x

Sumber: New York Digital Collections.

Iklan

Harrist Riansyah

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 7 April 2023

Minggu, 16 April 2023 17:28 WIB

Revolusi Prancis I; Latar Belakang


Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Kerajaan Prancis pada saat sebelum mengalami Revolusi Prancis sedang mengalami kebangkrutan. Hal itu disebabkan, antara lain, karena terkurasnya dana untuk membiayai perang revolusi Amerika (yang kemudian menjadi perang Kemerdekaan Amerika Serikat). Selain itu anggaran pemerintah pun juga habis karena untuk biaya hidup para bangsawan Prancis yang suka bermewah-mewah.

Sebab lain karena dalam dua dekade terjadi kegagalan panen, kekeringan, dan meroketnya harga roti. Hal itu membuat kalangan petani dan kaum miskin kota yang merupakan populasi 98% dari populasi Prancis menjadi resah. Mereka mulai tidak menyukai rezim kerajaan Prancis yang mengenakan berbagai macam pajak kepada rakyatnya namun tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Lalu meletuplah kerusuhan, penjarahan, dan pemogokan di desa-desa maupaun kota-kota di Prancis.

Pada musim gugur 1786, Jendral Keuangan Prancis, Charles Alexandre de Calonne, mengusulkan paket reformasi keuangan yang mencakup pajak tanah universal di mana kelas-kelas istimewa tidak lagi dibebaskan. Untuk mengumpulkan dukungan bagi langkah-langkah ini dan mencegah pemberontakan aristokrat yang sedang tumbuh, sang raja memanggil Estates-General (les états généraux) - sebuah majelis yang mewakili ulama, bangsawan  dan kelas menengah Prancis. Ini merupakan pertemuan pertama sejak 1614.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun kebijakan Calonne tidak dapat dilaksanakan karena ditentang oleh kelas-kelas istimewa (ulama dan bangsawan) yang mengarah pada disebut sebagai pemberontakan tubuh Aristokrat (revolt of the “aristocratic bodies”) terutama perkumpulan (pengadilan yang paling tinggi) yang kekuasaanya dibataasi oleh dektri Mei 1788.

Selama musim semi dan musim panas 1788, ada keresahan di antara penduduk di Paris, Grenoble, Dijon, Toulouse, Pau, dan Rennes. Raja, Louis XVI, harus menyerah. Dia mengangkat kembali Jacques Necker yang berpikiran reformis sebagai menteri keuangan dan berjanji untuk menyelenggarakan Estates-General pada 5 Mei 1789. Dia juga, dalam praktiknya, memberikan kebebasan pers, dan Prancis dibanjiri pamflet yang membahas rekonstruksi negara. Pemilihan untuk Estates-General, yang diadakan antara Januari dan April 1789, bertepatan dengan gangguan lebih lanjut, karena panen tahun 1788 adalah yang buruk. Praktis tidak ada pengecualian dari pemungutan suara; dan para pemilih menyusun cahiers de doléances, yang berisi daftar keluhan dan harapan mereka. Mereka memilih 600 wakil untuk golongan Ketiga, 300 untuk kaum bangsawan, dan 300 untuk klerus (ulama).

Pertemuan dijadwalkan pada 5 Mei 1789 di Versailles, Mereka segera terbagi atas masalah mendasar: apakah mereka harus memilih dengan kepala (jumlah orang), memberikan keuntungan kepada kelas Ketiga, atau dengan kelas, dalam hal ini dua golongan istimewa dari kerajaan mungkin mengungguli yang ketiga. Permasalahan ini justru jauh lebih dibahas daripada permasalahan awal. 

Pada 17 Juni, dengan pembicaraan mengenai prosedur yang tidak mengalami kemajuan, golongan Ketiga bertemu sendirian dan secara resmi mengadopsi gelar Majelis Nasional (National Assembly); tiga hari kemudian, mereka bertemu di lapangan tenis dalam ruangan terdekat dan mengambil apa yang disebut Sumpah Lapangan Tenis (serment du jeu de paume), bersumpah untuk tidak bubar sampai reformasi konstitusi tercapai. Dalam seminggu, sebagian besar wakil klerus dan 47 bangsawan liberal telah bergabung dengan mereka, dan pada tanggal 27 Juni Louis XVI dengan enggan mengakuinya ke dalam majelis baru. Raja dengan enggan menyerah dan mendesak para bangsawan dan rohaniwan yang tersisa untuk bergabung dengan majelis, yang mengambil gelar resmi Majelis Konstituante Nasional pada 9 Juli; Namun, pada saat yang sama, ia mulai mengumpulkan pasukan untuk membubarkannya.

