Pada tanggal 27 September 2022, pak Jokowi telah datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kelihatannya, kunjungan kerja pak Jokowi kali ini telah membuatnya merasa kesal dan marah, karena pabrik ekstraksi aspal Buton yang baru saja selesai dibangun, ternyata tidak mampu beroperasi. Kemudian, pak Jokowi juga merasa sangat jengkel sekali, karena Indonesia sudah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih, padahal deposit aspal alam di Pulau Buton jumlahnya sangat melimpah. Sebesar 662 juta ton, dan jumlah ini adalah yang terbesar di dunia. Mengapa Indonesia selama ini mengimpor aspal terus, dan tidak mau memanfaat aspal Buton? Pak Jokowi tidak habis pikir.
Pertanyaan pak Jokowi ini, adalah pertanyaan rakyat juga. Tetapi siapakah yang wajib menjawab pertanyaan ini?. Sudah tentu, pak Jokowi sendiri, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, yang harus bertanggung jawab dan menjawab pertanyaan ini. Karena kalau rakyat yang harus menjawabnya, maka rakyat akan menjawab: “Karena pemerintah lebih senang impor aspal. Dan tidak mau bersusah-susah dan berupaya untuk berswasembada aspal”.
Kelihatannya, pak Jokowi paham benar bahwa akar masalah dari mengapa Indonesia selama ini telah mengimpor aspal terus, dan tidak mau memanfaatkan aspal Buton, adalah karena masalahnya terdapat pada kebijakan pemerintah untuk impor aspal. Oleh karena itu, pak Jokowi telah memutuskan dengan berani dan tegas untuk Indonesia stop impor aspal pada tahun 2024. Dengan demikian, apabila impor aspal sudah distop pada tahun 2024 nanti, maka dengan sendirinya pemerintah akan terpaksa dan harus beralih untuk menggunakan aspal Buton. Dan aspal Buton akan dimanfaatkan untuk mensubstitusi aspal impor.
Pemikiran ini tidak salah, tetapi mungkin dalam hal mencari “kambing hitam”, siapa yang salah mengapa pemerintah tidak mau memanfaatkan aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, sejatinya yang salah adalah aspal Buton sendiri. Bukan kebijakan impor aspal seperti yang sudah pak Jokowi pahami. Mengapa yang salah adalah aspal Buton sendiri? Ketika aspal Buton untuk pertama kali ditemukan pada tahun 1924, kandungan bitumennya adalah sebesar 40 - 45%. Sedangkan kandungan bitumen pada saat ini berkisar 20 – 25%. Oleh karena itu diperlukan teknologi ekstraksi yang canggih untuk mampu memisahkan antara kandungan bitumen tersebut dengan batu-batuan pengikatnya. Dari hasil dari proses ekstraksi ini akan diperoleh bitumen murni, atau bitumen 100%.
Jadi sekarang sudah jelas bagi kita, bahwa yang salah itu adalah aspal Buton, dan bukan kebijakan pemerintah mengenai impor aspal. Seandainya saja pak Jokowi sekarang sudah paham bahwa masalah aspal Buton, sejatinya terdapat pada aspal Buton sendiri, maka seharusnya keputusan pak Jokowi ketika datang berkunjung ke Pulau Buton pada tanggal 27 September 2022 yang lalu, adalah mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton. Dan bukan justru akan stop impor aspal pada tahun 2024. Karena kebijakan impor aspal tidak bersalah. Dan pastinya, kalau industri hilirisasi aspal Buton sudah terwujud, maka tanpa harus distop, impor aspal lambat laun pasti juga akan berhenti dengan sendirinya, tanpa pak Jokowi harus ikut campur dalam mengurusi stop impor aspal.
Keputusan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024 sudah ditetapkan dengan tegas oleh pak Jokowi. Sekarang apa yang akan terjadi? Apakah pak Jokowi masih akan nekad dan tetap teguh dengan keputusannya ini?
Mengutip berita dari cnbcindonesia.com tanggal 15 Februari 2023, dengan judul:”Impor Aspal Disetop Tahun Depan, Begini Persiapannya”. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mempersiapkan “Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton”. Tujuan dari Peta Jalan ini adalah untuk optimalisasi utiliasi, akses pasar, dan juga peningkatan kapasitas melalui investasi. Adapun investasi yang dibutuhkan, ditaksir mencapai Rp 4 triliun. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita mentarget pada tahun 2027, kapasitas produksi aspal Buton ekstraksi akan dapat menghasilkan hingga 500.000 ton per tahun.
Indonesia pada saat ini mengimpor aspal sebesar 1,2 juta ton per tahun. Pak Jokowi telah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Jadi seharusnya pada tahun 2024, Indonesia sudah harus mampu memproduksi aspal Buton ekstraksi sendiri untuk mensubstitusi aspal impor, jumlahnya minimal sebesar 1,2 juta ton per tahun. Tetapi menurut Menteri Perindustrian, Indonesia baru akan mampu memproduksi aspal Buton ekstraksi sebesar 500.000 ton per tahun pada tahun 2027. Jadi masih ada defisit produksi sebesar 700.000 ton per tahun lagi. Dan pastinya, untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional yang jumlahnya sebesar 1,2 – 2 juta ton per tahun, Indonesia wajib impor aspal lagi.
Apakah pak Jokowi sudah pernah membaca “Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton” yang telah dibuat oleh Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita? Kemungkinan besar belum, ya? Indonesia baru akan mampu memproduksi aspal Buton ekstraksi sebesar 500.000 ton per tahun pada tahun 2007. Padahal untuk membangun sebuah pabrik ekstraksi aspal Buton dengan kapasitas 500.000 ton per tahun, diperlukan waktu minimal 3 tahun. Jadi pada awal tahun 2024 ini, sudah harus ada kepastian dana yang sebesar Rp 4 triliun itu akan diperoleh dan berasal dari mana? Kalau sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda dan kepastian mengenai kapan dana sebesar Rp 4 triliun akan diperoleh, maka harapan Indonesia akan mampu memproduksi aspal Buton ekstraksi sebesar 500.000 ton per tahun pada tahun 2027 masih jauh sekali dari kenyataan.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
