“Mati lah dalam keadaan berpolitik, dan hitung lah berapa orang yang akan membencimu.” Apalagi, ketika mencoba mengilustrasikan politik Indonesia kontemporer yang membingungkan, acak, dan kocak, serta menguras perasaan. Hebatnya, politik memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi orang yang berkepentingan. Jadi, sekalipun hal-hal yang berbau politik banyak dibenci oleh masyarakat, tapi rasanya tetap manis, tidak hanya untuk politisi, juga masyarakat. Tapi, itu bukanlah persoalan, karena yang lebih menyebalkan dari semua persoalan politik itu ialah residunya berupa polarisasi, perpecahan, dan keterbelahan. Sisa-sisa pertempuran ini dapat berkembang menjadi radiasi kebencian dan permusuhan yang bertahan lama.
Momen 17 Agustus adalah perlambangan perjuangan yang dilandaskan pada persatuan dan kesatuan, penanda atas “le desir d’etre ensemble” yaitu keinginan untuk hidup bersama atas kesetiakawanan, menurut Ernest Renan. Akan tetapi, realitas hari ini menunjukan perlunya evaluasi bersama atas kebinekaan. Terlebih, mengingat tahun politik 2024 sudah santer terdengar, dan hirup-pikuk politik yang kian hidup menjelang pemilu, kekhawatiran akan residu pertarungan politik yang kembali menghantui keharmonisan hidup masyarakat terus berkembang. Sudah lama bangsa ini dikoyak kolonialisme dan pembagian kelasnya yang mentereng, belum lagi warisan kebudayaan dan sentimen-sentimen yang hidup dan dikelola di masyarakat dengan maksud-maksud politis, sewaktu-waktu dapat memicu ledakan konflik. Dan, sayangnya, pemilu Indonesia adalah pemicu efektif virus konflik perpecahan.
Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas bertajuk Tantangan Menepis Polarisasi Politik Pemilu 2024, sebagaimana dikutip dari laman Katadata.co.id (2023), diketahui bahwa sebanyak 56% dari total 507 responden yang tersebar di 34 provinsi merasa khawatir akan adanya polarisasi politik pada masa pemilu 2024. Kekhawatiran itu muncul karena traumatis masyarakat waras penyintas dari riuhnya pemilu 2014 dan 2019 yang diakibatkan oleh the great seperates yang dikompori para demagog dan pengais elektoral. Kini, masyarakat sudah cukup sadar dan tidak mau kembali mempersulit hidup demi idola mereka yang kini menjabat dan berkuasa dengan damai dan tetap sejahtera, walau para fanatik masih banyak berkeliaran secara fisik dan pikiran. Itulah mengapa, dalam survei ini, diketahui bahwa sebanyak 27,1% responden menilai bahwa sikap saling tidak menghargai pilihan atau intoleransi jadi sumber utama terjadinya polarisasi ketika pemilu.
Selanjutnya, masih dalam survei di atas, faktor penyebab polarisasi politik lainnya ialah hoaks atau berita bohong dengan persentase 22%, lalu 18% menilai disebabkan oleh sikap para elite politik yang cenderung memecah belah masyarakat. Aspek lainnya adalah fanatisme terhadap partai politik, kegiatan buzzer, penggunaan isu SARA dalam media kampanye atau perbincangan publik, dan lainnya. Keseluruhan poin ini adalah aspek-aspek yang mesti diwaspadai di kontestasi pemilu 2024 nanti. Benang merah dari semua ini adalah kecerdasan publik. Oleh karena itu, merdeka dari keterbelahan akibat politik elektoral setara dengan kemerdekaan dari keterbelakangan dan kebodohan secara penuh.
Cerdas Pangkal Kemerdekaan
Konflik bisa terjadi kapan dan dimana pun. Kita juga sadar bahwa eskalasi konflik tidak harus melulu dipandang negatif, sekalipun berkonotasi negatif. Konflik adalah bagian dari cerita hidup, tempat dimana manusia dapat belajar mempersiapkan pikiran dan mental serta mendorong daya pikirnya guna meminimalisir terulangnya konflik di masa depan, menghindari, menyelesaikannya, dan bahkan melenyapkannya. Inti dari konflik adalah adanya pertentangan dua pihak atau lebih mengenai pertentangan mengenai objek konflik yang diekspresikan (Budi, 2019). Jadi, kita tidak bisa melihat konflik dengan posisi biner, hitam dan putih. Namun, kita tidak bisa menahan seseorang yang melihat residu konflik secara hitam sepenuhnya terlebih bila berpotensi menimbulkan bencana kemanusiaan, sepertinya halnya dalam kontestasi politik.