Dua bulan pencegahan ini terjadi ketika masalah mempertahankan persediaan makanan telah mencapai klimaksnya membuat marah kota-kota dan provinsi-provinsi. Desas-desus tentang "konspirasi aristokratik" oleh raja dan hak istimewa untuk menggulingkan Perkebunan Ketiga menyebabkan Ketakutan Hebat Juli 1789, ketika para petani hampir dilanda kepanikan. Pengumpulan pasukan di sekitar Paris dan pemecatan Necker memicu pemberontakan di ibukota. Pada 14 Juli 1789, kerumunan orang Paris merebut Bastille, simbol tirani kerajaan. Sekali lagi raja harus menyerah; mengunjungi Paris, ia menunjukkan pengakuannya terhadap kedaulatan rakyat dengan mengenakan the tricolor cockad.

Sementara itu di beberapa Provinsi terjadi “the Great Fear of July “ yang membuat banyak petani melakukan pemberontakan terhadap tuan tanah mereka. Hal ini membuat banyak bangsawan dan kaum Borjuis ketakutan. Majelis Konstituante Nasional pun mencoba menghentikan ini dengan cara, pada malam 4 Agustus 1789 mereka pun menghapus sistem feodal dan persepulihan (the tithe) yaitu bagian sepersepuluh dari sesuatu, dibayarkan sebagai kontribusi kepada organisasi keagamaan atau pajak wajib kepada pemerintah. Dan kemudian pada tanggal 26 agustus memperkenalkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen), yang menyatakan kebebasan, kesetaraan, hak milik yang tidak dapat diganggu gugat, dan hak untuk melawan penindasan.

Dekrit 4 Agustus dan Deklarasi adalah inovasi sedemikian rupa sehingga raja menolak untuk memberikan sanksi kepada mereka. Orang Paris bangkit kembali dan pada 5 Oktober berbaris ke Versailles. Keesokan harinya mereka membawa keluarga kerajaan kembali ke Paris. Majelis Konstituante Nasional mengikuti pengadilan, dan di Paris mereka terus bekerja pada konstitusi baru.

Majelis Konstituante Nasional menyelesaikan penghapusan feodalisme, menekan "perintah" lama, membangun kesetaraan sipil di antara laki-laki (setidaknya di Perancis metropolitan, karena perbudakan dipertahankan di koloni), dan membuat lebih dari setengah populasi pria dewasa memenuhi syarat untuk memilih , meskipun hanya sebagian kecil memenuhi persyaratan untuk menjadi wakil.

Sistem administrasi yang rumit dari rezim lama disapu bersih oleh Majelis Konstituante Nasional, yang menggantikan sistem rasional berdasarkan pembagian Perancis menjadi pembagian, distrik, kanton, dan komune yang dikelola oleh majelis terpilih. Prinsip-prinsip yang melatarbelakangi administrasi peradilan juga diubah secara radikal, dan sistemnya disesuaikan dengan divisi administratif yang baru. Secara signifikan, para hakim harus dipilih.

Sumber:

  • Carpentier, J., & Lebrun, F. (2011). Sejarah Prancis: Dari Zaman Prasejarah Hingga Akhir Abad ke-20. (A. A. Harapan, & T. Pasuhuk, Penerj.) Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
  • com Editors. (2009, Februari 9). French Revolution. Dipetik Maret 29, 2020, dari HISTORY: https://www.history.com/topics/france/french-revolution
  • The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2020, Februari 3). French Revolution. Dipetik Maret 29, 2020, dari Encyclopædia Britannica: https://www.britannica.com/event/French-Revolution

 

Ikuti tulisan menarik Harrist Riansyah lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu