Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan Indonesia sudah mengimpor aspal selama kurang lebih 45 tahun. Apa arti angka-angka ini bagi kita? Angka-angka ini telah berbicara dengan sendirinya, bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun, tetapi Indonesia masih harus terus-menerus bergantung kepada aspal impor. Dan sampai saat ini impor aspal tersebut, tidak terasa sudah berjalan selama 45 tahun. Kapankah Indonesia akan stop impor aspal? Kata pak Jokowi, Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024, atau tahun depan. Apakah pak Jokowi serius dengan keputusannya ini?
Impor aspal selama 45 tahun adalah waktu yang sangat lama sekali. Apa sejatinya, upaya-upaya yang telah pemerintah laksanakan untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, dan berswasembada aspal? Rasanya kita masih belum pernah mendengar sama sekali ada berita yang menginformasikan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, dan berswasembada aspal. Yang sudah pernah kita dengar adalah pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Dan pada tahun 2022, pak Jokowi sudah pernah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Lalu, kapankah pak Jokowi mau dan berani memutuskan Indonesia akan mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, dan berswasembada aspal?
Indonesia tidak hanya mengimpor aspal aspal saja, tetapi juga mengimpor produk-produk lain. Baru-baru ini, kita telah dihebohkan dengan berita-berita mengenai Indonesia akan impor beras. Mengutip berita dari m.bisnis.com, tanggal 5 Oktober 2023, dengan judul: “Impor Beras 1,5 Juta Ton dari China, Bulog Blak-blakan Soal Anggaran”. Dari informasi ini yang paling menarik untuk disimak adalah mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/2023 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Melalui regulasi tersebut, Perum Bulog dan BUMN pangan dapat mengajukan kredit perbankan dengan subsidi bunga guna pengelolaan cadangan pengadaan pangan dengan jaminan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Penjaminan yang ditetapkan Pemerintah.
Kalau kita kaitkan informasi di atas ini dengan masalah Indonesia sudah 45 tahun lamanya mengimpor aspal, dan masih belum memiliki visi ke depan untuk mau berswasembada aspal, apakah mungkin Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/2023 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dapat digunakan juga untuk mendanai terwujudnya industri hilirisasi aspal Buton?. Dengan konsep dasar pemikiran dan visi yang sama, mungkin dapat dibuatkan semacam peraturan mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Mewujudkan Industri Hilirisasi Aspal Buton dan berswasembada aspal.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini industri hilirisasi aspal Buton masih belum terwujud, karena tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah cenderung lebih senang dan fokus untuk impor aspal dengan alasan bahwa pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton. Sedangkan para Investor juga masih belum ada yang merasa tertarik untuk berinvestasi di bidang industri hilirisasi aspal Buton. Mungkin penyebabnya adalah karena memerintah sendiri lebih senang impor aspal. Permasalahan-permasalahan yang sangat rumit dan kompleks ini mungkin akan dapat dicarikan solusi jitu dan jalan keluarnya yang cerdas, seandainya kebijakan Menteri Keuangan untuk mengimpor beras, dapat diberlakukan juga untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton guna mensubstitusi aspal impor.
Melalui regulasi untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton tersebut, mungkin PT Pertamina (Persero) atau PT Wijaya Karya Bitumen, sebagai perusahaan BUMN, akan dapat mengajukan kredit perbankan dengan subsidi bunga guna pengelolaan industri hilirisasi aspal Buton dengan jaminan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Penjaminan yang ditetapkan Pemerintah.
Sebenarnya, mengapa pemerintah tidak terlalu serius ingin mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, dan berswasembada aspal, adalah karena impor aspal itu adalah seperti makanan enak dan sehat sehari-hari. Dimakan tiga kali sehari. Dengan demikian aktifitas ini sudah merupakan kegiatan dan tradisi yang rutin dilakukan selama 45 tahun lamanya, dan seolah-olah apa yang sudah terjadi dan dilaksanakan selama ini adalah benar dan baik. Karena kebijakan impor aspal sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang lazim dan lumrah. Jadi tidak ada masalah. Dan semuanya itu telah berjalan mulus selama bertahun-tahun dengan rasa nikmat, dan nyaman. So, apa lagi yang perlu dicari?
Hal apa yang sejatinya wajib menjadi perhatian pemerintah agar impor aspal tidak menjadi “anak mas” lagi? Yang pertama-tama adalah harga aspal minyak impor sangat bergantung sekali kepada harga minyak bumi dunia. Harga minyak bumi dunia naik, harga aspal minyak impor akan ikut naik juga. Kedua adalah masalah kurs dollar terhadap rupiah. Adanya kenaikan kurs, maka harga aspal minyak impor akan naik juga. Dan ketiga adalah jumlah aspal minyak di dunia ini akan semakin langka di masa depan. Karena dengan semakin canggihnya teknologi pengilangan minyak, maka residu hasil proses pengilangan minyak bumi yang berupa aspal minyak akan semakin sedikit. Dan harga aspal minyak di masa yang akan datang harganya akan semakin mahal.
Indonesia telah dikaruniai sumber daya aspal alam di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, yang jumlah depositnya sangat melimpah. Mengapa pemerintah tidak mau serius memanfaatkannya? Mengapa justru aspal impor yang menjadi primadona? Rasanya ada yang salah dalam hal kita memandang permasalahan aspal di Indonesia? Alasan pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup dana untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, dan berswasembada aspal, sama sekali tidak bisa diterima dengan akan sehat. Buktinya Indonesia masih memiliki cukup dana untuk mengimpor beras dalam rangka memenuhi kebutuhan cadangan pangan di dalam negeri.
Kesimpulannya, dimana ada kemauan, pasti ada jalan. Apakah pemerintah masih memiliki kemauan dan niat baik untuk mewujudkan industri hiliriasi aspal Buton, dan berswasembada aspal? Kalau tidak punya keinginan lagi, silahkan impor aspal selamanya dengan harga yang sangat mahal. Tetapi kalau masih mempunyai keinginan untuk menjadi negara yang berdaulat dan mandiri di bidang aspal, ayo kita wujudkan industri hilirisasi aspal Buton, dan berswasembada aspal. Sejatinya, di setiap kesulitan, selalu ada kemudahan. Ayo, pak Jokowi. Pak Jokowi pasti bisa!
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
