Konflik kepentingan yang dialami para pejabat publik maupun orang swasta yang turut bermain kekuasaan merupakan konsekuensi yang sukar dihindari. Rakyat banyak yang berada di luar lingkaran kekuasaan memandang apa yang dilakukan pejabat publik namun terlibat dalam bisnis jelas merupakan konflik kepentingan. Tapi, bagi elite ybs, batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis pribadi itu nyaris kabur, dan karena itu mereka menganggap tidak ada konflik kepentingan.
Lantas apa bila bukan konflik kepentingan? Para pejabat publik itu bisa menyusun alasan apapun untuk meyakinkan masyarakat bahwa tindakan mereka bukan untuk mencari untung, melainkan untuk menolong masyarakat. Sungguh ini alasan yang aneh, sebab pada jabatan publik itu telah melekat fungsi dan tugas melayani dan membantu masyarakat. Jadi untuk apa pejabat publik mencari lahan lain untuk menyalurkan kebaikan hatinya yang ingin membantu masyarakat?
Konflik kepentingan muncul karena bertemunya otoritas atau wewenang dengan kepentigan pribadi—yang artikulasinya bisa dilakukan oleh ybs sendiri, atau melalui orang lain, termasuk melalui kerabat. Semakin besar otoritas, semakin besar godaan untuk merambah wilayah yang tidak boleh dimasuki. Namun, ini bisa terjadi karena ybs merasa memiliki wewenang untuk menembus wilayah itu dan merasa tak ada orang lain yang akan mampu menghentikannya.
Begitulah, semakin tinggi kedudukan yang ditempati seseorang, ia akan dihadapkan pada situasi yang semakin sarat tantangan. Dalam perjalanannya berkuasa, ia akan sampai pada persimpangan jalan yang mengharuskannya membuat pilihan: atau menjadi tuan bagi kekuasaan atau mempertuankankekuasaan. Masing-masing disertai konsekuensi dan risiko yang harus ditanggungkan.
Bila ia memilih jadi tuan, maka ia memiliki kesempatan untuk memperlakukan kekuasaan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Ia akan berusaha menjadi penguasa yang adil dengan menguatkan yang lemah dan menekan yang kuat agar tidak semena-mena. Ia akan mengerahkan kekuasannya untuk menyejahterakan rakyat.
Sebaliknya, bila ia pilih mempertuan kekuasaan, maka kekuasaanlah yang akan menguasai jiwanya, pikirannya, juga hatinya. Kendati ia telah menggenggam kekuasaan yang cukup besar, ia masih merasa kehausan dan kelaparan. Ia merasa tidak cukup, menginginkan lebih banyak lagi. Mula-mula untuk dirinya sendiri, lalu isteri/suami dan anak-anaknya, kerabat dekatnya, saudara jauhnya, kawan-kawannya.
Semakin banyak yang ia inginkan dan kemudian ia dapatkan, semakin ia merasa lebih berkuasa lagi. Padahal, justru dirinya yang semakin tenggelam dalam genggaman kekuasaan. Dirinya yang dikendalikan oleh kekuasaan. Ia menginginkan lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan lebih kuat lagi; dan kekuasaan memberi yang ia inginkan dan memuaskan segenap hasratnya.
Kerakusan mulai merayapi orang yang dilimpahi kekuasaan; ia merasa tidak cukup kenyang, ia merasa terus dahaga. Di saat yang sama, ia merasa khawatir akan tergeser dari tempatnya. Karena itu, penting baginya untuk terus-menerus menghimpun beragam sumber daya untuk menjaga agar kekuasaannya tidak terganggu. Ia juga berkepentingan untuk mempertahankan posisinya dalam komunitas sesama penguasa, ia tidak mau terlempar dari apa yang disebut kelas elite—mereka yang menentukan nasib banyak orang. Jika ia kemudian tidak lagi bisa menempati kursi jabatan publik, setidaknya ia masih mampu mengendalikan mereka yang duduk di kursi itu berkat sumber daya yang telah ia himpun selagi berkuasa. Baginya, batas antara berkuasa dan mengabdi pada kekuasaan tidak lagi nyata. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
