Perubahan dari Hilirisasi ke Swasembada Aspal

Gagasan Trisakti memiliki tiga rumusan, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Marilah kita menilai apakah misi dan visi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sudah sesuai dengan gagasan Bung Karno tersebut?

Hilirisasi adalah senjata pamungkas pak Jokowi untuk mengatasi semua masalah bangsa. Hal ini diibaratkan sebagai iklan teh botol. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Hilirisasi telah digadang-gadangkan akan mampu memakmurkan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar demikian? Hilirisasi nikel sekarang sedang berjalan. Apakah rakyat Indonesia sudah merasakan apa nilai tambahnya? Kelihatannya masih belum. Yang sudah jelas kelihatan makmur adalah rakyat China. Mereka mendapatkan kesempatan bekerja di Indonesia dengan upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia sendiri.

Menurut id.m. wiktionary.org hilirisasi itu adalah perkembangan industri yang menghasilkan bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir). Sedangkan sekarang apa yang sedang terjadi dengan hilirisasi nikel adalah nikel diekspor baru dalam bentuk setengah jadi saja. Jadi nilai tambah dari bijih nikel yang telah diolah menjadi feronikel akan naik hingga 10 kali lipat. Dan jika diolah menjadi stainless steel akan bertambah menjadi 19 kali lipat. Tetapi sayangnya, bijih nikel tersebut masih belum dapat diekspor dalam bentuk barang jadi, yang dapat langsung dinikmati oleh pengguna.

Apabila kita lebih mencermati dan memahami apa makna hilirisasi, maka sejatinya artinya adalah industri yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi. Pengertian barang jadi di sini adalah barang yang dapat langsung dinikmati oleh pengguna. Jadi bukan seperti pengertian bijih nikel menjadi feronikel dan stainless steel. Dimana masih ada beberapa tahapan industri lagi untuk mengolahnya menjadi barang jadi. Jadi rakyat Indonesia harus lebih cerdas dan tidak merasa cukup puas dengan mendapatkan informasi bahwa nilai tambah dari hilirisasi nikel yang diperoleh pemerintah adalah sebesar 10 atau 19 kali lipat. Karena seandainya bijih nikel tersebut sudah dapat diolah menjadi barang jadi, mungkin saja nilai tambahnya akan menjadi 100 kali lipat.

Banyak berita yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena kalau berita-berita itu dibiarkan saja, tanpa adanya koreksi, maka berita-berita itu seolah-olah benar adanya. Rakyat perlu kritis dalam memahami informasi-informasi yang ada di media-media massa. Dalam hal ini, khusus mengenai isu-isu hilirisasi yang dianggap sebagai satu-satunya solusi terbaik dan mujizat untuk membawa rakyat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Hilirisasi tidak dapat disamaratakan berlaku untuk semua komoditas. Masing-masing komoditas memiliki struktur dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Jadi hilirisasi tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk semua komoditas. Perlu adanya pendalaman pemahaman dan makna.

Oleh karena latah dengan penggunaan istilah hilirisasi, maka komoditas aspal Buton pun ikut-ikutan menggunakan istilah hilirisasi aspal Buton. Tetapi setelah dianalisa dan dikaji lebih mendalam dan seksama. Dan kalau memang benar hilirisasi itu adalah senjata pamungkas pak Jokowi untuk mengatasi semua masalah bangsa, tetapi mengapa Indonesia sudah 78 tahun merdeka, dan 7 kali berganti presiden, hilirisasi aspal Buton masih belum juga kunjung terwujud? Kalau hilirisasi sejatinya adalah senjata pamungkas untuk mengatasi masalah bangsa, maka seharusnya sekarang ini hilirisasi aspal Buton sudah terwujud di dalam era 2 periode pemerintahan pak Jokowi. Tetapi nyatanya belum. Jadi kelihatannya ada yang salah dengan hilirisasi aspal Buton.

