x

Iklan

Adjat R. Sudradjat

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 24 Juni 2022 07:25 WIB

Kontroversi Zulhas, Jangan-jangan Tengah Menggali Kuburnya Sendiri

Reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi kali ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik belaka. sReshuffle Sama sekali tidak akan mampu menyelesaikan carut-marut harga komoditas minyak goreng. Digantinya M. Lutfi oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, justru membuat track record Zulhas kian tidak jelas. Bisa saja, karena ulah Zulhas, PAN secara perlahan tapi pasti akan kandas, dan tenggelam di 2024 mendatang...

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Di satu sisi  banyak pihak yang  menilai langkah Presiden Joko Widodo, atawa Jokowi, mengangkat ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, hanya sekadar upaya akomodasi partai koalisi semata tanpa adanya tendensi penyelesaian permasalahan di tubuh Kementerian Perdagangan.

Akan tetapi di sisi lain, bisa jadi pula merupakan permainan politik tingkat tinggi seorang Jokowi untuk "menenggelamkan" parpol besutan Amien Rais ini dari percaturan politik nasional.

Betapa tidak. Nir-prestasi, dan sebaliknya penuh kontroversi seorang Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, saat menjadi menteri Kehutanan di era pemerintahan SBY, menjadi tolok ukur  kinerja yang bersangkutan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Bahkan di era pemerintahan SBY, saat Zulhas menjabat sebagai menteri Kehutanan, tercatat pemerintah sudah menerbitkan 2.312.603 hektar dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Di mana Zulkifli Hasan menjabat di tahun 2009-2014 dan MS Kaban 2004-2009.

Organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan di era dua periode SBY tersebut, sebanyak 1,64 juta hektare dikeluarkan di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.

Sekarang ini, di saat ketua umum partai amanat nasional (PAN) diangkat sebagai menteri perdagangan untuk menggantikan M. Lutfi, pun dianggap kontroversial juga.

Seperti misalnya tatkala satu hari seusai dilantik sebagai Mendag, saat Zulhas melakukan sidak ke pasar Cibubur, Jakarta timur, bukannya mengundang pujian. Sebaliknya justru malah mendapatkan cemoohan dari masyarakat.

Betapa tidak. Saat itu, Zulhas mengaku kaget mengetahui banyak harga kebutuhan barang pokok atau sembako yang mengalami lonjakan. Beberapa komoditas yang disebut Zulhas melonjak yaitu cabai rawit merah, telur sampai daging ayam. Padahal kenaikan harga terjadi jauh sebelum Zulhas ditunjuk menjadi menteri perdagangan 

Saya terus terang shock ya, karena tadi tuh pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh terasa sekali memang beban hidup itu meningkat. Tadi saya lihat langsung, akibat harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik. Hampir semuanya kecuali beras, hanya beras yang tidak,” kata dia. 

Tak hanya itu, Zulhas juga sempat berbincang dengan seorang pedagang pasar, Warman dan istrinya dan bertanya soal harga minyak goreng. Mendengar keluh kesah Warman, Zulhas ikut prihatin sehingga menawarkan Warman dan istrinya umrah.

Publik pun bertanya-tanya, apa konteksnya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dengan tawarkan kepada pedagang itu untuk melakukan ibadah umrah tersebut?

Teranyar adalah pernyataan Zulhas usai rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022). Eks wakil ketua MPR itu mengklaim tidak ada mafia minyak goreng dalam dunia perdagangan Indonesia. Ia sebut permasalahan minyak goreng terjadi akibat kelambatan pemerintah mengantisipasi aksi para penjual migor.

Pernyataan tersebut semakin menunjukkan sikap kontroversi seorang Zulhas. Malahan terkesan ketum PAN ini telah melakukan blunder yang sungguh membuat tertawa ngakak yang menyimaknya.

Sungguh, pernyataan Zulhas soal tidak ada mafia minyak goreng bertolak belakang dengan fakta di lapangan. 

Bukankah sudah sejak lama industri sawit kental dengan monopoli, hanya dikelola oleh beberapa konglomerat sawit besar. Banyak di antaranya berperan sebagai trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia. 

Kasus tersebut mulai diendus usai pengungkapan mafia minyak goreng oleh Kejagung. Kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan. Namun, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila banyak pihak meragukan seorang Zulhas akan mampu melaksanakaan amanah sebagai pembantu Presiden Jokowi. Jangankan secara maksimal, dan mengundang pujian, tapi sebaliknya diperkirakan akan semakin ambyar saja.

Terlebih lagi dengan semakin dekatnya pemilu 2024. Sebagai ketua umum partai sudah barang tentu dituntut untuk lebih konsentrasi lagi dalam upaya meraih suara dukungan.

Karena itu pula, dengan diangkatnya seorang Zulhas sebagai punggawa kabinet Presiden Jokowi, di satu sisi kita melihat sebagai upaya untuk menambah komposisi koalisi parpol.  yang berada di pihak pemerintah.

Sedangkan di sisi lain, bisa jadi merupakan manuver Jokowi untuk "menggembosi" karir seorang Zulhas berikut  partainya yang selama ini dianggap sering bersikap mencla-mencle...***

 

 

 

 

Ikuti tulisan menarik Adjat R. Sudradjat lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB

Terkini

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB