Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya untuk dua periode pada tahun 2024, namun dia tak tinggal diam. Dengan matang, ia merencanakan langkah politik untuk menjamin kelanjutan proyek-proyek strategisnya yang telah dijalankan selama kepemimpinan di Indonesia. Salah satu strategi politiknya adalah mendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dianggap mendukung dan mampu meneruskan visi dan misinya.
Namun, rencana politik Jokowi tak berjalan mulus. Tantangan terbesar muncul dari hubungannya dengan partai politik yang membesarkannya, PDIP, dan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Perbedaan pandangan dan kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 telah mengikis hubungan Jokowi dengan PDIP dan Megawati.
Jokowi mencoba menjalankan rencananya dengan memasangkan Prabowo Subianto, mantan rival politiknya dari Pilpres sebelumnya, sebagai calon wakil presiden (cawapres). Langkah ini mengejutkan banyak pihak karena sejarah pertarungan politik yang sengit antara keduanya. Namun, kerjasama ini dilihat sebagai strategi untuk menjamin masa depan politiknya setelah tidak menjabat lagi sebagai presiden.
Selain Prabowo, Jokowi juga ingin memasangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres. Langkah ini diharapkan dapat melanjutkan proyek-proyek strategis yang telah diluncurkan, seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Namun, rencana ini menimbulkan gesekan dengan PDIP dan Megawati, yang menganggap Prabowo dan Gibran tidak pantas untuk posisi tersebut. PDIP memilih Ganjar Pranowo sebagai capres dan Mahfud MD sebagai cawapres, kader-kader partai mereka sendiri.
Selain dinamika politik dengan PDIP, Jokowi juga terlibat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses politiknya. Dugaan campur tangan Jokowi dalam proses seleksi dan keputusan MK, melalui pernikahan adik perempuannya dengan ketua MK, Anwar Usman, telah memunculkan kontroversi. MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, memungkinkan Gibran mendaftar sebagai cawapres Prabowo.
Keputusan kontroversial MK ini menuai kritik dari berbagai pihak dan menimbulkan tuntutan hak angket terhadap MK. Terlebih lagi, Anwar Usman, yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan, diadili dan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.
Selain MK, KPU dan Bawaslu juga terlibat dalam rencana politik Jokowi. Pemilihan ketua KPU dan Bawaslu diduga dipengaruhi oleh Jokowi untuk memastikan dukungan terhadap pencalonan Prabowo dan Gibran, serta menangani sengketa hasil pemilu yang mungkin timbul.
Meski rencana politik Jokowi menuai kritik dan kontroversi, tujuannya jelas: melanjutkan proyek-proyek strategis yang telah dimulai selama kepemimpinannya. Dalam menghadapi tantangan dan perdebatan yang mengiringi langkahnya, Jokowi menegaskan komitmennya untuk mempersiapkan penerusnya secara matang dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Ikuti tulisan menarik Aulia lainnya di sini.
