Hiruk-pikuk politik di Indonesia memasuki masa “perang tokoh”. Terkini, bagaimana Prabowo dengan koalisinya mengganti nama koalisi menjadi Kubu Indonesia Maju yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Di kubu lain, partai Nasdem dan koalisi resmi menetapkan “Cak Imin” sebagai bakal calon cawapres. Sontak partai Demokrat menanggapi dengan sinis dan menyebut telah terjadi pengkhianatan dalam koalisi yang telah dijajaki karena tidak diajak untuk berembuk.
Pasang-bongkar koalisi partai-partai yang memenuhi parliamentery threshold akan terus terjadi hingga nanti pendaftaran resmi ke KPU.
Drama politik terbaru yaitu Cak Imin dipanggil Komisi Pemberantasa Korupsi terkait saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Berita tersebut tidak kalah menghebohkan dibanding penetapan bakal calon capres dan cawapres. Mahfud MD menkonfirmasi bahwa pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK, hanya permintaan keterangan biasa, bukan sebagai tersangka (Viva.Co/5 September).
Yang ditangkap oleh publik tentu laiknya “penjagalan”. Bagaimana tidak, sebelumnya PKB dekat dengan partai berkuasa saat ini. Selama kedekatan itu tidak ada isu-isu terkait korupsi yang melibatkan Cak Imin dan juga elit PKB. Jauh sebelum itu bacapres Anies Baswedan juga berusaha dijegal dengan isu korupsi Formula E sesaat setelah deklarasi bakal calon presiden oleh partai Nasdem. Yang sempat heboh sebelumnya, penetepan mantan Sekjen Partai Nasdem dan juga Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi BTS 4G oleh Kejaksaan Agung.
Mengutip dari berita Kompas.com, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, penetapan Plate sebagai tersangka pada kasus korupsi ini akan semakin bulatkan tekad Nasdem mengambil sikap berhadapan dengan pemerintah. Menurut Ahmad Khoirul Umam, Nasdem mungkin menganggap langkah hukum ini cenderung bermuatan politik dan sarat tebang pilih. "Mengingat kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite politik dari partai lain di pemerintahan, seperti kasus impor bawang, impor beras, ekspor minyak goreng, dan sejumlah pengadaan komoditas lain, cenderung didiamkan saja," Kamis (18/5/2023). Memang dari segi (penegakan) hukum, setiap orang bisa saja atau kapanpun boleh dipanggil oleh penegak hukum sebagai saksi atas dugaan tindak pidana. Namun nalar publik tentu diuji dengan manuver-manuver dari penguasa yang sifatnya ujug-ujug.
Apa yang dilakukan oleh elit negeri ini seperti politik balas dendam. Walaupun sejauh ini belum ada tokoh bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan tersangka, namun ini seperti psy war dari the ruling party kepada partai-partai lain yang akan berkompetisi.
Sementara dari kubu PDI-P sendiri telah resmi mengusung bacapres Ganjar Pranowo dan sampai saat ini masih adem ayem saja tanpa ada dikaitkan dengan kasus-kasus yang sifatnya dugaan tindak pidana. Akan tetapi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hanya dicolek oleh netizen akun media sosial terkait kondisi di Desa Wadas, Purworejo.
Ketimpangan-ketimpangan terkait kondisi hukum, khususnya yang melibatkan partai-partai dalam kontestasi politik sangat ketara dan sifatnya mendadak, apalagi setelah deklarasi koalisi atau penetapan bakal calon presiden dan wakil presiden.
Ikuti tulisan menarik Fernando Wirawan lainnya di sini.
