Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan negara di Indonesia. Dalam konteks negara kesatuan, Pemerintah nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kepentingan pemerintahan akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Masing-masing pemerintahan mempunyai kepentingan sendiri, namun tanggung jawab akhir dari kepentingan tersebut tetap ada di tangan pusat.
Seperti halnya dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara dengan maksud untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan ditugas bantukan kepada daerah.
Dalam rangka mencapai maksud tersebut, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa komponen seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintahan di daerah dengan komponen-komponen seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Pinjaman daerah adalah sumber pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintahan di daerah. Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, seperti pajak.
Sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bersifat adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien sebagai wujud penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Peran perimbangan keuangan ini sangat penting dalam pemerintahan Indonesia seperti meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan daerah, meningkatkan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kewenangan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri, mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah, mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara lemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam pemerintahan Indonesia sebab menjadi salah satu wujud peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Ikuti tulisan menarik Alvina Damayanti lainnya di sini.