Dalam kontestasi politik, kita tidak asing dengan istilah politik elektoral. Pada dasarnya, kegiatan tersebut adalah hajat hidup politisi dalam rangka mencapai tujuan elektoralnya yang secara sederhana digambarkan sebagai upaya meningkatkan (kuantitas) keterpilihannya dan mendorong elektifnya ke tahap maksimum dan berakhir dengan kemenangan. Sayangnya, terkadang dalam rangka politik elektoral ini, strategi politik yang dilakukan para politisi tidak mencerminkan moralitas dan etika publik yang berkualitas, seperti halnya memanfaatkan sentimen-sentimen dan memainkan strategi identitas dalam upaya meningkatkan elektabilitas di satu sisi, dan membunuh perlahan dukungan politik pada lawannya, alih-alih bertarung secara intelektual akademis. Model ini mendorong sentimen agama dan perbedaan antar kelompok menjadi instrumen untuk melakukan mobilisasi atau menggerus dukungan politik lawan dalam kontestasi elektoral (R. Masykuri & Ramadlan, 2021).
Tetapi, harus diakui, tidak ada salahnya bila para politisi menggunakan strategi busuk semacam itu, ibarat menggiring semua orang ke neraka, sedangkan ia ke surga, setidaknya bagus menurut ia sendiri. Namun, pertanyaannya adalah mengapa mau saja digiring ke neraka? Itu kekonyolan nyata, namun diminati banyak orang. Lihatlah, betapa fanatiknya segelintir orang kepada kelompok tertentu, memuji tokoh-tokohnya seolah tidak berdosa, dan mencegah orang diluar kelompoknya untuk menjatuhkan martabat idolanya atau sekadar mengkritisi semata. Kita sepakat bahwa politik elektoral bisa dilakukan dengan penuh wibawa, namun tidak dengan cara-cara tidak beretika dan immoral. Bukankah masyarakat sudah cukup “cerdas”, ungkap para politisi di setiap momen talkshow media mainstream di negeri ini. Namun, entah bagaimana, rasanya cukup skeptis dengan ungkapan tersebut. Masalahnya, ada kecenderungan dimana masyarakat mudah terjerumus dalam kontestasi politik yang tidak sehat yang berakibat pada jurang keterbelahan berjangka panjang. Maka, kecerdasan publik yang kerap diagungkan dan rasa percaya diri yang kerap ditujukan kepada masyarakat oleh para politisi mesti dipertanyakan.
Saya masih teringat dengan pemberitaan pada pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2019, dimana sepasang suami-istri harus bercerai karena berbeda pilihan. Lalu, bagaimana demo berskala besar menuntut seorang politisi dipenjara atas penistaan agama dan akhirnya mencuatkan istilah “politik identitas”. Termasuk, bagaimana dengan pengelompokan dan stigmatisasi para pemilih dengan sebutan cebong dan kampret, atau jenderal kardus, atau kadrun (kadal gurun), dan lain sebagainya. Parahnya lagi, tema politik identitas hari ini terus santer terdengar dan menyasar proses kampanye para capres 2024 nanti, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada akhirnya, wacana yang diangkat segelintir orang ini demi mengais suara-suara masyarakat galau, justru kembali membuat masyarakat sibuk, di tengah-tengah kesulitan dan kebertahanan hidup, untuk menjadi pakar politik dadakan dan dibuat berkelahi tanpa sedikitpun meningkatkan kadar kecerdasan publik. Belum lagi rendahnya kualitas edukasi politik dari partai politik dan informasi publik dari media massa. Sempurnalah menurunkan IQ masyarakat dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya politik.