Khusus untuk komoditas aspal Buton, ternyata istilah hilirisasi tidak tepat. Hilirisasi aspal Buton tidak dapat disamaratakan dengan hilirisasi nikel. Karakteristik aspal Buton berbeda jauh dengan karakteristik nikel. Aspal Buton memiliki sejarah hitam yang kelam selama 1 abad, dimana penggunaan aspal di dalam negeri telah didominasi dan dikuasai oleh aspal impor. Mungkin kata yang lebih tepat adalah aspal Buton telah dijajah oleh aspal impor. Karena sampai saat ini tidak ada upaya dan rencana pemerintah yang konkrit untuk mau swasembada aspal untuk mensubstitusi aspal impor. Pertanyaan ini sudah diulang-ulang beberapa kali? Tetapi mirisnya, jawaban dari pemerintah adalah impor lagi, impor lagi.

Oleh karena misi dan visi aspal Buton adalah untuk mensubstitusi aspal impor, maka industri aspal Buton bertujuan bukan saja untuk memperoleh nilai tambah dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Tetapi sejatinya mengolah bahan baku menjadi barang jadi untuk mensubstitusi aspal impor. Oleh karena itu khusus untuk komoditas aspal Buton, istilah yang digunakan adalah hilirisasi aspal Buton plus. Atau swasembada aspal. Ya, benar swasembada aspal. Mengapa kita harus berbasa-basi dengan menggunakan istilah hilirisasi aspal Buton segala?. Kita harus berani berterus terang dan lebih tegas untuk menggunakan istilah swasembada aspal. Mengapa ? Karena Indonesia akan mampu swasembada aspal. Oleh karena itu kita tidak boleh cukup puas hanya dengan iming-iming memperoleh nilai tambah 10 kali lipat, kalau memang sesungguhnya kita akan mampu memperoleh nilai tambah 100 kali lipat.

Mulai dari sekarang kita harus berani menggunakan istilah swasembada aspal untuk menggantikan istilah hilirisasi aspal Buton. Perubahan adalah hukum kehidupan. Oleh karena itu, perubahan makna dari hilirisasi aspal Buton ke swasembada aspal harus menjadi perhatian istimewa seluruh rakyat Indonesia. Khususnya perhatian dari para calon presiden periode 2024 – 2029. Dari empat kali debat presiden dan wakil presiden yang sudah dilaksanakan, belum pernah terdengar adanya narasi dari para capres dan cawapres mengenai swasembada aspal. Isu yang telah diangkat ke permukaan adalah adanya ilegal tambang dan mafia tambang. Tetapi perdebatan terhenti, karena kelihatannya mereka melihat permasalahan di dunia pertambangan adalah sangat kompleks dan terlalu ruwet, sehingga tidak akan dapat diselesaikan dalam acara perdebatan yang waktunya sangat singkat.

Sekarang pertanyaan rakyat adalah antara paslon 1, 2 dan 3, siapakah diantara mereka yang akan mampu memberikan solusi terhadap adanya ilegal tambang dan mafia tambang, termasuk masalah swasembada aspal? Hari mencoblosan sudah semakin dekat, tetapi sangat disayangkan sekali belum ada satupun paslon yang secara spesifik berani membicarakan secara terbuka kepada rakyat untuk mau berjuang untuk berswasembada. Bukan saja swasembada aspal, tetapi juga swasembada komoditas-komoditas lainnya. Antara lain, komoditas pertanian, perikanan, perkebunan, dan produk-produk lokal lainnya untuk mensubstitusi produk-produk impor.

Dengan adanya pemilu 2024 ini, mungkin acuan yang paling tepat bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memilih siapa capres yang terbaik adalah capres yang akan berani untuk melaksanakan gagasan Trisakti dari Bung Karno. Gagasan Trisakti memiliki tiga rumusan, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Marilah kita menilai apakah misi dan visi pak Anies, pak Prabowo, dan pak Ganjar sudah sesuai dengan misi dan visi Trisakti dari Bung Karno? Perhatikan rumusan kedua, berdikari dalam ekonomi. Itu maknanya, swasembada aspal sudah termasuk di dalamnya.