Assalamualaikum, Salam Sejahtera,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan.
Mengamati, mencermati dan melihat situasi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada 10 tahun terakhir ini, kami relawan 8 Satria khawatir Bangsa Indonesia akan menghadapi "KRISIS MULTIDIMENSI" yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan politik karena salah tata kelola negara yang dilakukan rezim pemerintah sekarang.
Krisis multidimensi yang kami maksud yaitu Krisis ekonomi, politik, pertahanan, pangan, energi, dan KKN.
1. Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi terjadi jika pemerintah terus menambah hutang yang kurang bermanfaat untuk rakyat dan negara, berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.014,58 triliun per akhir Februari 2022 (sumber tempo.co). Tentunya hutang sebesar ini akan jadi beban bagi APBN dan rakyat, bayangkan saja, beban pembayaran hutang pinjaman pokok dan bunga bisa mencapai 1/3 dari nilai APBN.
Dengan beban hutang sebesar itu kemungkinan terjadi pengurangan subsidi dan program yang sesuai tujuan negara, padahal salah satu fungsi dari APBN memompa pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Kedua, tata kelola hutang yang tidak tepat sasaran dengan membangun infrastrukur secara masif dan kurang bermanfaat bagi pendapatan negara dan rakyat. Misalnya pembangunan kereta api cepat Jakarta - Bandung yang kini mangkrak, Bandara Kertajati, beberapa pembangunan jalan tol yang akhirnya dijual ke pihak swasta dengan harga murah, dll.
Ketiga, Kementerian keuangan terus menerbitkan SBN/ Surat Utang Negara (SUN) dengan bermacam seri untuk menambal defisit APBN, celakanya BUMN terus dipaksa untuk membeli obligasi SBN/SUN sehingga hutang pemerintah pada BUMN sangat besar. Bahkan BUMN akan kesulitan likuiditas operasional jika pemerintah terlambat membayar hutang pinjaman pokok dan bunga sehingga menghambat kinerja perusahaan plat merah dan berakibat merugi.
Keempat hutang dalam bentuk mata uang asing juga perlu diwaspadai, krisis monoter tahun 1998 bisa jadi pelajaran berharga bagi pemerintah dimana kurs 1 dolar saat itu Rp 2.500 tiba-tiba melonjak hingga Rp 20.000, seketika itu hutang juga bertambah.
Gejala dari krisis ekonomi mulai dirasakan masyarakat dimana daya beli semakin rendah sedangkan harga-harga kebutuhan seperti sembako, bensin, minyak goreng, dll, mengalami kenaikan serta kelangkaan.
2. Krisis Politik
Kebijakan presidential threshold 20% jadi persoalan dalam regenerasi kepemimpinan nasional, dimana sistem ini bersifat transaksional yang menyebabkan biaya politik jadi mahal, hanya oligarki politik dan oligarki ekonomi yang mampu mencalonkan pemimpin bangsa dan pemimpin daerah. Akibatnya rakyat sulit untuk mengajukan calon pemimpin terbaik di negeri ini.
PT 0% harus terus disuarakan rakyat dan harus dikabulkan oleh MK supaya bangsa ini dapat mencari calon pemimpin yang terbaik.
3. Krisis Pertahanan
Adanya gerakan sparatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang hendak memerdekaan diri dari NKRI merupakan ancaman serius, sudah banyak warga sipil dan aparatur negara tewas karena pemberontakan ini. Negara tidak tidak boleh kalah, pemberontakan harus dilawan demi kedaulatan kita sebagai satu bangsa. Sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan para pejuang merebut dan mempertahankan Irian Jaya sebagai wilayah NKRI.
Rencana IKN di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan 3 negara juga jadi isu pertahanan, berdasarkan analisa dari beberapa para pengamat militer IKN tidak tepat sebagai ibukota karena ada kelemahan secara geografis.
Kemudian tergerusnya jatidiri bangsa akibat pengaruh budaya asing yang masuk melalui derasnya arus teknologi, generasi muda sekarang kurang mengenal jatidiri karena kurang pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Masuknya TKA Asing tanpa regulasi dan pengawasan yang jelas dari pemerintah juga jadi persoalan keamanan negara.
4. Krisis pangan
Krisis pangan terjadi karena jumlah rumah tangga petani terus menurun, terbatasnya lahan pertanian akibat tanaman industri dan properti. Kemudian kurangnya keberpihakan politik anggaran ketahanan pangan seperti subsidi bibit dan pupuk, dan terakhir harapan hidup petani kurang juga harus ditingkatkan. Akibat hal itu produksi hasil pertanian terus turun sehingga jadi alasan pemerintah untuk melakukan impor.
5. Krisis Energi
Kelangkaan BBM terjadi karena energi fosil terbatas sehingga ketergantungan impor minyak sangat tinggi untuk mencukupi kebutuhan nasional. Pemerintah harus berpikir untuk mengembangkan energi terbarukan.
6. Krisis KKN
Oknum pejabat, oligarki politik dan oligarki ekonomi semakin serakah dan rakus merampok kekayaan SDA Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Bumi, air dan kekayaan alam dengan segala isinya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sesuai bunyi pasal 33 UUD 1945 tidak lagi untuk kemakmuran rakyat, sebaliknya dikuasi oleh oligarki ekonomi dengan konsesi pengelolahan lahan hingga puluhan tahun.
*
Krisis multidimensi tersebut harus dapat dicegah karena bisa membahayakan nasib kita sebagai satu bangsa. Salah satu cara dengan mencari tokoh berkarakter jiwa kepemimpianan cerdas, tegas dan patriotisme yang tidak akan menghianati rakyat serta konstitusi. Tahun politik 2024 rakyat harus mencari pemimpin yang terbaik untuk menentukan nasib bangsa dan negara 5 tahun kedepan.
Untuk itu kami relawan 8 satria dengan ini menyatakan dukungan kepada Letjen TNI (Purnawirawan) Agus Sutomo, SE. untuk maju sebagai Calon Presiden RI tahun 2024. Kami menilai Agus Sutomo dengan latar belakang militer mampu menyelesaikan segala persoalan krisis multidimensi tersebut, ia berjiwa nasionalis sejati, patriot bela bangsa dan negara. Ia setia mengabdi pada negara melalui karirnya sebagai Danjen Kopasus, Pangdam Jaya, Komandan Sesko TNI dan Irjen Kemenhan RI.
Bahkan setelah memasuki masa pensiun Agus Sutomo tetap mengabdikan diri dengan mendirikan Relawan Siaga, yaitu organisasi kemanusian yang ia dirikan bersama Sandiaga Uno.
Dengan ini kami mengimbau serta berharap supaya masyarakat, organisasi masyarakat dan partai politik memberikan dukungan kepada Agus Sutomo sebagai Calon Presiden 2024.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga tahun politik 2024 dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.
Bekasi Kota Patriot, Rabu 13 April 2022.
Ttd.
Hendi Kusuma
Ketua Relawan 8 Satria
Nb:
Dasar hukum
Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 tentang Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Ikuti tulisan menarik Hendi Kusuma S Soetomo lainnya di sini.
