KPAID Gelar Rakorda Kota Bogor Bahas PTM dan Hak Anak
Kamis, 16 September 2021 06:09 WIBHak Dasar Anak khususnya pendidikan dijamin undang undang dasar dan artikel PBB yang harus dipenuhi dan difasilitasi walaupun disaat pandemi
Bogor 15 September 2021
Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Bogor Dudih Syiarudin menyelenggarakan rapat koordinasi daerah (Rakorda)Kota Bogor pada Senin, 13/9/2021.
Mengangkat tema Persiapan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) & Program Vaksinasi Anak Usia Belajar 12-17tahun Berbasis Sentra Sekolah, Rakor yang diselenggarakan secara daring tersebut digelar sebagai upaya sinkronisasi antar dinas dalam langkah pelaksanaan PTM.
Dibuka langsung oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dilanjutkan oleh Atang Trisnanto, Ketua DPRD Kota Bogor. Dalam Opening Speech, Walikota disamping membahas persiapan PTM dan menyusun strategi dengan matang antar dinas juga menganjurkan kolaborasi lembaga pendidikan dan sosial untuk membantu pemerintah kota dalam penanganan anak anak korban dari Covid 19 baik yang putus sekolah atau yang menjadi yatim akibat ditinggal mati orang tuanya karena terinfeksi virus corona.
Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul melalui PKBM Bakti Nusa yang kini berkantor di Mesjid Raya Bogor, institusi pendidikan pertama yang mencetuskan Program Sekolah Gratis di masa pandemi, telah bekerjasama dengan KPAID untuk membantu pendidikan anak-anak Korban Covid-19 akan tetap menyelenggarakan program pendidikan secara daring demi menghindari penularan virus corona dengan Program Setara Daring Kemdikbud RI.
"Gender Equality yang menjadi tujuan dari PBB tidak akan tercapai tanpa kualitas pendidikan yang mumpuni dan pemberdayaan kewirausahaan khususnya pada anak perempuan tidak mampu, yang rentan menjadi target perlecehan dan terjerumus ke dunia malam. Di kesempatan ini saya sebagai Kepala PKBM Bakti Nusa juga ingin menyampaikan kegembiraan kami atas bergabungnya Prof Dr Ir Sobar Sutisna M. Surv. Sc sebagai Pembina Kehormatan Yayasan kami. Prof Sobar adalah Staf Khusus Kantor Presiden bidang Geodesi, Ahli Geodesi peringkat ke 6 Dunia dan Dosen di Universitas Pertahanan. Bergabungnya Prof Sobar demi meningkatkan kualitas pendidikan Yayasan Pendidikan SDM Unggul yang menjadi payung dari SMK & PKBM Bakti Nusa," kata Agung Udiyanto Kepala PKBM Bakti Nusa dan Ketua Pembina Yayasan SDM Unggul.
Komisioner KPAI Daerah Kota Bogor, bidang pendidikan Anni Farhani menyampaikan bahwa Rakorda ini merupakan komitmen pihaknya agar satuan pendidikan di Kota Bogor dapat berjalan dengan baik. Khususnya agar anak-anak tetap aman selama PTM terbatas.
Sementara itu narasumber dari KPAID Komisioner Bidang Pendidikan Anni Farhani, Kepala Dinas Kota Bogor, Hanafi, Kepala Kemenag Kota Bogor, Ramlan Rustandi, Kepala Dinkes Kota Bogor, Srinowo Retno dan dari KCD R Arso Budi Riyadi.
Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan.
Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung.
Anni mengingatkan kembali, Indonesia merupakan salah satu negara di antara negara lain di dunia yang masih terdampak Covid-19.
Beberapa negara juga masih belum menyiapkan, bahkan juga masih belum terlaksana tatap muka.
"Indonesia melihat data terkini, ada daftar baik, tapi juga ada beberapa daerah kasusnya tinggi, data Satgas dan Kemenkes, sejak 23 sampai 28 Agustus, alhamdulillah untuk 20 provinsi kasusnya turun, ini keberhasilan gotong-royong dalam situasi PPKM, karena menghadapi situasi ini tidak hanya diserahkan kepada negara, tapi juga partisiapsi masyarakat, ini sangat berarti," ujarnya.
Dalam pelaksanaan PTM hari ini, peran satuan pendidikan dan pemerintah daerah sangat besar. Pasalnya, untuk melaksanakan PTM menurut WHO idealnya adalah positivity rate itu dibawah 5 persen, sementara di kota Bogor masih belum tercapai.
"Guru dan Aktivis Pendidikan adalah Pelukis Masa Depan & Peradaban Bangsa," seperti kutipan Presiden RI Joko Widodo dan Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Akhir kata, penulis berpendapat, akan selalu ada pro dan kontra dari keputusan pemerintah, namun saya yakin di era teknologi ini para pahlawan tanpa tanda jasa dan pelukis masa depan dapat menggunakan kanvas online dan offline selama kesehatan dan keselamatan anak tetap menjadi prioritas utama, mengikuti arahan pemerintah. Bagaimana menurut anda?
Penulis Indonesiana
0 Pengikut
Kenapa Tim Staffsus Presiden Kunjungi PKBM Bakti Nusa?
Minggu, 22 Mei 2022 06:27 WIBKPAID Gelar Rakorda Kota Bogor Bahas PTM dan Hak Anak
Kamis, 16 September 2021 06:09 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler