lainnya demi kepentingan yang saling menguntungkan dan amanatnya adalah mengembalikan gratifikasi dalam bentuk lain yang ujungnya para pemimpin ini jadi tak amanah kepada rakyat, tapi amanah kepada para pemodal. Kata lainnya dijajah oleh sikap dan perbuatannya sendiri dan menjadi pemimpin semu yang  menjual harga diri, melupakan martabat diri.

    Masyarakat tahu atas semua hal itu. Sayang KPK sepertinya sedang tidak ada di +62, sehingga tak melihat aksi-aksi tak bermartabat yang jauh dari amanah membawa rakyat  tentram lahir batin dan makmur di tanah merdeka yang subur makmur di negerinya sendiri.

    Sampai kapan ini akan terjadi? Harus menunggu 2024? Apa setelahnya akan berubah atau sama? Media massa dan media sosial di Republik ini, kini penuh retorika klasik yang terus menjadi benang kusut karena akar masalahnya terdeteksi dan dapat mudah dibaca, namun rakyat bisa apa?

    Bahkan dalam beberapa hari ini, saya banyak mendapat pertanyaan. Siapa sih, yang dapat menghentikan semua persoalan ini di Indonesia? Jawabnya kan seharusnya para pemimpin. Tapi para pemimpin justru menjadi akar masalah itu sendiri. Jadi rakyat harus minta tolong siapa? Polusi teladan buruk rasanya sudah mengalahkan polusi udara. Lebih menyesakkan dada.

    Tingkat RT saja ada ambisi pemekaran RW

    Akibat para pemimpin di atas yang terus meneladani polusi teladan buruk, maka jangan salahkan bila di tingkat Rukun Tetangga (RT) di suatu daerah Indonesia, juga ada yang ikutan membikin gaduh menginisiasi pemekaran RT menjadi Rukun Warga (RW).

    Singkat cerita, rencana aksi pemekaran RT menjadi RW ini bertujuan demi kemaslahatan umat, sayang proses dan prosedurnya dari awal sudah tidak tepat. Sebab tidak diawali dari hulu, tetapi tahu-tahu rencana sudah ada dihilir dan mengorbankan atas nama warga demi sebuah kepentingan yang juga mudah dibaca. Perilaku ini persis seperti para pemimpin di atas yang lupa martabat.

    Nampak di dalamnya juga kental dengan adanya orang-orang yang menganggap dirinya tokoh masyarakat, padahal sebutan tokoh itu dari masyarakat bukan dari diri sendiri, bukan menyanjung. Inilah kejadiannya, hingga ada peristiwa mirip para pemimpin di atas yang berpikir seolah untuk amanah dan kepentingan warga, namun sejatinya ada kepentingan untuk diri sendiri dan kelompoknya.

    Karenanya kurang memanfaatkan kecerdasan Intelegensi dan personalitinya, hingga di tengah pandemi corona, kok berpikir memekarkan wilayah. Benar-benar tindakan yang arogan di saat dan waktu yang tidak tepat. Serampangan, tak berpikir ilmiah, dan seolah tak kompeten literasi apalagi keterampilan berbahasa.

    Semoga, siapa saja yang ingin jadi pemimpin di negeri ini, di seluruh Indonesia, mulai dari Ketua RT hingga Presiden, semoga memahami tentang pepatah Jawa itu, sehingga saat menjadi pemimpin, mau Ketua RT, RW, hingga Presiden dapat mengimplementasikan pepatah Jawa tersebut dan amanah. Aamiin.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.