Pemerintahan dua periode pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi akan berakhir. Apa yang sudah pak Jokowi perbuat untuk aspal Buton selama ini? Pak Jokowi sudah berbuat banyak untuk aspal Buton. Beberapa bulan setelah pak Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke-7, pada awal bulan Januari 2015, pak Jokowi telah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kemenerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi upaya ini masih belum membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan.
Pada tanggal 27 September 2022, pak Jokowi telah datang ke Pulau Buton. Dalam kunjungannya tersebut, pak Jokowi merasa sangat kecewa sekali menyadari bahwa meskipun deposit aspal Buton sangat melimpah, tetapi Indonesia sudah 45 tahun mengimpor aspal dalam jumlah besar. Kelihatannya pak Jokowi sendiri merasa bingung. Siapakah yang harus bertanggung jawab dan disalahkan atas terjadinya fenomena yang menyedihkan ini. Dan akhirnya pak Jokowi memutuskan dengan tegas dan berani untuk stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi sekarang sudah tahun 2024. Dan ternyata impor aspal masih belum distop. Rakyat masih menunggu dan bertanya-tanya. Kira-kira gebrakan apa lagi yang akan pak Jokowi perbuat untuk aspal Buton di akhir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan lagi?.
Upaya-upaya pak Jokowi untuk aspal Buton perlu diapresiasi dan dihargai. Tetapi berhubung semua instruksi dan keputusan yang sudah diambil masih belum juga berhasil, maka kita perlu melakukan instrospeksi diri dan mempertanyakan. Mengapa instruksi dan keputusan pak Jokowi tidak pernah mencapai tujuan dan sasarannya? Apa yang salah? Apakah yang salah pak Jokowi sendiri? Atau para menteri yang membantu pak Jokowi? Atau para staf ahli yang membantu para menteri? Atau para akademisi dan para cendekiawan yang tidak mau memberikan pemikiran, masukan, dan pendapatnya yang ilmiah dan profesional untuk dijadikan sebagai dasar keputusan pemerintah?.
Sebagai rakyat jelata yang mencintai aspal Buton, mungkin ada sedikit umpan balik dan kritik membangun untuk pemerintahan dua periode pak Jokowi, sehingga kegagalan dari pak Jokowi untuk membangun industri aspal Buton tidak akan terulang kembali di era pmerintahan yang baru periode 2024-2029. Dan mudah-mudahan pemikiran ini akan dapat diterima oleh presiden baru periode 2024-2029 dalam melaksanakan amanat rakyat.
Pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstistusi aspal impor dengan aspal Buton. Kelihatannya pak Jokowi berpikir, bahwa kalau sudah diinstruksikan, maka semua jajaran kementerian-kementerian terkait pasti akan patuh dan bersedia melaksanakannya dengan bertanggung jawab dan profesional. Ternyata tidak demikian halnya. Sebagai presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini, pak Jokowi seharusnya menginstruksikan dengan mengikuti kaidah SMART (Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time-bond goals). Biasanya metode SMART ini digunakan untuk sebuah Project Management.
Apabila instruksi pak Jokowi untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton tidak mampu dilaksanakan oleh para menterinya, mungkin saja mereka merasa bingung. Apakah instruksi pak Jokowi ini hanya merupakan pencitraan saja, atau pak Jokowi memang serius dan benar-benar ingin mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton demi kesejahteraan rakyat Indonesia?.
Pada tahun 2022, pak Jokowi juga pernah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Lagi-lagi para menteri merasa bingung. Apakah keputusan ini hanya merupakan pencitraan saja, atau pak Jokowi memang serius dan benar-benar ingin agar impor aspal distop pada tahun 2024? Akibatnya keinginan pak Jokowi tidak dapat terlaksana, karena para menteri merasa bingung. Dan mengapa pak Jokowi telah membiarkan para menterinya frustasi, tanpa arahan dan solusi yang jelas?.
Mungkin kesalahan fatal dari pak Jokowi dalam menangani masalah aspal Buton adalah pak Jokowi telah memasukkan aspal Buton ini ke dalam program hilirisasi mineral dan sumber daya alam lainnya, yang merupakan program unggulan pemerintah. Hilirisasi aspal Buton dibandingkan dengan hilirisasi nikel, batubara, timah, dll. Dan apabila hal ini dilaksanakan, maka akibatnya prioritas hilirisasi aspal Buton adalah sangat rendah sekali. Padahal dari sekian banyak hilirisasi-hilirisasi mineral dan sumber daya alam, yang paling mendesak kepentingannya adalah hilirisasi aspal Buton. Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Dan pada saat ini Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,5 juta ton per tahun, atau senilai Rp 20 triliun per tahun.
Apabila program hilirisasi aspl Buton akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru periode 2024-2029, maka tidak akan mungkin dapat diimplementasikan dalam waktu dekat, karena kalah dengan prioritas-prioritas hilirisasi mineral dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, pemerintahan baru harus memiliki program unggulan baru; yakni program swasembada aspal. Apa bedanya antara program hilirisasi aspal Buton dengan program swasembada aspal?
Program hilirisasi aspal Buton fokus untuk mendapatkan “nilai tambah” dari mengolah bahan baku aspal Buton menjadi aspal Buton ekstraksi untuk mensubstitusi aspal impor. Sedangkan program swasembada aspal fokus kepada “kedaulatan negara” dari mengolah bahan baku aspal Buton menjadi aspal Buton ekstraksi untuk mensubstitusi aspal impor. Kata kuncinya dalam hal ini adalah “kedaulatan negara” yang tidak bisa dinilai dengan materi.
Apakah pendapat ini bisa diterima oleh presiden yang baru? Mari kita ambil contoh yang konkrit. Apakah anggota-anggota DPR yang merupakan wakil-wakil rakyat dapat membuat jejak pendapat, mana yang lebih baik antara hilirisasi nikel, atau swasembada nikel? Hilirisasi nikel fokus kepada nilai tambah nikel. Nilai tambah apa yang selama ini Indonesia sudah Indonesia peroleh? Sedangkan swasembada nikel fokus kepada kedaulatan negara. Apakah kita sekarang masih memiliki kedaulatan di bidang industri nikel?
Coba kita ingat baik-baik, bahwa tujuan kemerdekaan itu antara lain adalah untuk menjadi negara yang berdaulat. Aspal kita masih impor. Padahal deposit aspal alam di Pulau Buton melimpah. Apakah Indonesia masih berdaulat?. Bagaimana cara kita untuk menghentikan impor aspal ini ? Dan menggantikannya dengan aspal Buton. Jawabannya hanya ada satu cara; yakni memasukkan program Swasembada Aspal ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Karena hal ini sejatinya merupakan lesson learned dari kegagalan pak Jokowi menangani aspal Buton.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
