Pemilihan Umum 2024 adalah saat-saat yang paling menentukan bagi rakyat Indonesia untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden impian rakyat. Presiden impian rakyat adalah orang yang harus mampu mewujudkan impian-impian rakyat. Apa saja impian-impian rakyat? Banyak sekali, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti harga sandang, pangan, papan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan harus murah dan terjangkau. Sehingga semua kebutuhan dasar sebagai manusia akan dapat terpenuhi dengan baik.
Mungkin rakyat merasa bingung, siapakah presiden impian rakyat? Rakyat sudah tidak mau percaya lagi dengan janji-janji manis dan muluk-muluk. Rakyat sejatinya minta bukti yang konkrit. Dan hal ini sudah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekalipun dengan politik uang. Tetapi apakah para capres dan cawapres bisa memberikan bukti-bukti dari janji-janjinya seperti apa yang diminta oleh rakyat? Kelihatannya mereka tidak bisa. Karena apabila ada salah satu capres yang menjanjikan rakyat makmur dan sejahtera, apa tolok ukurnya? Rakyat yang mana, yang dimaksud? Dan akan masih banyak lagi pertanyaan lain yang akan sulit dijawab. Karena visi itu sifatnya adalah impian atau cita-cita yang terlalu umum. Sehingga ralisasinya akan sulit untuk dicapai dalam kurun waktu hanya 5 tahun pemerintahan.
Ada kejadian unik yang perlu mendapat perhatian rakyat secara seksama. Mengutip berita dari kompas.com, tanggal 22 November 2023, dengan judul Kontrak Politik Capres, capres Anies Baswedan melakukan penandatangan kontrak politik dengan suporter Persatuan Sepakbola Makassar (PSM), di Gori Artisan Building Makassar pada Sabtu, 18 November 2023. Poin penting dalam kontrak tersebut adalah komitmen Anies untuk membangun Stadion Mattoangin di Makassar, jika nanti akan terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Namun yang menarik untuk diulas bukan soal membangun stadion, tetapi pada kontrak politik yang dilakukan. Menarik karena dapat menjadi satu instrumen penting bagi demokrasi yang bermakna, tidak sekadar prosedural, tetapi lebih substantif. Kontrak Poliik yang dilakukan dengan Anies sebagai capres sejatinya merupakan cara cerdas dari pemilih (suporter PSM) agar mereka memiliki satu kesepakatan atau komitmen tertulis yang bisa ditagih ke capres (Anies) bila nanti terpilih.
Sementara bagi capres, kontrak politik yang dibuat tersebut dapat menjadi alat untuk meyakinkan pemilih, bahwa mereka kelak siap merealisasikan janji politiknya. Kontrak politik mencerminkan hubungan saling ketergantungan atau simbiosis mutualisme politik antara pemilih dan calon pemilih dalam konteks sistem demokrasi secara langsung.
Kontrak politik yang telah dilaksanakan antara suporter PSM dengan capres Anies Baswedan, sejatinya dapat dicontoh oleh rakyat untuk tujuan macam-macam di seluruh Indonesia. Antara lain adalah untuk tujuan mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton. Kontrak politik hilirisasi aspal Buton ini tidak harus dengan capres Anies. Bisa juga dengan Prabowo, atau Ganjar. Masalahnya adalah apakah capres tersebut berani atau tidak? Karena kontrak politik ini tidaklah main-main. Kalau terpilih sebagai presiden periode 2024 – 2029 nanti, maka janji dari kontrak politik ini wajib diwujudkan. Dan seandainya tidak mampu, maka akan ada sanksinya. Antara lain, akan dicap sebagai penipu dan pembohong rakyat.
Mengingat sudah ada 7 orang presiden di masa lalu dan sekarang yang telah gagal mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, maka kontrak politik ini adalah satu-satunya cara yang cerdas dan bijak untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden impian rakyat. Kontrak politik sangat menantang untuk ditawarkan kepada para capres 2024. Siapakah diantara ke 3 capres ini yang akan berani mati menerima tantangan dari rakyat Buton untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton?. Kelihatannya tidak semua capres yang akan berani menandatangani kontrak politik untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton. Karena tanggung jawabnya adalah sangat besar. Tetapi hal ini malah bagus untuk pendidikan politik dan demokrasi rakyat. Karena rakyat tidak ingin memilih presidennya, seperti halnya memilih “kucing di dalam karung”. Dan dengan demikian, mungkin pemilu hanya perlu dilakukan satu putaran saja.
Kontrak politik hilirisasi aspal Buton merupakan adu nyali para capres antara keberpihakannya kepada rakyat, atau oligarki. Aspal Buton adalah simbol dari pro rakyat, sedangkan aspal impor adalah simbol dari keberpihakan terhadap oligarki. Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Hal ini berarti perseteruan antara pro rakyat, dan pro oligarki sudah berlangsung selama 45 tahun. Dan selama 45 tahun ini, pemenangnya adalah aspal impor, yang merepresentasikan kemenangan oligarki. Oleh karena itu, kontrak politik ini sangat penting bagi rakyat. Karena rakyat ingin membuka topeng dari masing-masing capres, apakah sejatinya mereka itu pro rakyat, atau oligarki.
Mungkin akan lebih seru lagi, apabila di dalam kontrak politik ini tercantum persyaratan-persyaratan yang lebih rinci lagi. Sebagai contoh, persyaratan kapan aspal Buton harus sudah akan mampu mensubstitusi aspal impor (tanggal, bulan, dan tahun), dan jumlahnya berapa persen dari jumlah total aspal impor. Kemudian dapat ditambahkan lagi persyaratan bahwa apabila presiden tersebut telah gagal memenuhi janji kontrak politiknya, maka presiden tersebut harus mengundurkan diri, atau tidak boleh mencalonkan diri lagi untuk mengikuti Pemilu 2029.
Apabila kontrak politik ini merupakan persyaratan wajib dari KPU, yang harus dipenuhi oleh para calon presiden, maka Pemilu 2024 sudah maju selangkah, dibandingkan dengan pemilu – pemilu sebelumnya. Capres dan cawapres boleh berjanji-janji yang muluk-muluk sesuka hatinya untuk menarik simpati rakyat agar mau memilih dirinya. Tetapi apabila janji-janji tersebut tidak dapat dipenuhinya, maka akan ada sanksinya yang berat. Sehingga dengan demikian akan diperoleh presiden dan wakil presiden impian rakyat, yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.
Harapan rakyat, kontrak politik untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton ini akan dapat terlaksana di dalam pemilu 2024 ini. Mungkin KPU juga harus dapat mempertimbangkan, seandainya kontrak politik ini dapat dipenuhi oleh presiden sesuai dengan janjinya, maka presiden harus mendapatkan penghargaan. Apakah bentuk penghargaan yang pantas? Mungkin bentuknya adalah perpanjang masa pemerintahannya selama 5 tahun lagi ke depan. Sehingga dengan demikian, biaya untuk pemilu 2029 akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ayo para capres. Siapakah diantara bapak-bapak yang berani menandatangi kontrak politik untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton? Kalau berhasil mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, maka penghargaannya, masa pemerintahannya akan diperpanjang 5 tahun lagi ke depan, atau sampai tahun 2034. Menarik sekali bukan? Setiap provinsi hanya boleh mengajukan satu buah kontrak politik saja agar adil. Dan kontrak politik yang ditandatangani capres ini harus untuk kepentingan rakyat, Dan bukan untuk kepentingan oligarki.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