Setelah disadari, energi kita terkuras habis mengurus residu dan objek-objek politik belaka, saling mencaci satu sama lain, walaupun itu menyenangkan. Kita lupa bahwa pembelahan terjadi di skala mikro, yaitu akar masyarakat yang risikonya jauh lebih buruk daripada pucuk piramida politik yang masih tetap dalam kesejahteraannya dan sibuk mencari kawan politik sana-sini, seolah-olah kita mesti peduli dengan semua itu. Padahal, dengan berpartisipasi aktif dalam politik secara tepat, minimal kesadaran kita dalam melek dan literasi politik yang mumpuni, bisa meningkatkan kapasitas seseorang. Sehingga, kita punya alasan mencintai dan membenci secara sehat dan rasional.
Namun, barangkali ketika energi kita terkuras habis memikirkan simbolisme dan bualan politik omong kosong, saat itulah otak kita memerlukan waktu untuk memuat keseluruhan informasi dan mencerna berbagai fenomena politik serta untungnya bagi kita. Sehingga, kesibukan kita pada akhirnya membuat kita mengabaikan esensi dari memahami falsafah dari politik itu sendiri. Berarti, kita tidak cukup merdeka untuk memikirkan politik secara murni dan edukatif. Kecenderungan untuk tertarik dengan gorengan isu politik identitas receh memang sedang naik daun. Misalnya, meributkan soal calon presiden yang menjadi aktor di iklan azan. Rasanya ingin bertanya, “Kenapa harus peduli dengan kesalehan dan citra seseorang di depan kamera?”, mau hal itu diniatkan tulus dan tidak, rasanya bangsa ini terlalu banyak membuang waktu dan lebih buruk lagi berwatak keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Padahal, kita sebagai masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas politik bangsa dengan beradu visi-misi dan kecerdasan seseorang yang akan memimpin 283 juta jiwa bangsa Indonesia. Dalam fenomena iklan azan ini dan bagaimana respons masyarakat kita, sepertinya masyarakat kita memang terlalu banyak santai, entah dari rutinitas atau berpikir, ketimbang bekerja atau mengembangkan potensi diri.
Oleh karena itu, guna menghindari keterbelahan politik ketika dan/atau pasca pemilu ataupun momentum politik lainnya adalah dengan meningkatkan kadar kecerdasan masyarakat, baik kecerdasan kognitif (daya pikir dan nalar) maupun emosional. Terutama kecerdasan emosional, karena menjadi musabab dari perpecahan pada umumnya. Coba kita lihat, apa program diungkapkan oleh Hendrie Weisinger (1998) dalam bukunya Emotional Intelligence at Work dalam rangka meningkatkan kecerdasan emosional, diantaranya: 1) Mengembangkan kesadaran diri yang tinggi; 2) Mengelola emosi; 3) Memotivasi diri sendiri; 4) Kesadaran sosial; 5) Humor; dan, 6) Pengelolaan relasi. Program-program ini menegaskan bahwa terkadang pikiran dan jiwa kita mesti dilatih untuk merdeka dan menilai konsepsi yang datang dari luar. Sedangkan kita juga mesti sadar, kita bukanlah objek politik yang menjadi komoditas para pemain besar, tetapi kita adalah manusia merdeka, subjek atas politik itu sendiri. Karena, ketika kemerdekaan tidak diraih, kita hanya akan menjadi komoditas politik dihadapan wacana politik dan politisi yang layak dipermainkan dan diperalat untuk tujuan-tujuan pragmatis politik. Mungkin, istilah “Makan atau dimakan” bisa disematkan pula dalam dunia politik. Memerdekakan pikiran, meningkatkan kecerdasan, maka dengan sendirinya mengurangi keterbelahan politik elektoral dan residunya di masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Budi, H. I. (2019). Kajian Kecerdasan Emosional Terhadap Manajemen Konflik Tingkat Pimpinan Di GPT Baithani Denpasar. Jurnal Jaffray, XVII(2), 239-258.
Katadata.co.id. (2023, Juli 18). Sikap Intoleransi Jadi Penyebab Utama Polarisasi Politik Menurut Litbang Kompas. Retrieved from databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/sikap-intoleransi-jadi-penyebab-utama-polarisasi-politik-menurut-litbang-kompas
Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. (2021). Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan Dan Polarisasi Di Antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019. Politika: Jurnal Ilmu Politik, XII(1), 68–87.
Weisinger, H. (1998). Emotional Intelligence: Pemandu Pikiran dan Perilaku Anda untuk Meraih Kesuksesan. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
Ikuti tulisan menarik Sidik Permana lainnya di sini.
